PENGUMUMAN / KEGIATAN / EVENT

FGD Ekonomi dan Kebijakan REDD+ sebagai upaya sinergitas peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi REDD+ di Indonesia




Latar Belakang

Keberhasilan implementasi REDD+ tergantung pada potensi manfaat ekonomi dan kebijakan yang dipersiapkan dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan berpotensi menurunkan manfaat ekonomi sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan upaya penurunan laju emisi, peningkatan simpanan dan serapan karbon dalam jangka panjang. Secara konseptual diperlukan pengelolaan yang hati-hati terhadap sumberdaya hutan untuk memaksimumkan kesejahteraan secara efisien.  

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, peran tiga pilar pembangunan  yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat perlu ditingkatkan.  Hal ini terkait dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

  1. Swasta  sebagai  pelaku ekonomi bertindak sebagai penggerak roda ekonomi mempunyai peran sangat  strategis dalam mitigasi perubahan iklim
  2. Pemerintah pusat dan daerah merupakan regulator berperan dalam perumusan kebijakan yang harmonis secara vertikal dan horisontal baik institusional maupun teknikal
  3. Masyarakat yang mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi pada sektor berbasis lahan seperti hutan, pertanian, infrastruktur, pertambangan dan energi, dan pemukiman.

Sinergitas dari ketiga pilar tersebut merupakan salah satu tantangan yang perlu diperhitungkan untuk implementasi REDD+.  Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka  sinergitas  antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan komitmennya dalam penurunan emisi REDD+ di Indonesia merupakan suatu keharusan.

Kebijakan

Dalam perkembangannya, kebijakan terkait perubahan iklim di Kementerian Kehutanan belum tersedia secara komprehensif. Sampai saat ini kebijakan dan regulasi yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahunan dan Sistem Tataguna Lahan Kehutanan. Dari berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya dan secara eksplisit ditujukan untuk tujuan mitigasi perubahan iklim. Meskipun demikian Kementerian Kehutanan terus mendorong untuk mengeluarkan kebijakan terkait perubahan iklim, terutama setelah munculnya Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dimana sektor kehutanan mendapatkan tanggung jawab yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, REDD+ dapat dikatakan sebagai repackaging dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management, SFM).

Pada tingkat tapak, telah banyak cerita sukses dari peran sumberdaya hutan dalam mitigasi perubahan iklim. Sebagai contoh penerapan SILIN di hutan alam, dimana kegiatan ini mampu meningkatkan stok karbon sampai dengan tiga kali lipat. Berkaca dari pengalaman tersebut, maka REDD+ harus mampu melakukan scale-up dan speed-up dari kasus-kasus tersebut. Untuk mendorong hal tersebut diperlukan kebijakan ekonomi, seperti kebijakan insentif bagi pelaksana yang menerapkan SFM, yang mampu menjadi stimulasi terhadap implementasi REDD+ di Indonesia.

Peningkatan peran Swasta

Sampai saat ini, peran swasta dalam implementasi REDD+ di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini terkait dengan kepastian usaha, baik pengelolaan, sumber pembiyaan maupun jaminan pasar. Pembiayaan melalui pendekatan non-pasar dapat dilakukan melalui penanaman modal (investasi) dimana kinerjanya diukur berdasarkan kegiatan yang ramah lingkungan (low carbon emissions).  Bagiamana meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam implementasi REDD+ masih merupakan tantangan, sehingga ketidakpastian pengelolaan hutan dan daya saing penurunan emisi dari REDD+ dapat masksimal.

Terkait dengan pelibatan swasta di sektor kehutanan dalam mitigasi perubahan iklim, masih terdapat berbagai upaya yang perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masalah sumber pembiayaan.  Jika sumber pembiayaan adalah dari pasar masih menghadapi beberapa kendala, seperti tuntutan terhadap penerapan best management practices dalam penerapan SFM, RIL, dan inovasi sistem silvikultur  masih terbatas, karena pasar yang berkembang adalah bersifat sukarela. Faktor lain yang menghambat adalah belum adanya mekanisme timbal balik dari pemerintah kepada perusahaan yang terlibat dalam pasar karbon dan belum ada standar baku secara nasional.

Demikian juga halnya dengan sumber pembiayaan adalah dari non-pasar, masih terdapat beberapa kendala, yaitu (i) belum ada kejelasan insentif dan (ii) belum link & match antara Rencana aksi (RAN & RAD REDD+/GRK) dengan inisiatif pada tingkat tapak.

Upaya peningkatan peran swasta dapat dilakukan melalui (i) penyusunan standarisasi metodologi dan mekanisme pengumpulan data dari unit managemen; (ii) penyediaan insentif (fiskal & non fiskal) atas inisiatif unit managemen seperti eg. pengalokasian DR untuk upaya rehabilitasi tingkat tapak; (iii) kejelasan sharing benefit; (iv) responsif terhadap isu terkini : pengelolaan landscape, HCS dan lain-lain; dan (v) ketegasan pemerintah atas national compliance thd standar yang dikembangkan pasar 

Pembiayaan REDD+

Dalam FGD tersebut juga didiskusikanmengenai peranan Kementerian Keuangan dalam implementasi REDD+ di Indonesia. Terdapat potensi pembiayaan untuk penurunan emisi gas rumah kaca., yaitu sebesar USD 7 miliar. Dimana dalam implementasi REDD+  sumber pendanaan adalah melalui alokasi dalam APBN.  Sementara itu instrumen regulasi yang digunakan adalah Perpres Nomor 80 tahun  2011 tentang Dana Perwalian. Dalam paparanya mengemuka ada permasalahan terkait dengan pembentukan Badan Pengelola REDD+ terkait dengan Dana Perwalian tersebut.  Hal ini terkait dengan status BP REDD+ yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2013.

Dalam Perpres 80/2011 yang bisa membentuk dana perwalian adalah K/L, sementara itu Badan REDD+ adalah lembaga negara non kementerian Khusus dimana Badan REDD+ tidak memiliki Satker tersendiri. Sumber pendanaan REDD+ dari BP REDD+ adalah FREDDI. FREDDI dirancang sebagai instrumen pendanaan REDD+ didesain sebagai fund of funds yang memungkinkan melakukan investasi dan menerima investasi baik dari sektor publik maupun swasta, sementara  itu Dana Perwalian menurut Perpres 80/2011 tidak dapat menerima investasi dari sektor swasta.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan REDD+ diperlukan political will dan komitmen yang tinggi dari semua stakeholder melalui koordinasi lebih baik dengan semua pemangku kepentingan (pusat dan daerah). Disamping itu terkait dengan status BP REDD+, diperlukan penuntasan status kelembagaan Badan REDD+.  Penyelesaian permasalahan BP REDD+ tersebut, dapat dilakukan melalui penyesuaian terhadap Perpres 80/2011 dan Perpres 62/2013.