Berita LHK

Carbon Pricing, Upaya Capai Target NDC Indonesia




Yogyakarta (28/2), pada sesi IV Rakernas KLHK hari kedua, Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementetian LHK, Agus Justianto berkesempatan menjadi narasumber memaparkan "Penerapan Carbon Pricing Upaya Pencapaian Target NDC Indonesia".

Hal-hal yang disampaikan antara lain bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris (UU No. 16 Tahun 2016) dalam rangka menjaga peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius menuju 1,5 derajat Celsius.

"Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar 29% (kemampuan sendiri) dan sampai dengan 41% (dukungan internasional) pada tahun 2030 dibandingkan dengan business as usual dengan tahun dasar 2010."

Selanjutnya Kepala BLI menambahkan bahwa untuk mencapai target tersebut diperlukan keterlibatan dari semua para pihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) serta diperlukan sumberdaya inovatif antara lain carbon pricing.

Saat ini ada 37 jenis mekanisme berbasis pasar yang beroperasi di dunia, termasuk di US.  Secara internasional, sudah 193 INDC dan 169 first NDC dikirimkan ke UNFCCC. Sampai sekarang 175 negara termasuk Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement. Dari seluruh NDC yang dikirimkan, 103 negara menyatakan akan menggunakan mekanisme berbasis pasar penurunan emisinya. 

Dari banyaknya minat untuk melakukan pengurangan emisi dengan menggunakan mekanisme berbasis pasar dalam NDC yang telah dikirimkan, indikasi bahwa pasar adalah mekanisme effective merupakan mekanisme salah satu yang paling cost dan diminati dibanding konvensional. 

Pendanaan NDC tidak hanya dengan mekanisme APBN/APBD BPDLH yang mengelola dana dari berbagai sumber diharapkan dapat menjadi pendukung pendanaan NDC yang dilakukan baik oleh Pemerintah (nasional dan sub-nasional) maupun non-Pemerintah (swasta dan civil societies). 

Bagaimana Pasar Karbon Domestik Indonesia?

Kepala BLI menegaskan bahwa Pasar Karbon Domestik Indonesia (PKDI) atau Indonesia Domestic Carbon Market (IDCM) adalah mekanisme sertifikasi dan perdagangan karbon yang akan dilakukan secara domestik di Indonesia.

Pasar Karbon Domestik Indonesia dapat dibangun dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia untuk mencapai penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan azaz manfaat keekonomian, lingkungan, dan sosial.

Inisiatif ini dibangun berdasar dari kebutuhan industri dan beberapa sektor untuk menurunkan emisi dan potensi penurunan emisi pada implementasi konservasi energi dan energi terbarukan serta potensi penyerapan karbon oleh hutan diIndonesia. 

Pada akhir paparan, Kepala BLI menyatakan bahwa:

  1. Terdapat 5 sektor NDC dimana setiap sektor mempunyai karakteristik yang unik sehingga perlu dipertimbangkan mekanisme transaksi kredit karbon antar sektor;
  2. Diperlukan pembatasan atas untuk terselenggaranya carbon pricing ini dengan mempertimbangkan sector NDC yang ditetapkan oleh Kementerian terkait;
  3. Diperlukan mekanisme yang menentukan perpindahan hak atas penurunan emisi. Carbon pricing berimplikasi pada klaim terhadap penurunan emisi oleh pembeli sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian target NDC. Diperlukan Lembaga yang mempunyai otoritas dan mengatur terhadap status kepemlikan kredit karbon tersebut terutama pada pasar internasional;
  4. Dalam hal penerapan pajak atas karbon diperlukan payung hukum untuk kredit karbon sebagai obyek pajak;
  5. Perlu rekognisi terhadap kegiatan-kegiatan yang mencegah emisi atau mengkonservasi stok karbon.

 

Penulis : Djati Witjaksono