Berita

Merancang Skema Insentif Fiskal untuk Daerah Konservasi




_JAKARTA_Selama lima tahun terakhir, banyak daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten telah mendeklarasikan komitmen untuk menjaga dan melindungi luas tutupan hutan beserta keanekaragaman hayatinya, dikenal dengan deklarasi daerah konservasi. Beberapa di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sigi, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bener Meriah. Komitmen mereka untuk menjaga keberadaan hutan menjadi sangat vital untuk mendukung target pencapaian nationally determined contributions (NDC), yaitu penurunan emisi secara voluntary sebesar 29% pada tahun 2030.  

Upaya konservasi hutan beserta keanekaragaman hayatinya bukan hal mudah. Selain diperlukan biaya yang tinggi, konservasi hutan memiliki konsekuensi hilangnya nilai ekonomi hutan yang seharusnya diperoleh dari pemanfaatan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan atau perikanan sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi, perlu diberikan insentif bagi daerah yang telah berupaya keras untuk menjaga keberadaan hutan dan keanekaragaman hayatinya.

Untuk merancang skema insentif fiskal seperti apa yang menarik dan implementatif bagi pemerintah daerah, pada 18 Desember 2019 di hotel Santika Jakarta, P3SEKPI mengadakan Focus Group Discussion bertajuk “Rancangan Insentif Fiskal untuk Daerah Konservasi”. Berkolaborasi dengan FCPF-WB, kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan dan arahan Wakil Menteri LHK. Lebih 70 peserta hadir. Mereka berasal dari berbagai institusi terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta NGO, Mereka berdiskusi untuk menggali potensi sumberdaya dan mekanisme pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya konservasi hutan. FGD juga mengidentifikasi berbagai tantangan apabila kebijakan tersebut diintegrasikan dalam skema transfer anggaran yang saat ini sudah berlangsung.

FGD yang sangat efektif tersebut berhasil mengidentifikasi beberapa potensi pendanaan yang bisa dioptimalkan sebagai insentif untuk daerah-daerah konservasi. Skema transfer anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Dana Hibah, dan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah adalah di antaranya. Namun demikian, skema transfer anggaran tersebut masih perlu reformulasi untuk menjadi insentif bagi upaya-upaya menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.

Hal paling mendasar yang perlu diperbaiki adalah penambahan indikator luas tutupan hutan untuk menentukan besaran alokasi transfer anggaran tersebut. Daerah yang memiliki dan dapat menjaga keberadaan hutannya akan diberikan proporsi anggaran lebih dbesar dibandingkan daerah yang tidak memiliki atau tidak mampu menjaga keberadaan hutannya.

Skema transfer anggaran pemerintah berbasis indikator kelestarian hutan tersebut dikenal dengan skema Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE) untuk skala nasional, Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) untuk skala provinsi, dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk skala kabupaten. Tiga skema tersebut memanfaatkan sumber pendanaan yang saat ini telah tersedia seperti DAU, DAK, DID, dana bantuan keuangan, dan lain-lain. Hal ini menjadi poin penting jika ingin diimplementasikan secara nasional. Hal itu disebabkan karena skema tersebut tidak menambah anggaran APBN maupun APBD tetapi hanya memperbaiki tata kelola sistem transfer anggaran pemerintah menjadi lebih pro lingkungan. 

Selain itu, skema pendanaan lingkungan yang dapat dijadikan model untuk mendukung daerah konservasi adalah skema Benefit Sharing Program Forest Carbon Partnership Program (FCPF)-Carbon Fund di Kalimantan Timur. Distribusi benefit dari program penurunan emisi di sektor kehutanan tersebut diturunkan dari pusat ke tingkat provinsi, kemudian ke kabupaten/kota dan ke tingkat desa. Pengembangan indikator dan kriteria dalam distribusi benefit sangat dinamis, yaitu tanggung jawab, kinerja dan penghargaan yang dapat disesuaikan untuk diadaptasi di daerah lain. Indikator yang digunakan harus berlaku umum di setiap wilayah (omnipresent) dan tersedia secara periodik (time series).

Transfer anggaran berbasis ekologi sangat potensial untuk dikembangkan. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan adalah ketersediaan data yang sangat terbatas, diskresi kepala daerah atas pemanfaatan dana insentif tersebut dapat menjadi peluang sekaligus ancaman ketidaksesuaian penggunaan dana, kewenangan pengelolaan hutan yang hanya di level pemerintah provinsi, serta belum terbangunnya sistem monitoring kinerja daerah dalam upaya perlindungan hutan.

Upaya merancang kebijakan insentif fiskal untuk daerah konservasi memang masih membutuhkan analisis lebih lanjut, khususnya terkait regulasi yang ada serta besaran dana insentif tersebut dibandingkan nilai ekonomi yang hilang dari pemanfaatan hutan. FGD ini bukan akhir dari perjuangan untuk menyusun rancangan insentif fiskal guna mendukung upaya-upaya konservasi hutan. Masih dibutuhkan berbagai analisis dan aksi untuk mewujudkannya dalam sebuah kebijakan nasional.

 

Penulis: Mimi Salminah

Editor: Hariono