BERITA

Menyiapkan Insentif untuk “Penjaga Iklim”
2019/02/18 - 07:39 am | 74 KLIK

_JAKARTA_Berbicara perubahan iklim (PI) berarti bicara keanekaragaman hayati dan nasibnya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan salah satu komponen alam yang sangat sensitif ketika iklim berubah. Perubahan pola hidup fauna dan flora menjadi contoh dampak fenomena memanasnya bumi terhadap biodiversitas. Salah satu risiko terburuk yang mungkin terjadi adalah kepunahan massal bagi mereka. Jika demikian, dapat dipastikan alam akan kehilangan keseimbangannya.

Salah satu upaya yang dapat memotivasi orang, baik perorangan maupun perkumpulan, untuk melindungi biodiversitas adalah dengan memberikan insentif. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyiapkan sebuah desain insentif untuk para pelindung flora dan fauna selaku “penjaga iklim”.

“Dalam Peraturan Menteri nomor 70 tahun 2017, ada yang disebut non carbon benefits. Di sinilah salah satu peluang insentif untuk konservasi biodiversitas dalam PI”, kata Zahrul Muttaqin, S. Hut., M. For. Sc., Ph. D., peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) saat menjadi pembicara dalam Pojok Iklim, Kamis (14/2/2019) di Jakarta. “Meski memang non carbon benefits harus memiliki definisi yang jelas, tapi itu bisa (digunakan)”.

Zahrul berperan dalam isu desain insentif untuk konservasi biodiversitas. Ia bersama peneliti lain pernah melakukan penelitian bagaimana menghitung potensi jasa lingkungan, yang mana biodiversitas merupakan salah satu komponennya. Hasil penelitiannya dapat menjadi dasar perhitungan ketika Pemerintah akan mengatur besaran insentif yang harus diberikan kepada pihak terkait.

“Penelitian kami dapat menjadi dasar kuantifikasi pembayaran atas upaya konservasi biodiversitas”, ujarnya.

Dari mana dana insentif yang jumlahnya tidak sedikit itu didapatkan? Menjawab hal itu, Zahrul mengatakan ada banyak potensi pendanaan yang bisa ‘dimainkan’.

“Ada Bio Carbon Fund di Jambi, LoI kerjasama Indonesia-Norwegia dengan jumlah US$1 miliar”, sebut Zahrul. “Ada FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur, yang Alhamdulillah sudah disetujui World Bank atas hasil kerjasama dengan Indonesia, melalui P3SEKPI. Insya Allah banyak lah”, demikian ujarnya.

Kendati demikian, Zahrul menekankan bahwa apa yang ia dan kawan-kawan kaji merupakan sebuah penelitian awal. “Perlu adanya penelitian lanjutan untuk menyempurnakannya hingga terbangun desain insentif yang siap luncur”, pungkasnya.

Penulis: Faisal Fadjri

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 76
Total pengunjung : 43534
Hits hari ini : 180
Total Hits : 582545
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015