BERITA

Supriadi dan Hikayat HKm Di Lampung
2017/06/21 - 07:28 am | 81 KLIK

Supriadi, pria paruh baya yang berdinas di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung (BPDASHL WSS),  begitu mahir bertutur tentang hutan kemasyarakatan (HKm) Provinsi Lampung. Program HKm begitu kuat tertancap di dadanya; menurutnya itulah solusi paling pas untuk persoalan degradasi hutan Indonesia. Selain membenahi hutan yang rusak, HKm diyakini mampu menstimulir kemandirian masyarakat dalam peningkatan taraf hidup. Pada akhirnya, masyarakat akan hidup rukun dengan hutan yang  terjaga. Siapa yang dirugikan? Tak ada! Siapa yang diuntungkan? Semuanya!

 

“HKm bermula di tahun 2007”, demikian dia membuka kisah. Hingga 2014, telah 122 Ijin Usaha Pengelolaan (IUP) HKm dengan luasan 198.000 ha yang diterbitkan untuk gabungan kelompok tani (gapoktan). IUPHKm tersebut diusahakan oleh sekitar 37.000 kepala keluarga (KK) dengan “jatah” 2-3 ha per KK.

 

HKm merupakan program yang secara langsung menyentuh masyarakat; tujuan akhirnya adalah menciptakan kemandirian masyarakat dan kelestarian hutan. Supriadi optimis dengan harapan tersebut karena jenis tanaman serba guna (multi purpose tree species/MPTS) seperti karet, durian, pala, cengkeh, pinang, kemiri, duku, aren, jengkol, kayu manis, dan lain-lain cukup mampu bersaing dengan tanaman kopi guna menopang masyarakat untuk hidup layak sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya yang menarik untuk dilihat adalah menggunakan HKm sebagai “peluru” untuk mengubah orientasi masyarakat, dari kopi menjadi MPTS. “Kami haramkan tanam kopi di HKm”, demikian Supriadi berujar. Kenapa? “Kopi bukan jenis MPTS dan pasti diusahakan dengan pola monokultur”, sergahnya lantang.

 

Sesungguhnya, program HKm di Provinsi Lampung telah memberikan hasil yang sangat menggembirakan. Sayangnya, kegembiraan tersebut sedikit terusik dengan adanya perubahan kebijakan. Usikan-usikan tersebut, antara lain:

 

a)  Program HKm sekarang menjadi tugas Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), sehingga Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung harus “melepaskan” program HKm yang selama ini menjadi tanggungjawabnya.

 

b)  Untuk wilayah Sumatera, kepanjangan tangan PSKL berkedudukan di Medan (Sumatera Utara) sehingga dikhawatirkan keberadaan HKm tingkat tapak seperti di Lampung menjadi kurang tertangani dengan optimal.

 

c)  UU 23 tentang Pemerintah Daerah berdampak kepada menurunnya permohonan IUPHKm; sepertinya terjadi keengganan masyarakat karena pengajuan permohonan HKm harus melalui provinsi. Selama ini mereka telah memperoleh kemudahan dengan peran aktif pemerintah kabupaten dalam hal pelaksanaan program HKm.

 

Melihat keberhasilan program HKm di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk me-maduserasi-kan regulasi/kebijakan dengan kondisi lapangan, baik antara Ditjen PSKL dengan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (di tingkat Pusat) dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten (di tingkat Daerah) untuk “menyelamatkan” program HKm, terutama yang telah berhasil dengan baik. Harapannya, pola kerja yang selama ini dilakukan oleh BPDASHL seyogyanya dapat dipertimbangkan untuk tetap dilanjutkan. **Har

 

 

 


 
Pengunjung hari ini : 12
Total pengunjung : 29380
Hits hari ini : 76
Total Hits : 473332
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015