Berita

Kawasan Hutan, Obyek Utama dalam Reforma Agraria




Balitek DAS (Solo, Juni 2019)_Sektor kehutanan memegang peranan penting dalam reforma agraria. Sektor kehutanan mempunyai kawasan hutan yang menjadi obyek utama dalam reforma agraria. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Balitek DAS Solo, Agung Sri Raharjo, dalam artikelnya yang dimuat dalam Majalah CerDAS Vol. 3 No. 2 Desember 2017.  

 

”Obyek reforma agraria adalah lahan yang siap dimanfaatkan. Lahan atau daratan di Indonesia, sebagian besar berupa kawasan hutan, kurang lebih 70%. Kawasan hutan menyediakan banyak lahan yang siap digunakan untuk reforma agraria baik secara teknik maupun administrasi,” kata Agung. 

Dalam artikelnya, Agung juga menyatakan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dalam reforma agraria tiap tahun meningkat. Pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kawasan hutan sebagai objek reforma agraria mencapai 8,15 juta hektar. Dan dalam pemerintahan era Jokowi, kawasan hutan yang menjadi objek reforma agraria meningkat menjadi 16,8 juta hektar. 

”Pemanfaatan sektor kehutanan dalam reforma agraria dapat dilakukan dengan redistribusi lahan hutan dan pemberian izin pengelolaan hutan. Redistribusi lahan dilakukan dengan membagikan lahan di dalam kawasan hutan kepada masyarakat sebagai hak milik, sementara mekanisme perizinan memberikan jaminan bagi masyarakat (perorangan maupun kelompok) untuk mengelola hutan atau kawasan hutan,” tegas Agung. 

Selanjutnya, Agung memberikan beberapa contoh kedua bentuk pemanfaatan kehutanan dalam reforma agraria. Salah satu contoh program redistribusi lahan dari sektor kehutanan adalah transmigrasi. Sementara contoh program pemberian izin pengelolaan adalah Program HTR (Hutan Tanaman Rakyat), HKm (Hutan Kemasyarakatan) dan HD (Hutan Desa). 

”Redistribusi lahan dan maupun pemberian izin pengelolaan hutan diutamakan diberikan kepada masyarakat sekitar hutan. Mayoritas masyarakat tersebut memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan sangat tergantung terhadap hutan dan kawasan hutan. Jadi kawasan hutan selain menjadi obyek, juga menyediakan subyek (masyarakat) dalam reforma agraria,” kata Agung. 

Namun, Agung menegaskan bahwa subyek dalam reforma agraria tidak hanya masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat miskin atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang jauh dari hutan namun bersedia menempati dan mengolah tanah hutan juga menjadi subyek reforma agraria. Hal ini sesuai dengan tujuan reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Jadi, reforma agraria adalah upaya sistematis, terencana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi jalan pembuka masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan menata ulang penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya kemudian disusul dengan beragam program lainnya untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.***

Informasi Lebih Lanjut:

Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS (Balitek DAS)

Website : http://dassolo.litbang.menlhk.go.id

Jl. Jend. A. Yani Pabelan Kotak Pos 295, Surakarta 57012, Telp.  0271 - 716709, Fax.   0271 – 716959