BERITA

[OPINI] Kepedulian Sampah Nasional: Mendesaknya Desentralisasi Pengelolaan Sampah
2018/02/23 - 07:08 am | 176 KLIK

Potret Buruk Pengelolaan Sampah Sentralistik

Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2018 mengingatkan penulis saat menelusuri pengelolaan sampah di Provinsi (Prov.) DKI Jakarta. Ketika itu penulis membantu salah satu peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) yang sedang melakukan kajian sampah tahun 2016. Tim peneliti menemui beberapa informan dari beberapa instansi di antaranya Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta (DKPDKI) (saat ini telah berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta), Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (UPT TPST) Bantar Gebang dan PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai operator Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang (TPSTBG) yang terletak di Kota Bekasi. Beberapa temuan yang mengejutkan penulis adalah: 1) Anggaran DKPDKI yang hanya untuk ongkos pungut (tipping fee) sampah di seluruh tempat pembuangan sementara (TPS) di Jakarta mencapai Rp 350 miliar per tahun!; 2) TPSTBG menerima 6.000 ton sampah setiap hari; 3) PT GTJ diklaim oleh Pemerintah Prov. DKI (masa kerja Gubernur Ahok) wanprestasi karena tidak bisa menangani sampah secara berkelanjutan seperti yang tertuang pada kontrak kerja. PT GTJ sudah tidak mampu melakukan pengelolaan sampah secara higinis yang mengakibatkan polusi udara (bau busuk) hingga radius beberapa kilometer.

Alasan PT GTJ atas klaim tersebut adalah bahwa pada rencana bisnis yang disusun pada saat tender penentuan operator TPSTBG (masa kerja Gubernur Sutiyoso), pengurangan emisi dan transaksi atas Certified Emission Reduction (CER) yang diprediksi dapat menjadi cash in yang dapat diandalkan dalam menopang kelangsungan usaha, tidak pernah terjadi hingga saat penelitian dilakukan. Hal itu menyebabkan PT GAJ collapse. Kondisi tersebut diperparah dengan produksi listrik yang rata-rata hanya mencapai 2 megawatt (MW) dari kapasitas terpasang 5 MW sehingga penjualan listrik tidak memenuhi harapan. Produksi listrik di bawah kapasitas terpasang tersebut disebabkan kurangnya gas metana yang masuk ke dalam reaktor akibat penanganan sampah yang tidak sesuai dengan standar pembangkit listrik tenaga sampah. Belum lagi operasional pengangkutan sampah yang tidak memenuhi standar menyebabkan masifnya tuntutan warga tempatan yang dilalui truk pengangkut. Mereka menuntut atas bau busuk akibat air yang terkandung di dalam sampah yang membusuk, berceceran di jalan raya Menurut kepala operasional PT GAJ ketika itu, TPST Bantar Gebang diperkirakan hanya mampu menampung pembuangan sampah sampai 3,5 tahun ke depan, berarti sekitar medio 2020 TPSTBG berhenti menerima sampah.    

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunal: Antara Kemauan Politik dan Kenyataan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota (pemda kab./kota) untuk mengelola sampah di tingkat hulu yaitu produsen sampah (masyarakat, kawasan industri, pasar tradisional/modern (mall), dan lain-lain). Pemda kab./kota seharusnya menindaklanjuti dengan tegas dan disiplin, membuat atau merevisi peraturan daerah (perda), dan merancang master plan pengelolaan sampah berbasis komunal. Hasil wawancara dengan salah satu pejabat DKPDKI, ternyata DKPDKI selama ini belum pernah menginisiasi pengelolaan sampah berbasis komunitas. Seluruh gerakan pengelolaan sampah yang ada di masyarakat, diakuinya diinisasi oleh masyarakat.

Pada umumnya pengelolaan sampah di Indonesia masih bersifat sentralisasi dan open dumping di tempat pembuangan akhir (TPA). Seharusnya hal ini sudah ditinggalkan sejak tahun 2013 sesuai amanat undang-undang di atas. Masih hasil wawancara dengan pejabat DKPDKI, kasus tidak berkelanjutannya pengelolaan TPSTBG disikapi oleh DKPDKI saat itu dengan rencana perluasan TPSTBG dan pembangunan 4 unit insinerator masif di 4 TPA di Jakarta. Kebutuhan dana yang sangat besar menjadi kendala sehingga pembangunannya tak kunjung terlaksana.

Menurut penulis, pengelolaan sampah berbasis komunal bisa menjadi salah satu solusi ampuh untuk memecahkan masalah sampah di DKI Jakarta. Hasil wawancara dengan personil PT GAJ di lapangan (TPSTBG) menggambarkan bahwa sampah plastik yang dikumpulkan masyarakat sekitar dengan cara “mengorek” dan memungut dari timbunan sampah di TPSTBG mencapai 700 ton per hari. Sampah plastik itu diolah secara sederhana oleh masyarakat dengan cara dibersihkan dan ditimbun yang nantinya akan ada pengepul/pembeli yang siap mengangkut. Artinya, usaha masyarakat yang notabene tidak terkoordinasi tersebut dapat menyerap sampah plastik hingga 700 ton per hari!  

Kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunal antara lain memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik selanjutnya diolah menjadi kompos dan atau bio energi, sedangkan sampah anorganik dipilah serta dikumpulkan menurut jenisnya sehingga dimungkinkan untuk didaur ulang sesuai dengan jenisnya. Pengolahan sampah anorganik menjadi bahan siap daur ulang dilakukan di TPS, sedangkan sampah yang tidak dapat diolah seperti sampah B3 (beracun, berbau dan berbahaya) diangkut ke TPA. Dengan rantai kegiatan ini, menurut seorang aktivis pengelola sampah berbasis komunal, volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA hanya sekitar 10-20% dari volume sampah tanpa perlakuan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunal mampu mengelola sampah sebesar 80-90% dari total sampah di TPS. Jika rantai tersebut diduplikasi di banyak tempat, TPSTBG tidak akan overload. Hal tersebut yang seharusnya diperkuat oleh Pemda DKI.

Menurut Asrul Hoesein, seorang pemerhati sampah, selain mampu mengurangi volume sampah yang masuk secara langsung ke TPA, desentralisasi pengelolaan sampah juga dipercaya dapat menjadi penghantar banyak pranata positif, antara lain: 1) Membudayakan cara pembuangan sampah yang baik (menggunakan kresek/boks sampah), mulai dari lingkungan rumah tangga hingga ke TPS ; 2) Menata TPS menjadi pusat pemanfaatan sampah organik dan anorganik secara maksimal; 3) Menjadikan sampah organik dan anorganik yang tersisa dari pengelolaan di tingkat komunal menjadi bahan baku bahan pembangkit listrik dan biogas berbasis sampah kota; 4) Memotong mata rantai distribusi sampah dari TPS ke TPA; dan 5) Menciptakan usaha baru di tingkat masyarakat, yang akhirnya akan memandirikan masyarakat dalam mengelola sampahnya.

Penulis: Handoyo

Editor : Hariono


 
Pengunjung hari ini : 35
Total pengunjung : 35299
Hits hari ini : 76
Total Hits : 511249
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015