Berita

Jadikan Mangrove Produktif dan Memulihkan Lingkungan




_JAKARTA_Ekosistem mangrove dihadapkan pada ancaman deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan iklim. Dalam kurun 1980-2005, Indonesia kehilangan 30% hutan mangrove-nya (FAO, 2007). Penyebab utama tingginya deforestasi itu adalah aktivitas manusia: konversi menjadi tambak (utamanya di dua dasawarsa terakhir), pertanian, industri gas dan minyak bumi, serta pembangunan infrastruktur. Bahkan, restorasi ekosistem pun tak luput dari permasalahan. Jika selama ini lebih mengutamakan penanaman, ke depan harus fokus pada pemulihan fungsi ekosistem mangrove.

Frasa yang dijadikan judul sepertinya merupakan pesan penting “Diskusi Nasional Mangrove yang Produktif dan Memulihkan Lingkungan dalam Perspektif Realitas dan Penyelesaian”, Kamis, 6 Agustus 2020. Tercatat sebanyak 227 peserta dari seluruh Indonesia. Dimoderasi oleh Dr. Virni Budi Arifanti, peneliti dari Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, diskusi dalam format factual-virtual ini dihadiri oleh KLHK-1, Menteri Siti Nurbaya selaku keynote speech.

Meningkatnya “kelas” ekosistem mangrove menjadi salah satu potensi blue carbon nasional dalam Strategi Pembangunan Rendah Karbon menyebabkan kompleksitas permasalahan yang melingkupinya kian menuntut adanya kebijakan yang komprehensif. Integrasi riset ekosistem mangrove antar-Kementerian/Lembaga menjadi hal yang urgen untuk dibangun. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan mangrove di tingkat tapak. Kesadaran masyarakat dan edukasi pentingnya ekosistem mangrove harus terus diupayakan.

Dalam ulasannya, Siti Nurbaya, Menteri KLHK mengingatkan bahwa 26 Juli ditetap oleh UNESCO sebagai Hari Konservasi Mangrove Internasional. Hal ini harus dimaknai untuk menyadarkan kita tentang pentingnya meningkatkan peran ekosistem mangrove dan memberi solusi pengelolaan berkelanjutan. Peran mangrove menjadi kian penting karena mampu menampung 100-200 ton cadangan karbon.

Menurut Siti, ekosistem mangrove mengalami ketidaknyamanan. Kawasan mangrove dianggap sebagai ruang terbuka sehingga rawan dirusak. Illegal logging, perubahan areal menjadi APL yang tidak berdasarkan prinsip berkelanjutan, perambahan, prinsip keberlanjutan belum sepenuhnya dilakukan, dan fenomena perubahan iklim merupakan beberapa kondisi yang dapat disaksikan.

Secara khusus Siti meminta kepada Badan Litbang dan Inovasi untuk terus melakukan kompilasi pandangan dan gagasan sehingga pengelolaan mangrove dapat dibenahi ke arah yang lebih baik.

Sepemahaman dengan Menteri LHK, Agus Justianto menjelaskan bahwa BLI tengah berupaya mewujudkan World Mangrove Centre (WMC) sebagai rangkaian kerja sama dengan Pemerintah Jerman, untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan. Momen diskusi nasional hari ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan. Program ini kita lakukan bersama dan kita kembangkan.

Giliran Gubernur Bangka Belitung (Babel), dia menjelaskan bahwa Babel yang terdiri dari 900-an pulau, 65% wilayahnya dikelilingi mangrove. Karenanya, masyarakat terus didorong untuk menjaga mangrove dan memberi mereka peluang mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ. Sebagai sebuah keberhasilan, 2018-2020 mereka sudah menanam mangrove sebanyak 580.160 pohon.

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong tak tinggal diam. Dia mengutarakan bahwa mangrove tidak hanya dilihat dari aspek sosal dan ekologi, tapi juga geopolitik dan pertahanan. Kita punya mangrove terluas sehingga banyak challenge yang harus dihadapi. Sosial, ekonomi, ekologi, semua penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, langkah ke depan seperi koordinasi, kolaborasi, adalah suatu keniscayaan. Kita punya modal pengetahuan yang cukup untuk mengelola mangrove. Regulasi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah sosialisasi, kesadaran, dan partisipasi semua pihak. Pengelolaan yang baik membutuhkan partisipasi.

Begitulah. Banyak pihak yang berperan sebagai “pengelola” ekosistem mangrove, baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maupun Pemerintah Provinsi. Secara nasional, koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove menjadi tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Setiap pihak telah berbuat, semua pihak telah berupaya. Tak ada satu pihak pun yang ingin “mencelakakan” ekosistem mangrove. Sinergi, integrasi, dan koordinasi menjadi simpul utama dalam optimalisasi peran dan fungsi ekosistem mangrove Indonesia.*

 

_dapur digital_