Berita

Refleksi Perjalanan Perhutanan Sosial




BANDAR LAMPUNG_Hari ini merupakan hari pertama dimulainya rangkaian pelibatan publik (engagement activity) atas capaian kerja sama BLI dengan ACIAR dalam proyek penelitian “Enhancing Community-Based Commercial Forestry in Indonesia (CBCF)”. Digelar selama dua hari, 7-8 April 2021 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, acara ini mengibarkan tema “Penguatan Perhutanan Sosial: Menghubungkan Hasil Riset dengan Kebijakan, Petani, dan Pasar”.

Kemasan acara hari pertama berupa talk show, membicarakan berbagai topik yang relevan. Hari kedua diisi dengan pelatihan menulis ilmiah popular, menggunakan materi hari pertama sebagai bahan utama. Apapun itu, capaian yang telah dihasilkan pada dasarnya merupakan milik masyarakat.

Dikemas dalam format hybrid, terpantau tidak kurang dari 50 peserta menghadiri secara faktual (offline) dan 150-an peserta secara online. Jumlah kehadiran tersebut patut dimaknai sebagai antusiasme peserta dalam menyambut capaian yang akan digelar hari ini.

Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Choirul Akhmad melaporkan mengapa dan betapa pentingnya acara ini dilaksanakan.

Serangkai dengan membuka secara resmi, sambutan Kepala BLI, Agus Justianto yang hadir secara virtual, menekankan hal-hal penting seperti:

  • Acara ini merupakan momentum penting, tidak hanya dalam kerangka refleksi perjalanan pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial, tetapi juga perbaikan tata kelola kehutanan secara umum terutama tindak lanjut setelah dikeluarkannya izin perhutanan sosial. Tatkala sumbatan komunikasi antar-aktor yang terlibat dalam pengorganisasian produksi kayu rakyat masih terjadi, forum ini berperan sebagai arena meeting of mind dan kanalisasi komunikasi kebijakan Perhutanan Sosial yang melibatkan jaringan entitas kebijakan dan stakeholders di multi-level.
  • Tuntutan pasar bukan hanya persoalan kualitas, jaminan pasokan, dan inovasi produksi olahan, tetapi juga traceability atau ketertelusuran komoditas sejak dari sumbernya. Petani, industri, penyuluh dan pendamping masyarakat, akademisi, LSM, dan peneliti serta pemerintah perlu melakukan kerjasama lebih erat untuk pengorganisasian produksi komoditas kayu rakyat agar lebih produktif, efisien, dan efektif.

Di kesempatan yang sama, hal penting yang perlu digarisbawahi dari sambutan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Qudrotul Ikhwan, adalah bahwa masih terjadi konflik tenurial antara pemegang konsesi dengan masyarakat. Selain itu, program hutan rakyat kurang diminati oleh masyarakat karena kekurang-fahaman, ada saluran komunikasi yang terganggu. Persoalan-persoalan tersebut diharapkan dapat diurai dari apa yang akan diobrolkan hari ini. Pengembangan usaha kayu komersial harus dilakukan secara kolaboratif. Dengan keterlibatan semua stakeholder, kita akan mampu mengoptimalkan potensi hutan.

_dapur digital_