Berita LHK

Hutan Tanaman Pangan: Realitas, Konsep dan Pengembangan




Indonesia belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebagian kebutuhan pangan masih dipenuhi dari impor. Pada tahun 2012, defisit perdagangan tujuh komoditas pangan mencapai 16,49 juta ton senilai US$ 9,31 milyar (Kementerian Pertanian, 2013). Kebergantungan pangan pada impor tersebut perlu diatasi. Hal ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak, termasuk Kementerian Kehutanan (Pemerintah RI, 2002).

Sebagai salah satu lembaga pelaksana kebijakan ketahanan pangan, Kementerian Kehutananan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan pangan. Sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan, Menteri Kehutanan diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kehutanan telah mengkaji kebijakan kehutanan, yang ternyata mendukung kebijakan ketahanan pangan. Hutan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil pangan.

Saat ini, tanaman pangan yang berupa pohon, palem, perdu dan tanaman semusim telah dibudidayakan di semua jenis hutan tanaman, yaitu: HTI, HTR, hutan desa, hutan tanaman HHBK dan hutan kemasyarakatan. Meskipun demikian, kontribusi kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan belum terlihat nyata karena pangan dari hutan belum diperhitungkan sebagai hasil hutan.

Sesungguhnya, hutan telah menjadi sumber pangan sejak awal peradaban manusia, atau realitas hutan sebagai sumber pangan telah berlangsung selama 5 periode interaksi manusia dan hutan: (1) periode kehidupan manusia sepenuhnya bergantung pada hutan, (2) periode kehidupan manusia memungut hasil hutan secara terkendali, (3) periode kehidupan manusia merusak hutan, (4) periode kehidupan manusia memerlukan hutan dan (5) periode kehidupan manusia mendambakan hutan.

Pada periode 1 dan 2, hutan menjadi sumber pangan utama atau satu-satunya. Pada periode 3, hutan menjadi tempat awal berkembangnya budidaya tanaman pangan. Pada periode 4, tanaman pangan dibudidayakan pada saat permudaan hutan. Pada periode 5, beragam jenis tanaman pangan yang berupa pohon, palem, perdu dan tanaman semusim dibudidayakan di semua jenis hutan tanaman.

Berdasarkan hal tersebut, pangan yang berasal dari hutan layak ditetapkan sebagai hasil hutan. Namun ada kendala dalam menetapkan pangan sebagai HHBK. Definisi HHBK yang dirumuskan oleh FAO secara implisif menjelaskan bahwa produk komersial, seperti pangan, adalah bukan HHBK, melainkan hasil pertanian. Hal ini menghambat pengembangan pangan di hutan.

Kendala tersebut dapat diatasi dengan menyusun konsep hutan tanaman pangan, berdasarkan sepenuhnya pada definisi HHBK yang dirumuskan oleh Kementerian Kehutanan dan kebijakan kehutanan  terkait. Konsep tersebut menjelaskan bahwa: (a) hutan tanaman pangan adalah lahan yang ditumbuhi pepohonan penghasil pangan dengan penutupan tajuk > 40%, atau hutan yang ditumbuhi pepohonan dengan penutupan tajuk > 40% dan tanaman pangan, (b) tinggi pohon pada usia dewasa > 5 m, (c) luas lahan > 0,25 ha, (d) hutan tanaman pangan dapat dikembangkan secara monokultur, campuran dan agroforestri, untuk tujuan subsisten, semi-komersial atau komersial dan (e) semua produk hutan tanaman pangan adalah hasil hutan.

Kementerian Kehutanan mempunyai kewenangan untuk mengembangkan 59 jenis tanaman pangan melalui hutan tanaman, yaitu: 36 jenis tanaman buah-buahan, 14 jenis tanaman minyak lemak dan 9 jenis tanaman pati-patian. Sebagian dari tanaman pangan tersebut layak diusahakan dalam skala kecil untuk tujuan subsisten atau semi-komersial dan sebagian lainnya layak dikembangkan dalam skala kecil sampai luas untuk tujuan komersial. Selain itu, beragam jenis tanaman pertanian (tidak tercantum dalam Permenhut P.35/2007), seperti: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, singkong dan kopi telah lama diusahakan melalui hutan tanaman agroforestri.

Tanaman pangan tersebut perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Sebagai gambaran, budidaya tanaman pangan semusim dalam kegiatan tumpangsari menghasilkan pendapatan sebesar Rp 5–10 juta per ha per tahun, budidaya tanaman porang (umbi-umbian) menghasilkan pendapatan Rp 9–12 juta per ha per tahun dan budidaya kopi di bawah tegakan hutan menghasilkan pendapatan Rp 12 – 16 juta per ha per tahun.

Pengembangan hutan tanaman pangan diperlukan untuk meningkatkan peran kehutanan dalam pembangunan nasional, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kontribusi kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan.


Penulis : Triyono Puspitojati, Encep Rachman, Kirsfianti Ginoga

Buku Terkait : Hutan Tanaman Pangan: Realitas, Konsep, dan Pengembangan