BERITA

Perlu modal untuk membangun HTR? BLU bisa jadi solusinya!
2017/10/30 - 03:02 am | 50 KLIK

Karakter kegiatan usaha kehutanan, seperti terjadi dimana-mana, meskipun secara ekonomi dapat diterima (feasible) namun tidak ada bank yang mau meminjamkan uangnya untuk sektor kehutanan ini (bankable). Hal ini disebabkan masa tenggang pengembalian (grace-period) untuk pinjaman dari bank yang terbatas jangka waktunya mengingat sumber dana berasal dari nasabah. Sementara itu, grace-period untuk fasilitasi dana dari BLU Pusat P2H (Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan) dapat mencapai 5-8 tahun dengan sumber dana berasal dari dana reboisasi.

BLU Pusat P2H memfasilitasi dana bergulir untuk pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan, ya seperti skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) itu. Fasilitasi dana bergulir diberikan melalui skema Pinjaman dan skema Bagi Hasil dengan menaati filosofi kehati-hatian dan menjalankan prinsip 4T (tepat pelaku, tepat lokasi, tepat kegiatan, tepat penyaluran dan pengembalian). Prinsip tersebut kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penyaluran secara bertahap. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai, sesuai Peraturan Bersama Menkeu dan Menhut No. 04/PMK.02/2012 dan PB.1/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi (DR) dalam Rekening Pembangunan Hutan (RPH) di antaranya adalah: (a) pembangunan dan pemeliharaan tanam di hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan rakyat (HR), hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), (b) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), (c) pengayaan tegakan di hutan alam pada kawasan hutan produksi dengan teknik Silvikultur Intensif (SILIN), dan (d) restorasi ekosistem. Cukup banyak kan?

Dalam perjalanannya, selama kurun waktu 2010-2016, BLU Pusat P2H telah melayani kurang lebih 9.000 debitur. Khusus untuk tahun 2016, terdapat 3.085 debitur yang dilayani dengan komitmen pembiayaan sebesar Rp 430 milyar yang akan disalurkan secara bertahap. Realisasi penyaluran pada tahun 2016 sebesar Rp 118 milyar. Sementara di tahun 2017 ini, pelayanan BLU Pusat P2H akan didukung dengan teknologi informasi yang lebih baik sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017 pengajuan proposal pembiayaan sudah dapat dilayani secara online. Pengertian online disini adalah sebatas pengajuan berkas oleh pemohon, namun masih perlu dilakukan verifikasi data secara langsung ke lokasi/lapangan oleh BLU Pusat P2H.

Pada saat verifikasi lapangan BLU Pusat P2H memperhatikan dengan cermat hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon yakni sebagai berikut:

  1. Legalitas dan legitimasi lahan (tenure)
  2. Kewirausahaan (entrepreneurship)  
  3. Kemampuan teknis
  4. Pasca panen dan pasar (off taker)

Apabila keempat kriteria di atas terpenuhi, maka BLU akan menyalurkan kredit melalui skema pinjaman, namun apabila kapasitas entrepreneurship saja yang belum terpenuhi maka penyalurannya akan dilakukan melalui skema bagi hasil.  

HTR, yang memang sedang dipopulerkan belakangan ini, merupakan salah satu harapan masa depan petani masyarakat desa hutan. BLU Pusat P2H telah melayani pembiayaan untuk HTR sejak 2011. Hingga saat ini terdapat 34 HTR yang telah menerima penyaluran pembiayaan tahap pertama. Namun karena kinerjanya dinilai kurang maka penyaluran tahap berikutnya tidak atau belum dilakukan. Pada tahun 2017, BLU Pusat P2H melayani dan membiayai 8 proposal yang diajukan untuk pembangunan HTR melalui skema bagi hasil.

Dari pengalaman di lapangan, terdapat  beberapa kendala yang menyebabkan kemajuan proses pinjaman dana bergulir tidak secepat yang diharapkan. Menurut Kepala BLU Pusat P2H, permasalahan lebih karena penyiapan kelembagaan petaninya yang lambat serta adanya beberapa pemegang ijin yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka mewakili para petani penggarap lahan yang diusulkan untuk didanai. Lemahnya sisi kewirausahaan juga mengakibatkan BLU lebih memilih menyalurkan pembiayaan dengan skema bagi hasil daripada pinjaman.

Melihat fenomena di atas maka keberadaan BLU Pusat P2H menjadi salah satu pilar penting bagi upaya menyejahterakan masyarakat. Namun target pembiayaan dana bergulir BLU Pusat P2H tentunya akan sulit tercapai tanpa adanya sinergitas antar berbagai pihak terkait (stakeholders), terutama yang beroperasi di tingkat tapak (level bawah) untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan HTR.

Langkah Presiden Joko Widodo menyerahkan ijin HTR kepada tujuh koperasi seluas 3.259 hektare di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Mei 2017 lalu adalah merupakan langkah politik yang menegaskan betapa pentingnya HTR bagi masa depan petani masyarakat desa hutan.

Informasi lebih lanjut terkait BLU Pusat P2H dapat diakses melalui website BLU Pusat P2H:  https://blup3h.id/

 

(Lukas Rumboko Wibowo, Kristiana Tri Wahyudiyati, & Dewi Ratna Kurniasari, Agustus 2017)

 

Sumber : enhancing-cbcf.puspijak.org


 
Pengunjung hari ini : 34
Total pengunjung : 30176
Hits hari ini : 82
Total Hits : 478966
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015