Berita

Benefit Sharing Plan (BSP) East Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction, Indonesia




Benefit Sharing Plan (BSP) merupakan dokumen Rencana Pembagian Manfaat dalam kerangka REDD+ atas keberhasilan suatu entitas dalam penurunan emisi yang memilki tujuan baik dan memegang prinsip kesetaraan dan berkeadilan sosial. Keterlibatan semua pihak dalam rencana pembagian pembagian manfaat akan berdampak besar terhadap diperolehnya dukungan keberhasilan program REDD+. Adanya pembagian manfaat juga bertujuan agar semua kepentingan khususnya kelompok yang rentan dan tersisih atau miskin dapat terakomodir.

Dokumen BSP Pemerintah Indonesia dalam kerangka kerjasama FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) sudah didiskusikan melalui proses panjang, lebih kurang 1,5 tahun sejak Januari 2019 dan telah mendapatkan penilaian kelayakan “Advanced Draft” pada 11 Juni 2020 oleh FCPF Management Team (FMT) World Bank dan CFPs (Carbon Fund Participants/Negara-negara Donor FCPF).

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen BSP yaitu: Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Ditjen PPI KLHK, Puslitbang Sosek Kebijakan dan Perubahan Iklim BLI KLHK, Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kemenkeu dan Pemprov Kalimantan Timur. Proses penilaian kelayakan oleh FMT World Bank dan CFPs telah dilakukan hampir satu bulan (14 Mei 2020 – 11 Juni 2020).

Dengan penilaian kelayakan ini maka Indonesia akan memasuki tahapan negosiasi formal ERPA (Emission Reduction Payment Agreement) sebagai prasyarat menuju proses penandatanganan ERPA yang ditarget dilaksanakan pada Agustus 2020. Penilaian kelayakan dokumen BSP antara lain meliputi: kelayakan kriteria penerima manfaat, mekanisme distribusi pembagian manfaat (pengaturan proporsi untuk responsibility cost, performance cost, dan reward cost), pemantauan pembagian manfaat (pengaturan kelembagaan, pelaporan, safeguards), proses konsultasi dan komunikasi yang dilakukan.

Rencana ke depan setelah tahapan penilaian kelayakan antara lain menyiapkan kelembagaan dan standar operasional prosedur pembagian manfaat, melakukan proses sosialisasi ke para pihak pelaksana REDD+ di Kaltim yang akan terlibat dalam program penurunan emisi FCPF terkait dengan program penurunan emisi dan mekanisme pembagian manfaatnya.

Manfaat potensial program implementasi REDD+ dalam bentuk dana tunai  (monetary/cash) maupun non tunai (non monetary) berdasarkan prestasi mengurangi emisi hutan atau lahan yang dikelolanya. Dana yang diperoleh oleh suatu desa/kampung tertentu bisa disalurkan ke kas desa agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan desa/kampung. Manfaat bukan tunai dalam bentuk program mendukung pengelolaan hutan dan tata kelola, kegiatan alih teknologi, dan peningkatan jasa lingkungan, misalnya penyediaan air bersih.

Kelompok-kelompok penerima manfaat program implementasi REDD+ terdiri dari institusi pemerintah yang terlibat dalam pengembangan kebijakan dan pengelolaan program (baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota). Kelompok ini termasuk Balai Taman Nasional yang berlokasi di tingkat sub nasional, KPH yang secara administrasi di bawah pemerintahan sub nasional, dan pemerintahan desa yang terlibat langsung dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan penurunan emisi.

Sektor swasta sebagai penerima manfaat yaitu perusahaan yang mengimplementasikan kegiatan penurunan emisi, seperti perkebunan, konsesi tambang, dan konsesi sektor kehutanan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK, IUPJL). Masyarakat lokal, termasuk komunitas adat (baik kelompok tani atau individu) penerima manfaat yaitu masyarakat yang tinggal di dalam wilayah atau dekat dengan kegiatan penurunan emisi atau yang melaksanakan kegiatan penurunan emisi seperti monitoring hutan, perlindungan dari kebakaran, dan kegiatan alternatif pendapatan masyarakat.

Bagi yang ingin mengunduh dokumen Benefit Sharing Plan (BSP), silahkan klik disini.