BERITA

KPH Model dan Pengembangan Kapasitas Untuk Implementasi REDD+
2014/09/15 - 11:39 am | 1157 KLIK

Dalam kerangka FCPF (Forest Carbon Partnership Facility), pada tahun 2013 ini, Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan melaksanakan kegiatan “Pengembangan Kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk Membangun Baseline Data Menyusun Kerangka Kerja REDD+”. Salah satu bentuk kegiatan pengembangan kapasitas tersebut adalah workshop dan training pengelolaan baseline data serta inventarisasi data biofisik dan sosial ekonomi KPH.

Sebagai lokasi pelaksanaan workshop dan training dipilih tiga KPH yaitu KPHL Batulanteh di Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), KPHL Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, dan KPHP Wae Sapalewa di Maluku Tengah (Provinsi Maluku).  KPH yang menjadi lokasi capacity building dipilih berdasarkan kategori yang terbagi ke dalam tiga level. Level pertama adalah KPH mandiri yaitu KPH yang dikategorikan sebagai KPH yang memiliki ciri kemandirian,  yang tercermin dari karakteristik otonomi dan eksklusifitas organisasi KPH dalam hubungannya dengan Dinas Kehutanan. KPHL Batulanteh, Sumbawa dapat dikategorikan ke dalam level pertama ini. Level kedua  adalah KPH yang sedang berkembang menuju mandiri. KPHL Sijunjung dapat dikategorikan ke dalam level kedua ini karena sedang berupaya mengembangkan jejaring kerjanya sehingga keterbatasan dana dan personil dapat diatasi. Level ketiga adalah KPH yang masih bergantung Dinas Kehutanan baik anggaran maupun kepempinan. KPH Wae Sapalewa dikategorikan ke dalam level ketiga ini.

Workshop dan training di masing-masing lokasi dihadiri oleh sekitar 50 orang yang berasal dari KPH dan mitranya di daerah termasuk tokoh masyarakat. Tingkat penerimaan KPH terhadap materi dinilai sangat baik dan respon Pemerintah Daerah sangat positif. Pemerintah Daerah berharap ada kegiatan lanjutan di masing-masing KPH.

Pelaksanaan wokshop dan training yang dilaksanakan dalam kerangka FCPF ini memiliki perbedaan dengan kegiatan pengembangan kapasitas yang dinisiasi oleh inisiatif lainnya, diantaranya adalah materi disampaikan dengan cara interaktif dan partisipatif, bersifat teknis dan langsung menyentuh kegiatan lapangan, dan diskusi yang memberikan ruang berekspresi bagi para peserta untuk menyampaikan persepsi dan pemahamannya.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan workshop dan training pengembangan kapasitas KPH secara umum adalah adanya perbedaan konsep pengelolaan data diantara ketiga KPH. Konsep pengelolaan data di KPHL Batulanteh dan KPHL Sijunjung mengarah ke pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)  sedangkan KPHP  Wae  Sapalewa mengarah ke optimalisasi lembaga yang ada yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah.

Pilihan pembentukan POKJA memang punya kelebihan, antara lain data sharing akan semakin mudah dan sederhana karena Pokja beranggotakan masing-masing komponen lembaga.  Tetapi di sisi lain terdapat kelemahan yaitu adanya implikasi kepada kebutuhan dana administatrif (misalnya honor anggota POKJA)  dan dana operasional teknis lainnya, serta membutuhkan pengesahan SK dan komitmen tinggi dari Bupati.  Dengan pendekatan pembentukan POKJA di tingkat kabupaten, maka proses transfer data untuk keperluan input data, pengolahan dan analisis data, pelaporan data akan semakin mudah. Dalam POKJA sudah terdiri dari komponen berbagai lembaga sebagai anggota, sehingga tidak diperlukan prosedur yang rumit. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap penyediaan data di bidangnya. Jika diperlukan pendanaan untuk pengambilan data, maka beban biaya menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan sebagai tupoksinya. Yang terpenting dalam hal ini adalah SK pembentukan POKJA itu sendiri yang kuat dan dijadikan sebagai legitimasi bagi semua komponen.

Adapun dengan pendekatan optimalisasi Dinas Kehutanan sangat relevan dengan kondisi KPH yang belum mandiri.  Pilihan ini tidak memerlukan pembentukan lembaga baru, namun kelemahannya diperlukan upaya yang lebih bagi Dinas Kehutanan untuk melakukan sinergi untuk kelengkapan data, karena data tersebar di berbagai lembaga, antar lembaga memiliki kewenangan internal masing-masing terkait data sharing.

Dalam kaitannya dengan kerangka kerja REDD+, sebelum menyusun rencana aksi diperlukan identifikasi yang tepat penyebab utama deforestasi di KPH. Berdasarkan simulasi di ketiga KPH ditemukan bahwa penyebab utama deforestasi  ini  berbeda-beda tergantung kondisi sosial ekonomi dan pasar komoditas pertanian/perkebunan yang melatarbelakanginya.  Namun pola perambahan hutan untuk keperluan kebun oleh warga sekitar terjadi di ketiga lokasi. Sumber daya utama yang dapat menjadi unggulan KPH berbeda-beda di setiap lokasi. KPHL Batulanteh memiliki potensi kayu putih, KPHL Sijunjung memiliki potensi karet, dan KPH Wae Sapalewa memiliki potensi pala dan gaharu.

Tantangan KPH dalam upaya merealisasikan REDD+ di tingkat tapak antara lain adalah  dana APBD sangat terbatas sehingga perlu mengundang sumber dana lain yang tidak mengikat, kemampuan koordinasi antar lembaga harus diperkuat, data sharing dari lembaga lain belum berjalan baik dan lancar, masih ada hambatan saluran komunikasi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten diharapkan menjadi leading sector ketika KPH belum definitif kelembagaannya.

Sebagai penutup, dalam upaya pengembangan KPH oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, setidaknya terdapat dua  hal yang harus diperhatikan. Pertama, sampai saat ini KPH model di berbagai level masih sangat membutuhkan dukungan pendanaan dan personil untuk melaksanakan aktivitas operasionalnya, terutama dalam menyongsong implementasi REDD+. Kedua, dalam upaya pendampingan terhadap masing-masing KPH, mereka harus diperlakukan berbeda sesuai dengan level dan kondisi yang melatar belakanginya.



Forest Policy and Climate Change Center 2014


 
Pengunjung hari ini : 65
Total pengunjung : 56534
Hits hari ini : 167
Total Hits : 730194
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015