BERITA

Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan Sebagai Strategi Kebijakan Pengurangan Emisi di Indonesia
2018/05/16 - 01:35 am | 138 KLIK

.

Perubahan penggunaan lahan yang cepat merupakan salah satu penyebab utama emisi. High Conservation Value (HCV) dapat menjadi opsi instrumen untuk menjaga kelestarian ekosistem pada wilayah konsesi. HCV adalah hutan yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global, meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya. HCV sangat berpotensi menyumbang penurunan emisi di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Di banyak daerah, terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan wilayah di luar kawasan hutan, mempunyai tutupan lahan berhutan. Wilayah seperti ini menuntut kehati-hatian dalam pengelolaannya karena mengandung nilai konservasi tinggi yang seharusnya dipertahankan.

Sejauh mana kebijakan yang ada mampu melindungi areal APL yang mengandung nilai konservasi tinggi? Apakah kebijakan yang mendukung penerapan HCV mampu menekan deforestasi? Apakah pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang melindungi areal HCV di wilayah konsensinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ingin ditemukan jawabannya dalam lokakarya “Tantangan Implementasi Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan, Perkebunan Sawit, dan Pertambangan) sebagai Strategi Kebijakan Pengurangan Emisi di Indonesia”.

Lokakarya diselenggarakan oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) – Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF), pada 7 Mei 2018 di Hotel Alana, Sentul, Bogor. Dibuka oleh Kepala P3SEKPI, lokakarya dihadiri oleh peserta dari berbagai institusi seperti Direktorat Usaha Hutan Produksi, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosisten Esensial, KPHP Delta Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Forest Watch Indonesia (FWI), peneliti (Puslitbang Hasil Hutan, Puslitbang Hutan, dan P3SEKPI).

Sektor kehutanan

  • Setiap pembangunan selalu diikuti oleh trade off yang pada umumnya merugikan secara lingkungan sehingga perlu ada konsep pembangunan berkelanjutan. Dewasa ini sorotan mengarah kepada pengelolaan hutan dan sawit dalam konteks pembangunan dan degradasi lingkungan. Pada konteks tersebut sulit membedakan need dan greed. Apakah pembangunan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau memang keinginan yang terlalu tinggi?
  • HCV menjadi sangat penting khususnya di hutan produksi dan perkebunan sawit karena merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kelestarian ekosistem di wilayah konsesi kebun dan hutan. Ada dorongan kuat untuk adopsi HCV ke dalam Undang-Undang guna memberikan legalitas serta meningkatkan penerimaan dan daya saing produk kehutanan maupun sawit. Sistem pendekatan kelestarian hutan dilakukan melalui hard approach (penegakan hukum) dan soft approach (SVLK). Meskipun pasar global menginginkan produk kehutanan berasal dari kawasan hutan yang dikelola secara lestari, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi harga produk kehutanan di pasar internasional.
  • Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kebijakan/standar pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), prinsip HCV telah diadopsi dengan baik dalam pengelolaan hutan tanaman. Pemegang ijin diwajibkan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan kawasan hutan untuk areal konservasi. Pengelolaan HTI wajib mengalokasikan minimal 10% kawasan lindung (akan ditingkatkan menjadi 17%) dan areal untuk tanaman kehidupan dari 10% (ditingkatkan menjadi 20%). Pengembangan tanaman kehidupan dapat menggunakan sistem kemitraan dengan masyarakat untuk mengakomodir masalah sosial.
  • Salah satu insentif dari penerapan PHPL dan SVLK produk kehutanan yaitu tidak perlunya proses due diligence dan pemeriksaan di pabeanan / bea cukai di pasar Eropa.
  • Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang kuat untuk HCV di luar kawasan hutan, selain Perdirjen KSDAE tentang petunjuk teknis penetapan kawasan bernilai berkonservasi tinggi di luar kawasan konservasi, yang mencakup APL, HL dan HP.

Sektor perkebunan kelapa sawit

  • Penerapan konsep HCV mengacu pada kebijakan RSPO, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Dari ketiga aturan tersebut, hanya RSPO yang mewajibkan anggotanya untuk menerapkan konsep HCV. Kebun eksisting dan new developed farm harus menkonservasi areal yang bernilai konservasi tinggi (HCV).  
  • Insentif yang didapatkan dari keanggotaan RSPO adalah adanya premium price untuk produk CPO dan turunannya di pasar internasional. Sebaliknya, bagi anggota RSPO yang tidak mematuhi aturan HCV dikenakan aturan remediation and compensation procedure (RaCP) yaitu melakukan remediasi in-situ dan kompensasi penggantian lahan sebesar USD 2.500-3.000/ha.
  • Tantangan HCV di sektor perkebunan kelapa sawit adalah pelaksanaannya belum menerapkan konsep lanskap sehingga tidak ada konektivitas antar wilayah. Ketika satu perusahaan melaksanakan HCV sementara di sekitarnya tidak, maka konservasi biodiversity (khususnya satwa yang bermigrasi) tidak dapat berjalan efektif.
  • Tantangan lainnya adalah biaya yang tinggi karena diurus sebelum menghasilkan. Konflik kepentingan dengan masyarakat kerap terjadi sehingga menyulitkan pengelolaan dan monitoring; ada kalanya manajemen kebun sudah berinisiasi mengalokasikan HCV tetapi masyarakat ingin membukanya. Selain itu HCV juga dianggap tidak memberikan jaminan berkurang/tidak adanya gangguan terhadap keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit.
  • Tantangan lain adalah terjadinya konflik regulasi SK BPN yang mengatur areal HCV harus di-enclave untuk pemegang HGU dan akan dikeluarkan dari ijin bagi yang masih dalam proses pengurusan HGU. HCV dianggap lahan terlantar dan menurut UU 39 (perkebunanan), apabila dalam 6 tahun lahan tidak ditanami sawit maka pemda dapat mengalihkan ijinnya ke pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut saat ini KLHK sedang melakukan komunikasi dengan BPN agar merevisi aturan terkait anggapan HCV sebagai lahan terlantar. 
 
 
 
 
 

Penulis: Mimi Salminah
Editor: Hariono

 
Pengunjung hari ini : 27
Total pengunjung : 38087
Hits hari ini : 77
Total Hits : 532284
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015