Berita LHK

Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sampah




P3SEKPI_(Bogor, 26/7/2016)_ Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), mengungkapkan bahwa penggabungan dua kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian kehutanan menyebabkan isu lingkungan dan isu kehutanan belum tertintegrasi. Sehingga bisa jadi dalam P3SEKPI dibuat kelompok peneliti (kelti) baru misalkan kelti lingkungan. Hal itu disampaikan dalam pembukaan workshop Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sampah di hotel royal pada hari pertama, selasa 26/7/2016.

Direktur Pencegahan Dampak lingkungan Usaha dan Kegiatan Ir. Ary Sudijanto, MSE menjelaskan bahwa terdapat tiga proses penting dalam sistem Kajian Dampak Lingkungan (KDL) yaitu (1) pengembangan kebijakan sistem KDL, (2) penerapan kebijakan sistem KDL, dan (3) Monitoring dan evaluasi. Sedangkan yang menjadi focal area KDL adalah  AMDAL, UKL-UPL, SPPL, izin lingkungan dan audit LH. Peran Litbang KLHK sangat dibutuhkan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan peningkatan kualitas kajian tentang AMDAL dan izin lingkungan. Selan itu, Litbang juga berperan dalam prakiraan dan evaluasi holistik dampak lingkungan beserta pengelolaan dan pemantauan LH.

Pemateri kedua, Tulus Laksana dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengungkapkan bahwa ada dua bidang dalam Ditjen ini yaitu, pengendalian pencemaran (pencegahan) dan pengendalian kerusakan lingkungan (penanganan). Standar yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Baku Mutu. Selama ini untuk menentukan baku mutu, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. Kekurangan Ditjen ini yaitu, masih banyaknya standar-standar yang digunakan bersifat administratif seperti penentuan klasifikasi air, karena terkendala dengan metode yang digunakan. Dengan bergabungnya dua kementrian ini, peran Litbang adalah menggantikan peran dari perguruan tinggi serta menentukan dan mengembangkan metode-metode yang tepat untuk penentuan baku tersebut.

Laksmi Wijayanti, dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pemateri terakhir pada workshop hari pertama menjelaskan pentingnya melakukan inventarisasi dan pemetaan ekoregion sebelum melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemantauan hingga penegakan hukum dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu produk inventarisasi dan pemetaan ekoregion adalah peta morfogenesa yang dibuat berdasarkan sejarah pembentukan bumi. Selain itu, ada juga peta Indikasi Daya Dukung yang berguna sebagai pedoman perencanan pembangunan dalam konteks Nasional. Adapun produk lain dari Ditjen ini adalah Peta Overlay Jasa Ekosistem Tinggi Ekoregion dan Peta Indikasi Jasa Ekosistem Tinggi Ekoregion.

Dengan workshop pada hari pertama, diharapkan dapat menjadi media komunikasi dan konsolidasi untuk Ditjen KLHK dan Litbang KLHK. Sehingga kinerja KLHK lebih terarah dan terintegrasi. Workshop hari kedua lebih menitikberatkan pada pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.***Hmz

Materi terkait workshop hari pertama:

1. Sistem Kajian Dampak Lingkungan-Ditjen PKTL

2. Rencana Kerja Tahun 2016-2017-Ditjen PPKL

3. Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah