Berita

Memperhatikan Hal Krusial Dalam Ekspor Produk Kayu




Terpenuhinya perijinan usaha dan legalitas kayu menjadi hal yang vital dan krusial dalam kelangsungan perusahaan kayu yang berorientasi ekspor.

Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya-upaya sosialisasi tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejak tahun 2012. Setelah dilakukannya upaya sosialisasi, banyak perusahaan yang segera berinisiatif mempelajari dan selanjutnya memenuhi ketentuan tersebut. Salah satu contohnya adalah perusahaan bernama CV. Kayu Perkasa Raya di Kabupaten Pati yang telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sejak Maret 2013 dan melakukan resertifikasi pada 2016.

Terkait dengan perijinan dan sertifikasi, narasumber dari perusahaan tersebut menyatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan sebenarnya tidaklah susah dan tidak mahal serta bisa dilakukan sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber dari perusahaan lain sejenis yaitu UD. Kembang Sengon, yang meskipun belum memiliki S-LK namun telah bersungguh-sungguh mempelajari dan yakin bahwa perusahaannya akan dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perijinan dan sertifikasi tersebut. Hal lain yang masih menjadi keterbatasan dari perusahaan ini adalah bahwa produknya masih hanya menyasar pasar lokal dan regional

.

Hal-hal di atas menjadi penting diperhatikan mengingat bahwa Luas hutan rakyat di Jawa Tengah sampai dengan pencatatan di tahun 2016 mencapai sekitar 742.923 hektar dengan dua persen dari jumlah tersebut telah bersertifikat (voluntary mandatory).

Beberapa unit manajemen hutan rakyat yang bersertifikat voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) berada di Boyolali, Kebumen, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. Sementara itu, unit-unit manajemen hutan rakyat yang memiliki sertifikat mandatory S-LK dapat ditemukan di Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Cilacap, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Klaten, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Tegal, Temanggung, dan Wonosobo.

Sementara perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang tercatat di Jawa Tengah pada tahun 2016 berjumlah 881 unit usaha dengan penyebaran terbanyak di Jepara, Temanggung, Banjarnegara, Banyumas, Kota Semarang, dan Wonosobo. Dari jumlah tersebut, sekitar setengahnya terdaftar dengan kapasitas produksi tahunan kurang dari dua ribu meter kubik.

Informasi lain adalah hingga Juli tahun 2017, terdapat 303 perusahaan dengan IUIPHHK di Jawa Tengah yang memiliki S-LK yang masih berlaku.

Terkait dengan permasalahan gender, dari kunjungan ini diperoleh informasi bahwa disadari atau tidak, industri perkayuan bukanlah monopoli kaum adam. Ada banya perempuan yang juga terlibat di dalamnya, tidak hanya di level pekerja harian namun hingga level manajemen dan bahkan pemilik usaha. Dengan demikian nyata adanya bahwa usaha kehutanan baik on-farm maupun off-farm turut melibatkan peran serta baik laki-laki maupun perempuan.