Berita

Model Bisnis untuk Masa Depan Ekosistem Gambut




_PALANGKA RAYA_Lahan gambut Indonesia kerap terbakar dan makin rentan dalam tekanan perubahan iklim yang mengubah pola iklim, deforestasi, dan memicu kebakaran rutin. Salah satu penyebabnya adalah adanya praktik bisnis yang tidak ramah lingkungan di lahan gambut. Untuk itu, masyarakat, pemerintah, ilmuwan, dan konservasionis bahu membahu membangun rencana berkelanjutan untuk gambut.

Bekerja sama dengan International Trade Analysis and Policy Studies - Institut Pertanian Bogor (ITAPS IPB), Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) menyelenggarakan FGD “Model Bisnis Ketahanan Pangan yang Mendukung Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan di Kalimantan Tengah”. Agenda ini dihelat pada 24-25 November 2020 di Hotel Bahalap, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Deden Djaenudin, peneliti dari P3SEKPI mencoba merumuskan model bisnis yang mendukung pengelolaan gambut. Deden mengatakan, diskusi tersebut merupakan salah satu upaya mendapatkan informasi tentang pemahaman masyarakat dalam praktik bisnis yang dijalankan. Selain itu, juga sebagai arena tukar pikiran dan memahami peran masing-masing pihak terkait.

“Kami menggali informasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap praktik usaha pertanian dan paludikultur, termasuk jalur pemasaran yang ada. Dari situ kami merumuskan model bisnis yang harus dikembangkan, melihat juga dampak sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah,” jelas Deden.

Ia menekankan bahwa hasil kajiannya tidak hanya mendukung pengelolaan gambut tetapi juga mendukung ketahanan pangan. “Kajian ini juga berusaha membuat model bisnis yang menjamin ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Jangan sampai ada masyarakat yang berada dalam kondisi kelaparan atau terancam kelaparan”, ujarnya.

Novindra, personil tim penilitian dari Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan FEM IPB menegaskan bahwa sistem paludikultur merupakan praktik pemanfaatan lahan gambut yang baik. Hal itu dikarenakan akan membawa manfaat ekonomi yang tinggi.

“Pemanfaatan lahan gambut untuk usaha pertanian dengan sistem paludikultur memberikan manfaat ekonomi yang besar, sementara pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan sawit menyebabkan kerugian ekonomi yang besar”, ujarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh P3SEKPI dan IPB tersebut difokuskan di Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya di lima (5) desa, yakni Buntoi, Mentaren I, Garung, Pilang, dan Gohong. Komoditas yang ada di sana dituangkan ke dalam model bisnis kanvas.

Model bisnis kanvas akan diterapkan pada setiap komoditi yang menjadi fokus penelitian. Pada penerapannya, akan dibuat model kondisi saat ini dan model ideal yang akan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait.  

Deden menemukan bahwa komoditas terbanyak di 5 desa tersebut adalah karet yang juga dibudidayakan di lahan gambut. Selain itu, ada juga padi, sengon, ubikayu, kerajinan, perikanan, dan peternakan.

Masalah dan kendala budidaya tanaman di lahan gambut didominasi oleh tingginya modal usaha dan biaya perawatan tanaman. Harga jual yang rendah dan iptek menjadi faktor lain, disusul dengan sulitnya memperoleh bibit dan pupuk berkualitas.

“Sengon saat ini mulai banyak ditinggalkan oleh petani di sana karena ketidakpastian pasar meskipun sudah ada industri pengolahan kayu. Petani sudah mengembangkan hutan tanaman rakyat dengan sengon tetapi kualitas sengon yang dihasilkan belum memenuhi standar industri. Di sini perlu ada kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kayu sengon dalam rangka meningkatkan kepastian pasar”, ujar Deden.

Deden mengidentifikasi, secara garis besar para pihak yang dibutuhkan sinergitasnya adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pelaku usaha, dan swasta/LSM. Sinergi dibutuhkan demi mendukung rantai nilai produk unggulan.

“KUB/KUPS (merupakan) lembaga yang terdapat di tingkat desa yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Stakeholder Pemerintah Daerah berperan penting untuk menjadi leader dalam pengembangan model bisnis ketahanan pangan yang menjamin ekosistem lahan gambut berkelanjutan. BUMDes dapat menjadi wadah bagi KUB, poktan, dan gapoktan dalam mengelola bisnisnya, baik untuk kepentingan pemasaran/perdagangan maupun pembiayaan”, paparnya.

Dari sisi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, Deden menyebutkan bahwa masyarakat masih memungut hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa jumlahnya tidak besar.

“Sebagian besar melakukannya seminggu sekali dan untuk keperluan pribadi. Hasil hutan yang sering dipungut terbanyak adalah kayu, disusul kelakai, tanaman obat, madu, rotan, dan sayuran,” paparnya.

Diskusi selama dua hari ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat, mulai dari elemen pemerintah, pengusaha, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Semua berbagi cerita, peran, dan bekerja sama demi terciptanya solusi terbaik yang mendukung kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, dan “masa depan” gambut. (FF)