Berita

Melunasi Janji Indonesia kepada Mangrove




_JAKARTA_Pada 22 Desember 2020 di Jakarta, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman menandatangani perjanjian kerja sama program perlindungan hutan mangrove senilai EUR 20 juta dalam bentuk hibah. Perjanjian tersebut juga termasuk mengkatalis Pusat Mangrove Dunia (World Mangrove Center, WMC) di Indonesia.

Perjanjian tertuang dalam dokumen Grand Agreement (GA) dan Separate Agreement (SA) Project Forest Programme (FP) VI ‘Protection of Mangrove Forest’. Penandatangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman; Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono; dan Wakil Direktur Bank Pembangunan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Office Jakarta, Jens Wirth.

Proyek ini bertujuan untuk mendukung perlindungan dan restorasi  hutan mangrove di lokasi percontohan melalui pengelolaan yang berkelanjutan secara sosial, ekologi, dan ekonomi oleh instansi kehutanan dan masyarakat. Lokasi proyek terletak di Karang Gading, Sumatera Utara; Delta Mahakam dan Berau, Kalimantan Timur; dan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Direncanakan sejak 2017, Proyek ini diinisiasi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Badan Litbang dan Inovasi (BLI). Sebuah Concept Note FP VI bertema ‘Innovation of Mangrove Ecosystem Management Unit to Support Community Livelihood and Climate Change Mitigation’, menjadi amunisi P3SEKPI ke pihak KFW saat menggagas proyek tersebut.

Peneliti P3SEKPI, Virni Budhi Arifanti mengatakan bahwa Forest Programme VI menjadi perhatian bagi kedua belah pihak. Ia juga menegaskan kerjasama ini merupakan langkah penting bagi masa depan mangrove di Indonesia maupun dunia.

"FPVI ini merupakan kerjasama bilateral yang menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia dan Jerman. Kegiatan ini merupakan milestone penting dalam pengelolaan mangrove di tingkat nasional maupun global karena di dalamnya terdapat komponen pembangunan World Mangrove Center-suatu pusat kerjasama internasional (international networking hub) yang mempromosikan hasil riset, inovasi, dan bentuk-bentuk pengelolaan mangrove berkelanjutan di semua tingkatan, sektor dan lintas negara".

Dilaksanakan mulai tahun 2021, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK) ditunjuk sebagai Project Executing Agency, PEA. Di tingkat nasional, KLHK akan bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam pengelolaan mangrove nasional. PEA akan menunjuk perwakilan Unit Manajemen Proyek Nasional (NPMU).

Di tingkat Provinsi proyek akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Proyek (PIU). PIU di Sumatera Utara adalah adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara,PIU di Kalimantan Timur adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam/KPHP Berau dan PIU di Papua Barat adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Sorong dan KPHL Sorong Selatan.

"BLI telah mempersiapkan rencana kerjasama dengan KFW ini selama 3 tahun terakhir dan dengan adanya restrukturisasi KLHK maka program kerjasama selanjutnya akan dilaksanakan oleh BSI selama 8 tahun,” jelas Agus Justianto, Kepala BLI, di ruang kerjanya saat persiapan penandatanganan perjanjian.

Secara singkat, output proyek mencakup 5 aspek yakni: 1) konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan; 2) pemberdayaan masyarakat dan mata pencaharian; 3) perencanaan tata ruang, kebijakan, dan advokasi; 4) riset terapan dan pengembangan yang inovatif; serta 5) pembentukan WMC.

Pemerintah bertekad mengembalikan kondisi lahan mangrove yang kritis di Indonesia. Dari luas lahan kritis 637 ribu hektare, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektare tahun lalu. Adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga tahun 2024 yaitu 620 ribu hektare.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah”, papar Menteri LHK Siti Nurbaya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Mangrove Nasional. Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Senin 11 Januari 2021.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menjelaskan rencana rehabilitasi mangrove tahun 2021 seluas 124 ribu hektare (20%), tahun 2022 seluas 155 ribu hektare (25%), tahun 2023 seluas 155 ribu hektare (25%), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektare (30%).

Untuk mencapai target tersebut, Menteri Siti mengatakan hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun antar-strata pemerintahan.

“Target 600 ribu hektare ini merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove), tapi bersama dengan KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta CSR dunia usaha”, ujar Menteri Siti.

Upaya lainnya yaitu melalui riset dan kajian terapan serta pembangunan persemaian modern dan WMC. Selanjutnya, perlu dilakukan review semua kebijakan terkait mangrove atau mengaitkan mangrove seperti kebijakan pemukiman dan kebijakan industri, termasuk dana desa.

“Selain itu, sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove, termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove dan memperbarui One Map Mangrove Nasional,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana Mega Mangrove Center di banyak lokasi di Pulau Jawa dengan dukungan dana World Bank. Saat ini sedang  berproses dukungan dari World  Bank melalui KKP yang masih dalam pembahasan bersama BAPPENAS senilai lebih dari 200 juta USD. 

Luhut Binsar Pandjaitan saat memimpin rakor menjelaskan manfaat ekosistem mangrove yang mampu mengurangi 10–31% emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan. Nilai simpanan karbon seluruh mangrove di Indonesia mencapai 3 gigaton. Mangrove juga menjadi pelindung daratan dari angin kencang, gelombang besar akibat perubahan iklim.

Luhut juga menjelaskan peran masing-masing K/L selain KLHK, KKP, BRGM, Kemenkeu dan BAPPENAS untuk mencapai sasaran rehabilitasi dan perlindungan mangrove. Menteri Parekraf akan berperan membina desa ekowisata, Menteri PPDT diharapkan membangun desa mangrove binaan. Pemerintah kerja keras untuk ini, dengan time-table yang harus disusun secara ketat.

 

Penulis: Faisal Fadjri

Editor: Hariono