Berita

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi




BOGOR_Dua srikandi P3SEKPI tampil di BRisIK edisi 7, Jum’at, 6 Nopember 2020. Dr. Fitri Nurfatriani (biasa disapa Fitri) sebagai narasumber dan Mimi Salminah, M.For. Sc. (akrab disapa Mimi) memerankan host. Apa yang diobrolkan? “Transfer Fiskal Berbasis Ekologi”. Itulah dia. Layaknya obrolan dua sahabat, tema itu dibawakan dengan rileks, berbumbu senyum dan tawa. Renyah.

Mimi mengawali dengan “Kebijakan fiskal itu apa sih?” Fitri merespon “kebijkan fiskal adalah salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui penyesuaian atau pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Hal yang terkait dengan belanja negara, pendapatan negara, bagaimana mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Ada dua komponen utama. Pertama, penerimaan negara, kedua pengeluaran negara”.

Penjelasan ini mengundang Mimi untuk sedikit bercanda, “Ini ibarat pengaturan emak-emak ya? Kalau kita lihat emak-emak dalam sebuah rumah tangga, mereka mengatur keuangan untuk berbagai pengeluaran. Seperti untuk pendidikan anak, liburan”. Masih menyisakan kelucuan, dia lantas bertanya, “Kalau di negara, kebijakan fiskalnya untuk apa aja sih, Mbak? “Mbak”, sebuah panggilan yang menggambarkan betapa mereka begitu dekat secara personal.

Sedikit menggeser posisi duduk, Fitri menguraikan bahwa ada tiga fungsi kebijakan fiskal. Pertama, fungsi alokasi yakni mengelola sumber daya yang dimiliki untuk  menyediakan barang atau jasa publik atau private. Membiayai infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan merupakan beberapa contoh. 

Kedua, fungsi distribusi yakni pendapatan negara untuk kebutuhan masyarakat. Ini nanti nyambung dengan transfer fiskal. Negara punya pendapatan, didistribusikan ke daerah melalui dana perimbangan. Tujuannya agar daerah dapat merasakan manfaat secara berkeadilan.

Ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi. Pengaturan kebijakan fiskal ditujukan untuk kestabilan ekonomi seperti pengaturan anggaran untuk memperluas lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, menjaga kestabilan harga, menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu semua diatur melalui kebijakan penganggaran.

Mimi mulai menukik ke sektor kehutanan dengan bertanya “bagaimana kebijakan fiskal di sektor LHK?”

“Oh, itu kita lihat dari dua sisi, yakni penerimaan dan belanja negara di sektor kehutanan”, demikian Fitri mengawali penjelasan. Dari sisi penerimaan negara, instrumen kebijakan fiskal yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan adalah instrumen tarif. Sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari uraian Fitri terjelaskan bahwa berdasarkan kategorinya, ada beberapa jenis tarif yang menjadi sumber pendapatan negara. Pertama, dari pajak. Di sektor kehutanan, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Kedua, dari retribusi, yakni biaya yang dikenakan oleh Pemerintah yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha atas layanan yang diberikan pemerintah. Contoh, retribusi sumber daya hutan, dana reboisasi, iuran hasil pemanfaatan hutan. Itu adalah retribusi tetapi juga bisa digolongkan sebagai PNBP. Ada layanan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya pengusaha HPH atau HTI bisa memanfaatkan hasil kayu bila sudah membayar retribusi.

Ketiga, PNBP di sektor kehutanan. Ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari non pajak. Saat ini cukup banyak. Dana reboisasi yang digunakan untuk pemulihan hutan dan lahan yang rusak. Ada PSDH, ada iuran ijin hasil pemanfaatan hutan. Di Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014, terdapat lebih dari 20 PNBP sektor kehutanan. Data tahun 2013 - 2015 menggambarkan rata-rata penerimaan PNBP dari sektor kehutanan sekitar Rp3-4 triliun. Itu jadi sumber penerimaan negara.

Dari sisi pembelanjaan negara yang terkait dengan bidang LHK ternyata sangat kecil. Hanya 1% dari APBN total. Apalagi, banyak menghadapi tantangan kerusakan lingkungan. Diperlukan biaya yang sangat besar untuk mengatasi karhutla dan deforestasi. Contoh lagi, untuk menghadapi perubahan iklim, kita hanya mampu memenuhi 30-40%.

“Bu Menteri pernah menyebutkan bahwa butuh biaya Rp1.000 triliun untuk meghadapi perubahan iklim, hampir setengah dari penerimaan negara tahun 2020. Dari sisi penerimaan, disebutkan tadi hanya Rp3-4 triliun. Ini hanya berkontribusi sebeasar 0,25% bagi penerimaan negara. Sangat kecil, padahal tugasnya berat. Kontribusi PNBP yang kecil itu selalu jadi sorotan ya?”, demikian Mimi mencoba bertanya dengan pemahaman yang dimiliki.

“Itu angka rata-rata untuk PNBP saja”, demikian Fitri menimpali. Selanjutnya dia memaparkan bahwa kontribusi PDB kehutanan terhadap PDB nasional hanya 1%. Tidak terlalu tinggi. Penyebabnya adalah karena yang dihitung hanya kontribusi dari hulu. Kontribusi dari hilir dihitung sebagai kontribusi sektor industri. Ada urgensi untuk menutup celah kebutuhan pendanaan tadi. Caranya bisa dari sisi pendapatan, bisa juga dari berbagai sumber, baik dari domestik, internasional, publik (anggaran pemerintah), non publik (CSR, filantropi). Dana dari pemerintah ada yang disalurkan melalui anggaran KL, bisa juga melalui transfer fiskal dari pusat ke daerah.

Mekanisme transfer fiskal bisa dijadikan instrumen untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran ke daerah untuk pembiayaan yang menjadi urusan daerah. Sejak tahun 1999, negara kita sudah menganut sistem desentralisasi pemerintahan. Konsekuensiya adalah desentralisasi fiskal. Ada pembagian kewenangan kepada daerah untuk mengurus wilayahnya yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam hal penganggaran, penerimaan, dan pengeluaran negara.*

_dapur digital_