Berita

Migrasi ODTW Ke Tempat yang Seharusnya




_BOGOR_Alam telah begitu baik kepada negeri kita. Indonesia begitu kaya. Limpahan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) tiada tara, menggema ke semua penjuru dunia. Taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru merupakan sederet anugerah yang Indonesia miliki.

Taman Nasional Wakatobi di wilayah segitiga terumbu karang memiliki keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken merupakan international heritage favorit para penyelam. Taman Nasional Komodo, apa lagi.

Sadar akan potensi yang dimiliki, lahirlah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Penetapan rayon berdasarkan penilaian sesuai kritera bertujuan untuk mengelompokkan suatu kawasan sebagai dasar menetapkan pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak. Ada tiga rayon: Rayon I (tertinggi), Rayon II, dan Rayon III (terendah).

Sekian tahun diberlakukan, ada bagian Permenhut yang “mengusik” peneliti di Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK. Apa gerangan?

Permenhut tersebut tidak menetapkan satupun ODTW dalam Rayon I. Ada 18 ODTW yang masuk Rayon II dan sisanya, 275 ODTW justru ada di Rayon III (terendah). Hal tersebut dirasakan kontradiktif dengan adanya penetapan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), di mana 4 di antaranya merupakan bagian dari Taman Nasional. Merupakan sebuah ironi ketika TN Komodo hanya sanggup menghuni Rayon III dengan brand sebagai Tujuh Keajaiban Dunia Baru dan 10 Warisan Alam Dunia.

Kegelisahan-kegelisahan semacam itulah yang memantik kalangan peneliti BLI menawarkan perspektif baru tentang tempat yang seharusnya dihuni oleh semisal TN Komodo. Berdasarkan kriteria yang disusun nantinya akan banyak penghuni rayon rendah bermigrasi ke rayon yang lebih tinggi. Hal ini karena filosofi konservasi yang mendominasi penentuan kriteria dalam Permenhut No. 36/2014 ditengarai menjadi penyebab jatuhnya ODTW ke dalam rayon yang rendah.

“Rekomendasi Kebijakan: Perubahan Permenhut No. 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru” adalah pembahasan yang diusung oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) pada Selasa, 18 Agustus 2020. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan sebagai bahan perbaikan hasil kajian.

Dengan tujuan seperti itu maka selain Suryanto sebagai representasi tim penyusun, pembahasan ini juga menghadirkan pakar yakni Hendra Gunawan (BLI), Nandang Prihadi (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi), Ricky Avenzora (IPB), Osvian Putra (Perhimpunan Pariwisata), dan Djati Witjaksono Hadi (KLHK).

  • Relevansi kriteria, bobot, aspek sosial-ekonomi, pangsa pasar dalam Permenhut No. 36/2014 memang perlu direvisi;
  • Akan jauh lebih baik jika mampu membuat versi perubahan Permen 36/2014;
  • Rayon merupakan hasil penilaian independen eksternal, bukan ditetapkan oleh Kepala Balai.
  • Aspek politis perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan kriteria, selain aspek lingkungan hidup.

Demikian beberapa catatan penting yang terlontar dalam pembahasan tersebut.

 

_dapur digital_