Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Barat,

KPHP Gularaya (Provinsi Sulawesi Utara), KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung) dan KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan).

Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau) serta Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat (Kalimantan Timur)

Isu tata kelola mendapat perhatian serius, setelah muncul kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini terjadi akibat buruknya tata kelola kehutanan di Indonesia. Tujuan dari RPI ini adalah : 1) Merumuskan rekomendasi kelembagaan dalam implementasi desentralisasi pada hutan lindung dan hutan produksi, 2) Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan, 3) Merumuskan bentuk dan organisasi Dephut dan skema perumusan kebijakan dan Peran UPT dalam implementasi desentralisasi dan 4) Menyusun indikator/indeks kemajuan forest governance. Luaran yang dihasilkan RPI ini adalah : kontribusi ilmiah dalam penyusunan SNI Pengelolaan hutan lindung (aspek sosial ekonomi dan kelembagaan), Metode Pengukuran Good Forest Governance Indonesia, 2 buku, 3 bagian buku, 8 policy brief, 14 jurnal dan 6 makalah prosiding. Hasil dari sintesa penelitian yang tergabung di bawah RPI Penguatan Tata Kelola Kehutanan adalah :

Marinus Kristiadi Harun, Bayu Subekti, Krisno Dwi Raharjo