BERITA

Geliat Penyempurnaan REDD+ di Indonesia
2019/04/02 - 04:53 am | 100 KLIK

_JAKARTA_Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Ruandha Agung Sugardiman menekankan bahwa perubahan iklim adalah permasalahan global. Untuk mengatasinya dibutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.

Kesadaran itu yang membuat Direktorat Jenderal PPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Pekan REDD+ Indonesia, sebuah forum seminar dan diskusi seputar persiapan implementasi REDD+, pada 26-28 Maret 2019 di Jakarta. REDD+ yang dapat dimaknai sebagai sebuah instrumen insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca, deforestasi, dan degradasi hutan dinilai menjadi stimulus upaya menghadapi perubahan iklim.

“Penanganan perubahan iklim merupakan masalah global. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dan bersinergi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim”, jelas Ruandha saat membuka pekan REDD+.

Pekan REDD+ dengan seluruh agendanya juga merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari ratifikasi Paris Agreement dan penyampaian dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Selain itu, juga sebagai tindak lanjut disepakatinya Katowice Climate Package yang mengadopsi Paris Agreement Work Program.

Event dengan tema ‘Indonesia REDD+ Performance: dari Montreal menuju Implementasi Paris Agreement’ ini menjadi penting sebagai sarana berbagi tentang kemajuan REDD+ Indonesia”, tutur Sugardiman.

Batu pertama pembangunan REDD+ terekam dalam agenda Conference of the Parties (COP)-11 di Montreal tahun 2005 dengan nama Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries (REDD). Ruandha menceritakan, pada COP-13 di Bali, REDD kemudian berkembang menjadi REDD+ guna mencari solusi bagaimana agar deforestasi di negara berkembang dapat dikurangi namun tetap dapat melanjutkan pembangunan nasionalnya.

Ruandha menyampaikan, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam menegosiasikan dan melaksanakan REDD+ sejak fase kesiapan (readiness) sampai fase implementasi REDD+ secara penuh (full implementation).

“Indonesia telah mencapai progres yang cukup signifikan dengan telah membangun kebijakan dan perangkat REDD+. Hal tersebut merupakan mandat dalam kesepakatan internasional di mana Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+”.

Perangkat-perangkat REDD+ telah dibangun Indonesia. Strategi Nasional REDD+; Forest Reference Emission Level (FREL); Measuring, Reporting, and Verification (MRV); National Forest Monitoring System (NFMS); Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+; dan Sistem Registri Nasional PPI adalah beberapa contoh yang dapat disebut.

Penguatan terus dilakukan untuk implementasi dan pemetaan wilayah pengukuran kinerja REDD+. Selain Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 70/2017, penerbitan Permen LHK No. 71/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional PPI; Permen LHK No. 72/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim; serta Permen LHK No. 73/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional adalah bentuk upaya nyata Indonesia.

“Saat ini Indonesia sedang menyiapkan proses International Consultation and Analysis (ICA) oleh Tim Expert UNFCCC atas laporan capaian kinerja REDD+ Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga memungkinkan secara paralel mempersiapkan pengajuan Result Based Payment di antaranya melalui Green Climate Fund (GCF)-UNFCCC dengan menyusun Concept Note dan Proposal Fund yang disampaikan melalui National Designated Authority (NDA) GCF di Kementerian Keuangan”, ungkap Ruandha.

Pekan REDD+ Indonesia dihadiri oleh sejumlah stakeholder yang mencakup Pemerintah Pusat dan Daerah, NGO, kelompok masyarakat, swasta, akademisi, lembaga riset, dan mitra internasional dalam rangka pencapaian target NDC Indonesia. Ruandha berharap melalui Pekan REDD+ ini, Indonesia dapat merumuskan langkah nyata bersama dalam mendukung pelaksanaan REDD+ pada fase implementasi penuh sebagai bagian dari pelaksanaan artikel 5 Paris Agreement.

 

Sumber Foto     : ekonomi.inilah.com

Sumber Artikel  : PPID KLHK

Penulis             : Faisal Fadjri

Editor               : Hariono


 
Pengunjung hari ini : 59
Total pengunjung : 45967
Hits hari ini : 135
Total Hits : 609679
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015