BERITA

Resiliensi Bikin Risiko Bencana Tereduksi
2019/01/21 - 02:43 pm | 194 KLIK

_JAKARTA_Indonesia, sebagai negara yang terletak di antara dua samudera, tiga lempeng utama dunia, dan kondisi permukaannya yang beragam menjadikannya sebagai negara yang rawan bencana. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa 150 juta orang tinggal di daerah rawan gempa bumi, 60 juta orang tinggal di daerah rawan banjir, 40 juta orang tinggal di daerah rawan longsor, 4 juta orang rawan terkena tsunami, dan 1,1 juta orang hidup di daerah rawan erupsi vulkanik.

BNPB juga mencatat, selama 2018 saja ada 2.572 kejadian bencana di Indonesia. Banjir, longsor, dan angin puting beliung masih tetap dominan. Gempa di Lombok (Nusa Tenggara Barat), di Palu (Sulawesi Tengah), tsunami di Selat Sunda, dan longsor di Sukabumi (Jawa Barat), berturut-turut datang.

Pengalaman yang dialami bumi pertiwi seharusnya menjadikannya sebagai negara yang Pemerintah dan warganya pandai mengelola diri menghadapi bencana alam. Kondisi ideal tersebut patut diperjuangkan.

Lantas, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Agenda Pojok Iklim yang dilaksanakan pada Rabu (16/01/2019) di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, mencoba mengupas tuntas permasalahan ini. Hadir sebagai salah satu pembicara, Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Dr. Raditya Jati mengatakan bahwa langkah resiliensi bencana alam tak cukup hanya berupa kesiagaan, namun harus melingkupi semua aspek.

“Kesiapsiagaan tidak cukup”, tuturnya. “Mengurangi risiko bencana yang ada (seharusnya dilakukan) melalui implementasi ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan, teknologi, politik, dan kelembagaan yang terintegrasi, inklusif, dan komprehensif”.

Raditya menjelaskan langkah yang BNPB tempuh adalah dengan membangun Disaster Risk Management dan Geospatial Portal for Data and Information. Dilakukan pula edukasi resiliensi ke sekolah, desa, dan komunitas. Selain itu, BNPB juga mendorong adanya gerakan nasional untuk resiliensi, pembangunan infra struktur yang tahan bencana, dan kerjasama internasional.

“Terlebih, resliensi itu ada di keluarga. Bagaimana membangun budaya kelola diri menghadapi bencana untuk mengurangi risiko sangat ideal dibangun di rumah”, papar Raditya.

Lain dengan Raditya, pembicara lain dalam agenda mingguan tersebut, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc. melihat bahwa rentetan bencana yang terjadi, baik di Indonesia maupun di tempat lain merupakan dampak besar dari fenomena pemanasan global, yakni perubahan iklim. Berdasarkan itu, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim tengah melakukan langkah konvergensi antara KLHK dengan BNPB dalam mengeksekusi resiliensi bencana.

“Perubahan iklim menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana iklim, maka penting untuk konvergensi”, kata Tantri. “Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim- Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) diinisiasi melalui dua proyek kerjasama di BNPB (Safer Communities through Disaster Risk Reduction-SCDRR) dan KLHK (Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities-SPARC)”.

Tantri menjelaskan bahwa dari konvergensi tersebut, dihasilkan dokumen kerangka kerja konvergensi yang berisi arahan berbagai pihak. Arahannya adalah untuk mengembangkan sinergi, baik dari sisi kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan pendanaan serta penggunaan sumber daya manusia.

“Tujuannya adalah melaksanakan kajian dan pelaksanaan program pembangunan yang mengarah kepada terbentuknya masyarakat dan sistem pembangunan yang tangguh bencana dan tangguh iklim”, pungkas Tantri.

Masih dalam konteks menghadapi perubahan iklim, Dr. Mahawan Karuniasa, Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) menekankan urgensi capacity building pada sebuah negara. Menurutnya, Indonesia tidak akan berdaya terhadap perubahan iklim jika tidak membangun kapasitas untuk menghadapinya.

“Kita tidak akan bisa melakukan mitigiasi dan adaptasi jika tidak memiliki kapasitas untuk itu”, ucapnya dalam agenda yang sama. “Membangun kemampuan, hubungan, dan nilai-nilai yang akan memungkinkan individu, lembaga, dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja mereka, menyelesaikan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan secara berkelanjutan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi tentang perubahan iklim”, pungkas Mahawan.

Penulis: Faisal Fadjri

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 95
Total pengunjung : 50633
Hits hari ini : 155
Total Hits : 691589
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015