Berita LHK

RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat




Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sudah sejak lama termarjinalisasikan di bawah kekuasaan negara. Apabila berhadapan dengan kekuatan negara dan kekuatan pengusaha besar, MHA berada pada posisi tawar yang lemah, baik secara ekonomi (kesempatan berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya terbatas), sosial budaya (pengabaian eksistensi dan identitas kultural), apalagi secara politik (hilangnya kekuasaan dan kewenangan atas tanah miliknya). Oleh karena itu, perlindungan terhadap eksistensi dan hak tradisional MHA merupakan suatu kebutuhan karena MHA secara menyeluruh termasuk dalam kelompok golongan rentan (vulnerable group) yang ada di dalam masyarakat Indonesia.  Inisiatif DPR untuk menyusun RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA` patut didukung dan direalisasikan sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah membentuk working group untuk membahas dan mendiskusikan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA melalui SK Sekjen Kemenhut dimana 3 orang  peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (Puspijak) telah berkontribusi aktif dalam penyusunan RUU tersebut dari sisi pemerintah. Pembahasan RUU tersebut dilaksanakan secara partisipatif dan aktif dengan melibatkan Kementerian LH, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian lain yang terkait. Hasil penyusunan RUU telah dilakukan konsultasi publik dan hasilnya tidak ada perubahan isi RUU yang substansial dan signifikan.

Puspijak juga sudah menerbitkan policy brief dan Naskah Jurnal dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/2012: Suatu Tinjauan Kritis”.Tulisan ini mengkaji pengelolaan hutan adat (PHA) pasca Putusan MK No. 35  dengan tujuan: 1) memberi pengertian terkait masyarakat adat dan MHA; 2) mengidentifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan PHA; 3) menganalisis dampak putusan MK terhadap perubahan UU No. 41/1999 dan 4) menyusun strategi PHA ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara istilah masyarakat adat dan MHA karena kedua definisi tersebut pada prinsipnya sama. Ada sekitar delapan jenis UU yang terkait dengan pengertian dan hak MHA, namun substansi dan penerapannya sangat tergantung pada persepsi masing-masing sektor. Putusan MK No. 35 mempunyai dampak signifikan dalam pengelolaan hutan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara dan juga tidak termasuk ke dalam kategori hutan hak. Strategi penting dalam PHA ke depan adalah adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, LSM dan masyarakat adat terkait dengan penetapan MHA, penetapan tata batas hutan adat, dan pembentukan kelembagaan masyarakat adat. 




Forest Policy and Climate Change Center 2014