Berita

Dokumen Safeguard FCPF-CF Provinsi kalimantan Timur




Tahun 2015 lalu Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi lokasi pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola oleh Bank Dunia. Program ini merupakan implementasi REDD+ untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor berbasis lahan dengan mekanisme pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment) yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sebagai prasyarat dalam pelaksanaan program ini ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, salah satu diantaranya adalah Dokumen Kerangka Pengaman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dokumen Safeguard.

Dokumen Safeguard dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak negative dan meningkatkan dampak positif dari pelaksanaan sebuah program terhadap lingkungan dan social masyarakat di lokasi pelaksanaan program. Dokumen Safeguard ini memuat data/informasi hasil identifikasi penyebab (driver), potensi resiko lingkungan dan social yang mungkin timbul dari pelaksanaan program, upaya mitigasinya dan mekanisme penanganannya. Dokumen Safeguard yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia untuk pelaksanaan sebuah program terdiri dari beberapa dokumen yaitu :

  1. SESA-ESMF (Social and Environmental Strategic Analysis - Enviromental and Social Management Framework) – Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial;
  2. Feedback, Grievance Redress Mechanism (FGRM) – Mekanisme Penanganan Aduan dan Keluhan;
  3. Indigenous People Plan Framework (IPPF) – Kerangka Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat;
  4. Resettlement Plan Framework (RPF) – Kerangka Rencana Pemindahan Pemukiman.

Penyusunan Dokumen Safeguard FCPF-CF ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar sejak penunjukan Provinsi Kalimantan Timur sebbagai lokasi pelaksanaan program pada tahun 2015 lalu. Akhirnya pada tahun 2019, Tim Safeguard Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Prov. Kaltim yang dibantu oleh mitra kerja terkait berhasil merampungkan penyusunan Dokumen Safeguard FCPF-CF ini. Dalam penyempurnaan Dokumen Safeguard FCPF-CF ini telah mengalami berbagai tahapan konsultasi public mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.

Kami berharap Dokumen Safeguard FCPF-CF ini dapat dijadikan pedoman dalam mengantisipasi dampak merugikan terhadap lingkungan dan social sekaligus menjadi kerangka pengaman dari pelaksanaan Program FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur.

  1. Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (FGRM)
  2. Dokumen Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)
  3. Kerangka Kerja Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF) Dan Kerangka Kerja Proses (PF)
  4. Penilaian Strategis Lingkungan Dan Sosial (Strategic Environmental And Social Assessment/SESA)
  5. Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework/ESMF)