Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Barat,

KPHP Gularaya (Provinsi Sulawesi Utara), KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung) dan KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan).

Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau) serta Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat (Kalimantan Timur)

Hampir 63% luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan. Hutan secara de jure adalah kawasan milik pemerintah, namun saat ini sangat sulit untuk menemukan hutan yang bebas klaim penguasaan lahan. Secara de facto hutan telah terkapling-kapling dengan berbagai status penguasaan lahan dengan kepentingan yang berbeda sehingga memicu konflik. Konflik atas tanah dan sumber daya hutan meningkat karena proses transformasi penggunaan lahan yang terintegrasi dengan pasar global. Konflik kehutanan menjadi salah satu penghambat dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Dilihat dari aktornya konflik tersebut bisa terjadi antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan masyarakat, konflik pemerintah dengan perusahaan, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik antar sector dalam pemerintahan dan konflik antar masyarakat.

Maraknya konflik di kawasan hutan yang masih terjadi mengindikasikan dua hal. Pertama, kita belum mampu menemukan akar masalahnya dan kedua, kita sebetulnya sudah menemukenali akar masalah, namun tidak mau menyentuh atau pun belum mampu mengamputasi akar masalahnya. Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria adalah salah satu bentuk penyelesaian yang paling maju saat ini. Land Amnesty sebagai instrument alternatif, layak untuk dipertimbangkan. Jika pemerintah serius ingin mengadopsi kebijakan land amnesty ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain : kelengkapan dan kesahihan data historis lahan, kriteria dan indikator lahan yang bisa mengajukan land amnesty serta menunjuk lembaga kredibel untuk melakukan penilaian

Desmiwati, 

Kawasan konservasi di Indonesia dikelilingi oleh ±6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat, sehingga pengelolaannya harus melibatkan masyarakat di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi dinilai banyak pihak memiliki tantangan yang lebih berat dibanding pemberdayaan di kawasan hutan lainnya. Salah satu sebabnya adalah hutan konservasi memiliki aturan main yang lebih ketat, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap hutan.  Kondisi wilayah juga menyumbang kompleksitas masalah, karena lebih dari 90% hutan konservasi berada di daerah terpencil yang sulit dari akses jalan dan sarana komunikasi. Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Buku ini secara ringkas merangkai poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan hutan konservasi, mulai dari kebijakan yang ada, tantangan yang dihadari, konflik, pembelajaran dari negara lain dan success story pemberdayaan yang berhasil.  Ketatnya aturan pengelolaan di hutan konservasi mengharuskan pemerintah merumuskan skema dan model pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan kawasan hutan lainnya. Pemahaman yang baik terhadap penghidupan masyarakat, dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal, peningkatan kapasitas, suntikan modal produktif dan menyediaan pasar menjadi kunci sukses pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi.

Andri Santosa, Nana Haryanti, S. Andy Cahyono, C. Yudi Lastiantoro, Hendra Gunawan, Rahmi Ananta Widya Kristianti, Nurul Ihsan Fawzi, Ali Purwanto, Sugiarto, Monica Dyah Rahmaningsih, Tini Prihatiningsih, Tri Lestariningsih, 

Buku “Instrumen untuk Mengukur Kinerja KPH” ini ditulis berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim sejak tahun 2015–2017. Instrumen yang disusun telah diujicobakan di beberapa KPH di Indonesia. Buku ini memberikan informasi tentang kriteria dan indikator yang digunakan untuk evaluasi kinerja KPH, prosedur kerja, langkah-langkah analisis data, serta contoh kasus uji coba instrumen di lapangan. Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu pedoman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan hutan oleh KPH.

Memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan sangat penting dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan kehutanan bisa berjalan. Salah satunya adalah bagaimana memahami dan mengelola konflik sumber daya hutan dan menemukan model pemberdayaan masyarakat sebagai resolusinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial merupakan upaya jitu yang dipilih pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pemanfaatan hutan.

Adi Santoso

Buku “Meretas Jalan Konflik Kehutanan” berusaha memberikan gambaran konflik yang terjadi di sektor kehutanan di Indonesia dengan harapan dapat dijadikan pembelajaran untuk penyelesaiannya. Buku ini
mencoba mendeskripsikan konflik berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu: konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik
antara masyarakat dengan masyarakat, dan konflik antarinstitusi pemerintah.

Suryo Adiwibowo, Syaiful Anwar, Desmiwati

Ketatnya aturan dalam pengelolaan hutan konservasi ternyata tidak menjadi penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa daerah menceritakan kesuksesan pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi melalui pendekatan yang tepat, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

Didik Suharjito, Syaiful Anwar, Andri Santosa, Nana Haryanti, S. Andy Cahyono, C. Yudi Lastiantoro, Hendra Gunawan, Rahmi Ananta Widya Kristianti, Nurul Ihsan Fawzi, Ali Purwanto, Sugiarto, Monica Dyah Rahmaningsih, Tini Prihatiningsih, Tri Lestariningsih

Isu tata kelola mendapat perhatian serius, setelah muncul kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini terjadi akibat buruknya tata kelola kehutanan di Indonesia. Tujuan dari RPI ini adalah : 1) Merumuskan rekomendasi kelembagaan dalam implementasi desentralisasi pada hutan lindung dan hutan produksi, 2) Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan, 3) Merumuskan bentuk dan organisasi Dephut dan skema perumusan kebijakan dan Peran UPT dalam implementasi desentralisasi dan 4) Menyusun indikator/indeks kemajuan forest governance. Luaran yang dihasilkan RPI ini adalah : kontribusi ilmiah dalam penyusunan SNI Pengelolaan hutan lindung (aspek sosial ekonomi dan kelembagaan), Metode Pengukuran Good Forest Governance Indonesia, 2 buku, 3 bagian buku, 8 policy brief, 14 jurnal dan 6 makalah prosiding. Hasil dari sintesa penelitian yang tergabung di bawah RPI Penguatan Tata Kelola Kehutanan adalah :

Marinus Kristiadi Harun, Bayu Subekti, Krisno Dwi Raharjo