BERITA

Menuju Implementasi REDD+ Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Indonesia & World Bank Gelar Joint Mission untuk Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund
2019/03/19 - 04:36 am | 108 KLIK

_BOGOR_Pemerintah Indonesia dengan dukungan World Bank makin giat melakukan berbagai aktivitas untuk mempersiapkan implementasi REDD+ di Indonesia 2020-2024, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur (Prov. Kaltim) yang dimulai tahun 2020. Bertempat di Hotel Santika Bogor, 11-15 Maret 2019, digelar joint mission antara Pemerintah Indonesia dan World Bank, dihadiri stakeholders terkait, baik nasional maupun sub-nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, lembaga yang bergerak di isu REDD dan perubahan iklim seperti The Governors’ Climate and Forest (GCF), Global Green Growth Institute (GGGI), The Nature Conservancy (TNC) merupakan beberapa stakeholders yang hadir. Dari Prov. Kaltim, hadir Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), Sekretariat Prov., Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan beberapa tokoh penggiat dan praktisi yang mengawal sejak awal dan membantu proses persiapan implementasi REDD+ tahun depan.

Dr. Syaiful Anwar, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) membuka dan memoderasi pertemuan hari pertama. Dinesh Aryal dari World Bank dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tujuan joint mission yaitu untuk berbagi informasi perkembangan prasyarat proyek seperti Dokumen Program Pengurangan Emisi (Emission Reductions Program Document/ERPD), persiapan substansi isi negosiasi persyaratan Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi (Emissions Reductions Payment Agreement/ERPA), persiapan asistensi teknis untuk mendukung finalisasi revisi dokumen ERPD, serta rencana aktivitas tim pengelolaan proyek di level nasional dan sub-nasional. Dr. I Wayan Susi Dharmawan (Koordinator Proyek FCPF) menambahkan bahwa pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sama dan saling menyadari peran dan sinergitas kontribusi di antara stakeholders.

Joint mission juga menghadirkan nara sumber yakni para ahli yang terlibat dalam persiapan proyek dan konsultan. Dokumen monitoring dan evaluasi, mekanisme pembagian manfaat, manual pengelolaan proyek, dokumen safeguards (aspek sosial dan lingkungan), perhitungan karbon dalam penentuan tingkat emisi acuan, rencana koordinasi antar sektor pada berbagai level, rencana pengaturan implementasi, pelibatan sektor swasta maupun masyarakat dalam program penurunan emisi, rencana pengukuran pemantauan pelaporan kinerja penurunan emisi, dan kesepakatan untuk menindak-lanjuti hal-hal yang harus dilakukan di level nasional maupun daerah adalah dokumen yang penyusunannya melibatkan peran mereka.

Dalam diskusi, mengemuka berbagai isu yang dihadapi, baik persiapan maupun implementasi proyek tahun depan. Prof. Dr. Rizaldi Boer, pakar yang menangani perhitungan karbon menyatakan bahwa keberlanjutan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja penurunan emisi oleh Pemerintah Prov. Kaltim yang menyangkut aspek kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan salah satu isu penting. Tata waktu implementasi yang makin mendekat dan masih banyaknya kegiatan yang harus dilakukan membuat tim dan stakeholders perlu bekerja sangat cepat, produktif, dan efisien. Salah seorang pakar, Prof. Dr. Daddy Ruhiyat menyampaikan pentingnya koordinasi antar sektor (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) di Kaltim dalam mendukung keberhasilan program penurunan emisi dan kesiapan Kaltim dalam pembangunan hijau (Green Kaltim).

Di akhir joint mission, Syaiful Anwar menyampaikan bahwa hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan penyelesaian dokumen ERPD secara keseluruhan dengan fokus perbaikan pada aspek carbon accounting, meliputi analisis kebakaran, penghilangan double counting, dan analisis dekomposisi gambut yang menggunakan baseline tahun 2018. Revisi dokumen ERPD diharapkan dapat di-submit ke FCPF Management Team World Bank (FMT WB) pada minggu pertama April 2019, untuk mendapat review dari Technical Advisory Panel (TAP).

 

Penulis: Agustina Tandi Bunna (Ebe)

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 98
Total pengunjung : 45491
Hits hari ini : 228
Total Hits : 601074
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015