BERITA

OPTIMASI PENGGUNAAN LAHAN PERHUTANAN SOSIAL Sebagai Peningkatan Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 Juta Ha
2017/11/23 - 07:21 am | 137 KLIK

Hotel Salak (21/11/2017). Kinerja pemerintah secara makro ekonomi diukur dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan. Sekitar 25 juta masyarakat Indonesia hidup di sekitar kawasan hutan dengan kondisi memprihatinkan; tingkat pendidikan rendah, hidup di bawah garis kemiskinan, dan minim akses untuk berpartisipasi mengelola sumber daya hutan adalah karakteristik yang dominan.

Sejalan dengan semangat Nawacita, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan Program Perhutanan Sosial (PS) 12,7 juta ha sebagai solusinya. PS merupakan salah satu model manajemen hutan, juga dipandang sebagai strategi soft agrarian reform, dimana kelompok masyarakat diberi akses kelola selama 35 tahun dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan melalui kegiatan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan.

Untuk menyiapkan prakondisi terhadap program PS tersebut maka pada tanggal 21 November 2017 bertempat di Hotel Salak, Bogor, Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) menyelenggarakan FGD “Optimasi Penggunaan Lahan Perhutanan Sosial sebagai Peningkatan Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 juta ha (Aspek Ekonomi)”. Acara FGD yang dipandu oleh Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc. (Kepala P3SEKPI), dihadiri oleh  Ir. Erna Rosdiana, M.Si. (Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial), Ir. Hargyono, M.Sc. (Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat), Suwito (Kemitraan/Pokja PPS), dan peneliti P3SEKPI. 

“Contoh kasus di Guatemala, hutan negara dijalankan dengan memberikan izin kepada masyarakat. Membandingkan pengelolaan negara  (TN) dengan cagar biosfer yang dikelilingi oleh hutan yang dikelola oleh masyarakat, ternyata TN malah lebih rusak dibandingkan dengan yang dikelola masyarakat. Dalam kasus ini negara kurang memiliki kapasitas dalam monitoring. Di Indonesia,  dengan kebijakan pemerintah sekarang, peluang pelibatan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan dapat dikatakan jauh lebih baik, salah satunya melalui Program Perhutanan Sosial (PPS)” papar DR. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc. saat memberikan sambutan dan membuka acara FGD tersebut.

Sampai pertengahan 2017 terdapat gap yang besar antara luasan PS yang ditargetkan pemerintah dengan realisasinya.  Permasalahan kelembagaan yang menyebabkan terhambatnya program PS antara lain: 1) Kebijakan pengalokasian lahan untuk PS melalui PIAPS ditetapkan secara top down sehingga kurang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ekologi dan kelembagaan dalam penyusunannya; 2) Keterlibatan Pemda masih rendah dalam proses penyusunan pengalokasian lahan untuk PS melalui PIAPS; 3) Terdapat ketidaksamaan persepsi dan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemberian ijin hak kelola PS dan pengembangan skema PS.

“Strategi percepatan perhutanan sosial untuk menjawab permasalahan yang ada antara lain adalah penyederhanaan peraturan (prosedur), penetapan PIAPS sebagai pengganti PAK, pokja percepatan perhutanan sosial, AKPS (pelayanan on line)”  jelas Ir. Erna Rosdiana, M. Si, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.

Dari sisi kelembagaan, Ir. Hargyono, M.Sc., Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat menambahkan “Kolaborasi antar lembaga/sinergi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan penguatan regulasi menjadi suatu keniscayaan untuk mempercepat target PS”.

Tak ada masalah yang tidak terpecahkan kalau kita berpikir, peran P3SEKPI menjadi sangat krusial untuk memberikan alternatif solusi mengatasi berbagai permasalahan. Dengan berhasilnya pengembangan program PS, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat dan hutan dapat lestari.*(DR)