BERITA

Optimalisasi Dana Sawit dan Penyelesaian Masalah Tenurial Perkebunan Sawit
2018/06/08 - 01:15 am | 76 KLIK

Sebagai bagian dari upaya diseminasi dan memperkuat rekomendasi kegiatan Study on Governance Arrangements for Sustainable Palm Oil: Addressing Land Tenure and Fiscal Incentive Issue, maka dilaksanakan lokakarya “Kepastian Tenurial dan Optimalisasi Dana Sawit dalam Mendorong Praktik-praktik Pengelolalaan Sawit Berkelanjutan”. Dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 9 Mei 2018, lokakarya ini merupakan rangkaian lokakarya yang sebelumnya telah dilaksanakan di Jakarta dan Palangkaraya. Studi ini merupakan bagian dari kegiatan kolaborasi penelitian Governing Oil Palm Landscape for Sustainability (GOLS) antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan dukungan United States Agency for International Development (USAID).

Dibuka oleh Kepala P3SEKPI Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc., lokakarya tersebut dihadiri oleh 50 peserta yang merupakan multi stakeholder pengelolaan perkebunan sawit, baik dari kalangan pemerintah, swasta, akademisi maupun asosiasi petani kelapa sawit dan asosiasi pengusaha kelapa sawit. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Lorentinus Anum, M.Si. menyampaikan bahwa “pada rencana makro perkebunan tahun 2006-2025 di Kalimantan Barat, area yang diperuntukkan untuk perkebunan seluas 3,5 juta ha dan untuk perkebunan sawit seluas 1,5 juta ha”. Lebih lanjut dia menjelaskan, “sedangkan dalam rencana makro perkebunan tahun 2014-2034 luas area untuk perkebunan menjadi 5,38 juta ha dan untuk perkebunan sawit meningkat menjadi 4 juta ha”.  Saat ini area perkebunan sawit di Kalimantan Barat seluas 2,2 juta ha, sedangkan luas Area Penggunaan Lain (APL) mencapai 6,4 juta ha. Dengan demikian maka ekspansi perkebunan sawit masih tercukupi dari APL sehingga mengurangi tekanan terhadap hutan.

Terkait dengan isu tenurial di kawasan hutan, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Kalimantan Barat menyampaikan bahwa proses pelepasan kawasan hutan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendala yang ditemukan di lapangan yaitu kadangkala terjadi ketidak-sesuaian antara SK HGU dengan SK pelepasan kawasan hutan. “Hal itu terjadi karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mekanisme monitoring setelah SK pelepasan kawasan hutan terbit”, paparnya.

Terkait optimalisasi penggunaan dana sawit dalam mendukung praktik-praktik berkelanjutan, Kepala Bidang Pengembangan Tanaman dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Juniar menyampaikan bahwa Kalimantan Barat telah masuk dalam rencana peremajaan sawit rakyat oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sejak 2015 tetapi baru terealisasi pada 2017. Target peremajaan yang akan dibiayai dana sawit adalah seluas 19.221 ha, dengan beberapa pola sasaran peremajaan yaitu pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan PARINDO, PIR di Kabupaten Landak, eks Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (hampir semua kabupaten), dan PIR Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Dia juga mengatakan bahwa “kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan administrasi yang disyaratkan untuk program peremajaan dari dana sawit yaitu koperasi gabungan kelompok tani kesulitan menyiapkan administrasi dokumen usulan sumber daya manusia kelompok tani, selain itu terbatasnya jumlah pendamping di kabupaten dan status kepemilikan kebun yang sudah berpindah tangan sehingga bukti kepemilikan lahan tidak sesuai dengan pemilik saat ini”.

Dari diskusi kelompok “Optimalisasi Dana Sawit dalam Mendorong Praktik-praktik Pengelolaan Sawit Berkelanjutan” dihasilkan beberapa opsi untuk memperkuat rekomendasi penelitian yaitu: (1) fasilitasi dari dana sawit untuk Dinas Perkebunan (kabupaten dan provinsi) dalam bentuk dana operasional penyiapan peremajaan sawit rakyat khususnya verifikasi dan penentuan calon petani/CP dan calon lahan/CL, (2) pendampingan petani, dan (3) penyesuaian persyaratan peremajaan sawit rakyat terkait dengan penyaluran dana dan syarat administrasi lainnya.

Beberapa opsi yang dihasilkan dari diskusi kelompok “Penyelesaian Masalah Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit” adalah: (1) pemetaan tata ruang desa, (2) Perhutanan Sosial, (3) pelepasan kawasan hutan, (4) tukar-menukar kawasan hutan, (5) Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA), (6) penegakan hukum, dan (7) land amnesty.  

 

Penulis : Galih Kartikasari

Editor : Hariono


 
Pengunjung hari ini : 101
Total pengunjung : 38957
Hits hari ini : 214
Total Hits : 539039
Pengunjung Online : 3
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015