Berita

Meredam Pulau Bahang di Kota Kita




Ketidaktepatan pemilihan lokasi dan jenis vegetasi menyebabkan  peran RTH dalam ameliorasi iklim mikro menjadi kurang efektif

Apa yang terlintas dalam benak kita ketika disebut kata 'kota'?

Mungkin, angan kita melayang pada sebuah wilayah dengan peradaban yang relatif maju, aktivitas manusia yang super sibuk, gedung-gedung tinggi bahkan pencakar langit, jalanan mulus yang diisi oleh ramainya kendaraan hilir mudik. Namun selain itu, menyeruak juga image panas dan polusi yang menarik angan kembali ke bumi.   

Panas dan polusi memang seolah menjadi hal yang lumrah terjadi di kawasan perkotaan.  Padahal, pemerintah daerah di beberapa kota di Indonesia telah berupaya mengatasinya dengan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun begitu, RTH sering kali masih dianggap belum berperan secara efektif dalam menurunkan suhu.

Dampaknya, pada beberapa wilayah perkotaan diindikasi telah mengalami fenomena urban heat island (UHI). Penelitian Maru yang dipublikasikan pada 2015 menyebutkan, beberapa kota besar di Indonesia yang telah mengalami UHI antara lain, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Bahkan, dalam penelitian penulis pada 2015 lalu, fenomena UHI bahkan telah meluas sampai ke kota yang baru berkembang seperti Karawang.

Terbentuknya UHI tidak terlepas dari laju pembangunan yang belum diimbangi oleh ketersediaan RTH di lokasi yang tepat dengan jenis vegetasi yang sesuai. Ketidaktepatan penempatan lokasi dan pemilihan jenis vegetasi menyebabkan  peran RTH dalam ameliorasi atau kemampuan mempengaruhi iklim mikro menjadi kurang efektif.

Akibatnya, suhu udara meningkat dan kenyamanan tinggal menurun.  Selain itu, UHI juga berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Sebenarnya, dalam upaya menjaga tingkat kenyamanan dan kualitas lingkungan hidup di perkotaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap pemerintah daerah mengalokasikan 20% luas wilayahnya untuk dipergunakan sebagai RTH.

Namun pada pelaksanaannya di lapangan, RTH dibangun tidak pada lokasi yang memerlukan fungsi amelioratif vegetasi untuk menurunkan suhu udara.  RTH cenderung diletakkan di pinggiran kota yang justru masih relatif lebih “dingin”.

Pemilihan lokasi tersebut hanya berdasarkan harga tanah yang relatif lebih murah dibandingkan di pusat kota. Selain itu, pemilihan jenis vegetasi penyusun RTH juga tidak mendukung fungsinya untuk menurunkan suhu udara.

Sebagai contoh, alun-alun kota biasanya dikategorisasikan sebagai RTH berbentuk taman kota. Namun, alun-alun tersebut didesain dengan pengerasan permukaan, misalnya dipasangi keramik, paving blok bahkan diaspal, bukan ditutup dengan rumput. Pengerasan permukaan tanah ini justru akan semakin meningkatkan suhu udara dan memperparah UHI.

Lokasi dan Vegetasi

UHI merupakan suatu masalah klimatologi perkotaan berupa kenaikan suhu udara seiring pembangunan wilayah perkotaan itu sendiri. Terjadinya fenomena UHI ditandai dengan peningkatan suhu permukaan suatu wilayah secara ekstrem. Rustanto pada tulisannya yang dipublikasikan pada 2013 menyebutkan bahwa suatu area diindikasi telah diterpa UHI bila suhu permukaannya lebih dari 30°C dan lebih tinggi dibandingkan wilayah pinggiran.

UHI dapat dideteksi menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan alat analisis suhu permukaan tanah (Land Surface Temperature/LST), dan ketika divisualisasikan secara spasial, wilayah terdampak UHI akan membentuk seperti pulau. Hal inilah kemudian mengapa UHI sering juga disebut efek pulau bahang. Penyebutan pulau bahang ini berasal dari analogi pulau panas yang mengapung di lautan yang dingin.

Sebagai bentuk masalah klimatologi perkotaan, berbagai cara digunakan untuk meminimalisasi efek yang ditimbulkannya. Cara yang dinilai paling tepat adalah dengan penanaman vegetasi di lokasi yang panas atau suhunya telah meningkat.

Merujuk pada beberapa hasil penelitian, vegetasi memiliki peranan penting dalam menurunkan suhu dan menjaga kelembaban udara di sekitarnya. Peran inilah yang disebut sebagai fungsi ameliorasi iklim mikro. Berdasarkan justifikasi inilah pembangunan RTH merupakan opsi yang sesuai.

