BERITA

Dana Dan Daya Kelitbangan Serta Akumulasi Pengetahuan
2018/03/09 - 09:27 am | 75 KLIK

Melihat dunia kelitbangan Indonesia mengingatkan penulis atas kecaman publik Inggris kepada Margareth Thatcher (Perdana Menteri Inggris 1979-1990) atas buruknya prestasi tim nasional (timnas) sepakbola Inggris pada Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Saat itu timnas Inggris kandas di babak 16 besar. Kemudian apa hubungan antara prestasi timnas Inggris 2010 dengan Margareth Tatcher yang berhenti menjadi Perdana Menteri Inggris 20 tahun sebelumnya, pada November 1990? Samuel Allardyce yang biasa dipanggil “Big” Sam, tokoh sepakbola Inggris yang saat ini menjabat manajer klub Liga Inggris Everton, pada tahun 2011 kepada harian Inggris, Mirror mengatakan bahwa Thatcher telah “membunuh” sepak bola Inggris - “Thatcher killed football, no doubt about it”. Bagaimana tidak? Ketika menjabat, Thatcher mengambil kebijakan menghentikan  uang ekstra kepada guru untuk melatih olahraga sepulang sekolah, sehingga semua kegiatan olahraga nyaris kehilangan basis kompetitif  (competitive basis). Big Sam menambahkan, setelah kebijakan tersebut diterapkan, praktis hanya di sekolah-sekolah swasta (elit) anak-anak mendapatkan pelajaran tambahan olahraga, namun sebagian besar dari mereka tidak bermain sepak bola. Mungkin mereka dilarang orangtuanya karena di Inggris, sepak bola  merupakan permainan kelas pekerja! Akibatnya, tahun 2007 sampai 2011 jumlah orang yang bermain sepak bola di  Inggris menurun 5%. Dengan data itu, Big Sam ingin mengatakan bahwa anak-anak yang bermain sepak bola secara umum berkurang. Konservatisme Thatcher berdampak pada banyak bidang kemasyarakatan, dan sepak bola adalah salah satunya. Dalam hal ini, politik memainkan peran penting dalam menentukan bentuk lanskap atletik suatu negara. Setelah prestasi buruk di Piala Dunia 2010, timnas Inggris di Piala Dunia 2014 Brazil harus angkat koper paling awal karena secara mengenaskan tumbang di fase grup.

Latar cerita timnas Inggris tersebut menurut penulis tidak jauh berbeda dengan kelitbangan Indonesia. Walau narasi besar bahwa majunya suatu negara harus didukung kelitbangan yang maju, perlu dibuktikan terlebih dahulu. Salah satu contoh adalah blokade pengetahuan (knowledge) atas ilmu pengetahuan (science) yang seharusnya digunakan sebagai basis kebijakan (policy). Foucauldian akan banyak menjelaskan premis tersebut dengan mengatakan pengetahuan yang dirajut dengan benang-benang politik akan terus menghalangi adopsi ilmu pengetahuan oleh kebijakan. Di sisi lain, Bourdieuian akan selalu optimis bahwa dialektika antara realitas sebagai ruang tempur (field) dan pemikiran (habitus) dalam rangka penemuan kebenaran (emansipasi) selalu mempunyai jalan. Dengan kata lain dialektika sebagai ruang publik abadi akan selalu memberi jalan bagi perbaikan sosial dan politik.

Walau berbagai orientasi teori dapat mempunyai banyak jawaban atas paradoks di atas, namun cukup menarik jika kita lihat kelitbangan Indonesia dibandingkan dengan Negara lain, dari satu aspek saja misalnya pendanaan. Dana memang bukan satu-satunya faktor untuk memproduksi hasil litbang yang baik, namun untuk penulis, dana dan daya kelitbangan tak terpisahkan, seperti dua muka pada satu keping mata uang.  Laman resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menginformasikan bahwa dana APBN Indonesia yang dialokasikan untuk penelitian hanya sekitar 0,1% dari produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan anggaran penelitian Negara seperti Malaysia, China, dan Singapura yang masing-masing mencapai 1,25%, 2%, dan 2,2%. Anggaran penelitian di beberapa Negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Swedia, dan Amerika Serikat masing-masing mencapai 3,6%, 4%, 2,9%, 3,2%, dan 2,75% dari PDB. Khusus Indonesia, sekitar 80% dari total anggaran riset saat ini berasal dari pemerintah, hanya sekitar 20% yang berasal dari industri dan swasta. Hal ini berbeda dengan negara maju, di mana anggaran riset dari industri mencapai 75%.

Ada dua hal penting yang terlupakan dari diskusi panjang antara dana litbang dan maju- mundurnya kelitbangan, yakni daya kelitbangan dan akumulasi pengetahuan. Kembali ke timnas Inggris, kebijakan penghentian pembayaran ekstra bagi guru untuk mengajar olahraga sepulang sekolah lebih jauh memengaruhi pembentukan masa otot dan sifat kompetitif anak-anak Inggris pada bidang olahraga. Keputusan politik dalam penganggaran riset memengaruhi apa yang saya sebut dengan daya kelitbangan. Masa otot anak Inggris dianalogikan sebagai nalar kritis atas realita (pembangunan) dan sifat kompetitif sebagai entitas kemampuan bagaimana hasil penalaran kritis digunakan untuk mengembangkan/memperbaiki realita.

Penalaran atas realita yang bersifat kritis dan kemahiran mengartikulasikannya untuk mengembangkan/memperbaiki realita merupakan satu kesatuan apa yang saya sebut sebagai daya kelitbangan. Penurunan kualitas atas kedua entitas itu berakibat pada menurunnya daya kelitbangan.

Pembinaan atlet sepakbola di Inggris yang terstruktur dengan baik menghasilkan akumulasi realita yaitu besarnya daya kompetitif mereka pada persepakbolaan dunia. Akumulasi sebagai salah satu sifat ilmu pengetahuan, menurut saya, bagaimanapun pada gilirannya akan menjadi referensi penting atas kebijakan di masa datang. Litbang yang atas analogi buruk selalu dirujuk sebagai “sulit berkembang”, seakan selalu membuat kelu tangan pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana litbang yang memadai. Litbang dianggap tidak penting dan hanya akan membuang uang negara untuk membiayainya. Tidak berharganya informasi hasil litbang sebagai data di negara kita, sebenarnya secara mendasar merupakan masalah budaya. Dari sisi semantik, tidak ada satu bahasa daerah pun di Indonesia yang memiliki arti “data”. Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang memegang erat budayanya apakah juga akan terus menggenggam budaya yang satu ini?

 

Penulis: Handoyo

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 13
Total pengunjung : 33568
Hits hari ini : 25
Total Hits : 498842
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015