Berita

Kekuatan Penyeimbang Itu Bernama “Hasil Riset”




_BOGOR_”Hati saya berbinar-binar”, demikian Dr. Yanto Rochmayanto mengawali perbincangan ketika didapuk menjadi narasumber di BRisIK 04, Jumat, 25 September 2020. Kala dua DR bertemu, kebrisikan lantas terjadi. Di-tandem-kan dengan seorang “DR” juga, (D)edy (R)ahmanto sebagai host, perjumpaan mereka laksana ikan ketemu air. Menyatu, lincah, enak disaksikan, dan tentu saja perlu.

Kala Dedy mulai mengusik dengan “tolong jelaskan maksud dari tema science policy integration (SPI)”, Yanto sigap menjawab, “sengaja saya tidak buat dalam bahasa Indonesia karena narasi asli (memang) begitu sejak 2017”.

Lebih lanjut Yanto menguraikan, “Science itu diproduksi oleh scientist. Policy oleh policy makers. Keduanya berada di beranda yang berbeda. Kedua pihak ini berjarak jauh. Sains itu detail, jangka panjang, menjelaskan sesuatu dengan sangat detail, benar, deskripsi banyak. Sementara, policy makers itu global, ingin mengubah dunia dalam tempo cepat. Ketika masalah datang, terlambat ambil keputusan, maka momen hilang”.

“Dua situasi jauh tersebut memerlukan sebuah konsep untuk mengintegrasikan dua hal tersebut. Sebenarnya, ada beberapa pendekatan untuk mengintegrasikannya. Ada di bidang iptek teknis, science policy interface. Salah satunya adalah inkubator iptek, membuat lembaga baru atau membuat arah baru. Peran yang harus dimainkan oleh “lembaga” seperti ini adalah menjembatani policy maker dengan pelaku riset/akademisi dan user”, pungkas Yanto.

“Kira-kira, urusan sains dalam kebijakan itu apa, ya?”, demikian Dedy mengejar.

Terhadap “serangan” ini, Yanto menjelaskan tak kalah  gesit. “Di dunia nyata, kebijakan tidak hanya berdasarkan riset. Banyak faktor lain yang mendasari bagaimana sebuah kebijakan akhirnya diambil. Otoritas yang lebih tinggi, pengaruh eksternal, pelaku sosial-politik, narasi kebijakan yang sedang berlangsung, argumentasi umum, media, semua menentukan. Hasil riset hanya berperan 1/8-nya atau sekitar 6%. Kecil, tapi merupakan kekuatan penyeimbang. Hasil riset menjadi alat legitimasi dan justifikasi. Oleh karenanya, ketika tidak ada hasil riset, maka hilang 1/8-nya (dan kebijakan yang diambil menjadi tidak seimbang)”.

“Kalau ada kebijakan yang tidak berdasarkan riset, tanggapan Anda?”, demikian Dedy yang terus menunjukkan “kenakalannya”.

Dengan ketenangan yang terjaga, Yanto berujar, “Ketika hasil riset tidak menjadi bahan kebijakan, maka lazimnya kebijakan tersebut akan berjangka pendek, biayanya juga mahal, tidak tepat sasaran. Contohnya, ketika ada kebijakan HTR (Hutan Tanaman Rakyat). Kita akan melakukan capcity building. Mengundang masyarakat yang merupakan kepala rumah tangga (suami/laki-laki) sebagai pelaku. Asumsinya, dialah pelaku. Pada praktiknya, ternyata tidak begitu. Kenapa? Ternyata, suami/laki-laki merantau ke daerah lain untuk mencari nafkah sehingga yang berperan sebagai pelaku sesungguhnya adalah istri/perempuan. Jadi, keputusan melakukan capacity building, tidak ada hasilnya. Baru tahu belakangan karena ada riset, melihat yang gerak adalah ibu-ibu atau para istri”.

Terkait dengan seringnya peneliti mendapat dispo(sisi) dan sejauh mana hasil risetnya berperan, Yanto menerangkan bahwa dalam konteks demikian, maka peneliti sebagai policy advisor.

“Memberikan policy advice berdasarkan akumulasi riset, dari state of the art. Di pemerintahan, sains itu sudah dijalankan dalam hal semangat dan normatifnya. Proses pelepasan hutan, itu menggunakan skema penelitian terpadu. Di beberapa kasus seperti penentuan biaya investasi, IPPKH, semangat riset sudah muncul di policy maker.

“Ada beberapa resolusi yang tidak menggunakan riset. Misalnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional. Ada “perambahan” oleh masyarakat. Solusinya, mereka dijadikan guide di TN. Secara profesional, sah-sah saja. Partisipatif. Namun secara hukum, itu keliru. Ada perolehan uang dari kawasan taman nasional yang seharusnya menjadi pemasukan negara. Ini butuh riset”.

Kedua “aktor” terus menunjukkan semangat yang tak kunjung padam, tetapi panggung BRisIK harus diakhiri. Menutup perbincangan, Yanto memberikan closing statement:

  • Walaupun science dan policy making punya bagian berbeda, tren di Indonesia maupun dunia terus mencari konsep untuk mengintegrasikan riset dan policy making.
  • Meski tidak digunakan (saat ini), hasil riset (pasti) akan digunakan di masa depan.
  • Mulai sekarang mari kita perkuat SPI, bagaimana menguatkan perencanaan riset yang berorientiasi pada publik, stakeholder dengan relevansi kuat terhadap fakta yang mengemuka.
  • Persoalan penelitian adalah bagaimana menemukan harmoni peneliti dengan pembuat kebijakan.*

 

_dapur digital_