PENGUMUMAN / KEGIATAN / EVENT

FGD Dalam Rangka Analisis Stakeholder Penelitian"Enhancing Smallholder Benefits From Reduced Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Indonesia"




 

Program pembangunan yang partisipatif memerlukan dukungan dari semua pihak (stakeholders) yang memiliki kepentingan atas program tersebut agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan menganalogikan konsep kerjasama komunitas semut, maka pembagian peran dan komunikasi serta koordinasi yang terarah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah program pembangunan. Demikian disampaikan oleh Kepala Puspijak, Dr. Kirsfianti Ginoga, dalam sambutan pembukaan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) dalam rangka analisis stakeholder pelaksanaan kerjasama penelitian ACIAR FST/2012/040 yang berjudul “Enhancing Smallholder Benefits from Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia”.

Acara FGD ini dhadiri oleh sejumlah pakar dan praktisi di bidang mekanisme distribusi manfaat REDD+ yang berasal dari Puspijak, Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB (MB-IPB), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)Kehutanan, Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kemenhut, WWF, CIFOR, dan pihak-pihak lainnya. “Analisis stakeholders ini penting agar stakeholders kunci yang memiliki power dapat diidentifikasi.  Selain itu, dalam identifikasi aktor kunci tersebut juga penting agar aktor politik, selain pemerintah, seperti anggota legislatif, yang sebenarnya memiliki kekuatan cukup besar namun seringkali perannya masih kurang, dapat juga teridentifikasi”, demikian yang disampaikan Dr. Arief Daryanto dari MB-IPB. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Agus Justianto, Kapusdiklat Kehutanan, menambahkan bahwa perlu ditentukan “arena” yang menjadi kerangka peran aktor sehingga aktor penting seperti Pemerintah Daerah tidak terlewatkan dalam analisis ini. Pihak CIFOR mempresentasikan hasil kajian analisis stakeholder implementasi REDD+ di Indonesia menggunakan political network analysis.

Hasil FGD yang dikoordinir oleh Dr. M Zahrul Mutaqien menunjukkan bahwa di tingkat nasional, aktor kunci (key players) dalam peningkatan manfaat REDD+ bagi petani kecil atau masyarakat sekitar hutan adalah Kemenhut, Bappenas, Kementerian LH, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten, stakeholder kuncinya adalah Dinas Kehutanan, Bappeda, Kelompok Kerja REDD+ dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hasil ini akan ditindaklanjuti dengan wawancara dan observasi atas pihak-pihak terkait dengan distribusi manfaat REDD+ baik di tingkat nasional maupun sub-nasional, berdasarkan atas identifikasi aktor tersebut.




Forest Policy and Climate Change Center