BERITA

Sumber Daya Manusia KLHK, Apa yang Diharapkan?
2018/11/30 - 09:08 am | 78 KLIK

_BOGOR_Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Rabu, 28 November 2018 di Hotel Ashley, Jakarta - yang dimulai sekitar jam 13.30 wib memang hanya membahas sumber daya manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tidak tanggung-tanggung, yang didiskusikan adalah bagaimana rancangan pembangunan SDM bidang LHK - untuk penyusunan RPJMN Kehutanan 2020-2024.

Bahkan pada saat pembukaan, Nur Hygiawati Rahayu – Kepala Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengharapkan bahwa bila memungkinkan, yang dibicarakan tidak hanya hingga tahun 2024, tetapi rancangan hingga tahun 2045. Dengan harapan seperti itu, maka yang diperbincangkan dalam FGD tersebut adalah terkait tiga hal besar, yaitu Pembangunan Hutan Indonesia menuju 2045, Fakta dan Data Kehutanan, serta Tata Laksana: Draft Restrukturisasi Kelembagaan -  dengan tujuan akhir di 2045 berupa Sumber Daya Hutan untuk Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air.

FGD yang berakhir sekitar jam 17.30 wib sangat menarik dan berkontribusi positif bagi perencanaan SDM LHK ke depan, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat. Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan KLHK di antaranya adalah:

  • Berapa jumlah ideal SDM KLHK?
  • Bagaimana pengelolaan serta sistem pengembangan karir SDM?
  • Bagaimana mengatasi ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di KLHK?
  • Bagaimana pembangunan hutan Indonesia menuju 2045 - terkait dengan kesiapan dan penyiapan SDM?, serta
  • Kompetensi SDM apa saja yang perlu disiapkan?

Kelima hal tersebut menjadi acuan bagi Bidang Kepegawaian serta Pengembangan SDM KLHK, yang hadir pula dalam FGD tersebut, dalam menyiapkan serta merencanakan SDM KLHK ke depan.

Dalam FGD tersebut, Bappenas mengundang Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk berbagi pengalaman bagaimana Kemenkeu dengan Sri Mulyani-nya terlihat sangat baik dalam menata dan merencanakan SDM, terutama dikaitkan dengan tekad Menteri Keuangan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di jajarannya. Tekad tersebut diwujudkan dalam empat tahapan, yaitu:

  • Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara - Periode I (2003-2006), menghasilkan roadmap pengelolaan keuangan negara;
  • Reformasi Birokrasi secara Masif - Periode II (2007-2012), merupakan reformasi organisasi dan SDM Kemenkeu yang disertai dengan pembangunan infrastruktur dan diberlakukannya sistem merit;
  • Penguatan Reformasi Birokrasi melalui Transformasi Kelembagaan - Periode III (2013-2016), di antaranya melakukan perubahan visi serta penyempurnaan proses bisnis utama;
  • Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan - Periode IV (2017-2025), pelaksanaan end-to-end talent management menuju leaders factory.

Sebagai penyeimbang, KLHK menyajikan materi terkait pengelolaan SDM lingkup KLHK. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan terkait evaluasi serta efektivitas SDM aparatur lingkup KLHK. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK menyampaikan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi oleh KLHK serta kebijakan pengembangan SDM yang telah dilakukan serta direncanakan.

Diketahui bahwa terdapat beberapa gap seperti jumlah ASN yang tidak sebanding dengan hasil analisis beban kerja, jumlah pegawai pensiun belum berbanding lurus dengan pengisian formasi baru, dan belum proporsionalnya jumlah pejabat fungsional dengan kebutuhan. Dari sisi pengembangan SDM, KLHK telah melakukan pemetaan serta perencanaan SDM, hanya masih perlu terus disempurnakan dan diperbaiki.

Hadir pula Prof. Dody dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyampaikan tanggapan akademik terkait pengembangan SDM KLHK. Beliau menyampaikan perlunya KLHK membuat serta menerapkan strategi pengelolaan SDM Kehutanan, di mana terdapat empat faktor utama yang perlu dipertimbangkan serta dipersiapkan, yaitu: penataan manajemen SDM, penguatan anggaran, penguatan sistem informasi dan infrastruktur, serta penguatan kepemimpinan dan budaya kerja.

Pemaparan dari Kemenkeu dan Prof. Dody serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul kian memperkaya kegiatan diskusi terfokus ini. Hasil FGD selanjutnya akan diramu oleh Bappenas - dengan bahan utama dari pemaparan KLHK, untuk diserahkan kepada KLHK. Harapannya, masukan dari Bappenas menjadi perhatian KLHK dan diterapkan untuk perbaikan pengelolaan serta perencanaan SDM LHK.

 

Penulis: Bugi Kabul Sumirat

Editor: Hariono 


 
Pengunjung hari ini : 99
Total pengunjung : 40490
Hits hari ini : 202
Total Hits : 552539
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015