Namun tidak semua jenis vegetasi memiliki daya ameliorasi iklim mikro yang sama. Jenis vegetasi yang berbeda akan berbeda pula tingkat efektifitas dan jangkauan pengaruhnya dalam ameliorasi iklim mikro. Sebagai contoh, rumput dan pepohonan sama-sama memiliki daya ameliorasi iklim mikro.

Namun demikian, pepohonan terutama dengan tajuk yang rindang akan memberikan naungan yang lebih intensif. Naungan pohon akan mempengaruhi suhu dan kelembapan udara pada jangkauan yang lebih jauh daripada rumput. Dalam upaya mitigasi pulau bahang, rumput tentu merupakan penutup permukaan tanah yang jauh lebih baik dibandingkan aspal dan paving blok.

Mitigasi

Jika dilihat dari tujuan awal pengembangan RTH yang diharapkan menjadi solusi memelihara tingkat kenyamanan hidup di perkotaan, esensi pengembangan RTH seharusnya bukan pada pemenuhan target luasan semata. Arahan pengembangan RTH harus lebih difokuskan pada pemilihan lokasi dan pemilihan jenis vegetasi penyusun RTH itu sendiri.

Sebagai langkah mitigasi pulau bahang, lokasi yang dipilih sebagai site specific pengembangan RTH adalah wilayah dengan suhu tinggi. Pemilihan lokasi pengembangan RTH yang tepat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan zonasi untuk mengoptimalkan fungsi ameliorasi iklim mikro.

Zonasi ini membantu untuk mendelineasi area-area bersuhu tinggi dan terdampak pulau bahang yang diketahui dari analisis LST. Adanya zonasi akan mempermudah menentukan skala prioritas keberadaan RTH.  Sedangkan untuk pemilihan jenis vegetasi penyusunnya, dioptimalkan dipilih dari jenis pohon yang bertajuk rindang dengan perakaran yang kuat.

Strategi ini sesuai juga sesuai dengan penelitian Badriyah dan tim yang dipubilkasikan pada 2013. Penelitian tersebut menyatakan bahwa untuk mitigasi pulau bahang adalah dengan memperluas dan mendistribusikan RTH yang didominasi pohon pada wilayah-wilayah dengan suhu permukaan lebih darui 30°C.

Agar rekomendasi pengembangan RTH ini dapat diaplikasikan, diperlukan juga penyesuaian kebijakan pemerintah yang mengatur arahan pengembangan RTH. Peraturan perundangan diharapkan memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam hal target luasan.

Namun sebaliknya, perundangan harus ketat dalam aspek berkaitan penentuan lokasi dan pemilihan jenis vegetasi RTH.  Perlunya penyesuaian peraturan perundangan ini adalah untuk menjamin inovasi yang dilakukan dalam pengembangan RTH tetap sesuai dengan koridor hukum.

Untuk mengatasi peningkatan suhu udara perkotaan, beberapa pemerintah daerah saat ini sebenarnya telah mulai melakukan inovasi yang harus diacungi jempol. Sebut saja di kota Surabaya.  Walikota Tri Rismaharini telah melakukan re-designing taman kota, jalur hijau serta area terbuka lainnya.

Walikota Surabaya menerapkan kebijakan optimalisasi fungsi RTH, misalnya dengan penanaman pohon Tabebuya. Pohon Tabebuya selain memiliki sifat naungan juga berbunga indah. Bentuk inovasi lain untuk mengatasi kekurangan lahan, dilakukan dengan teknik tanaman gantung.

Inovasi juga dilakukan di kabupaten paling timur di Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Banyuwangi.  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengusung konsep green airport pada pembangunan bandar udara Banyuwangi, dengan menggunakan desain rooftop yang ditanami rumput gajah mini.

Desain rooftop ini menambah kesan sejuk dan indah pada lingkungan bandar udara. Selain itu, pada pembangunan terminalnya juga dimaksimalkan penanaman tanaman. Konsep green airport tidak hanya diusung pada bangunannya. Lingkungan sekitar bandar udara juga dipertahankan hijau oleh areal persawahan. Tak salah lagi jika bandar udara Banyuwangi diklaim sebagai bandar udara hijau pertama di Indonesia.

Strategi dan upaya meredam terbentuk atau meluasnya pulau bahang juga perlu dilakukan di kota Anda, dan kota kita. ***

Penulis : Mirna Aulia Pribadi

Sumber : Kabar Alam