BERITA

PARTISIPASI FCPF dalam Pekan REDD+: “Dari Montreal Menuju Implementasi Perjanjian Paris”
2019/04/05 - 01:57 pm | 175 KLIK

_JAKARTA_Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Pekan REDD+ Indonesia pada 26-28 Maret 2019 di Jakarta. Dibuka oleh Ruandha Agung Sugardiman (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK), agenda ini akan menampilkan kilas balik perjalanan REDD+ Indonesia dan perkembangannya sampai saat ini. Selain dari kalangan KLHK, Pekan REDD+ juga dihadiri oleh lembaga kerjasama dan program internasional, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah.

“REDD+ bukan perdagangan karbon, tetapi pendekatan kebijakan dan insentif positif bagi negara yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau menjaga/meningkatkan stock karbonnya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan”, demikian Nur Masripatin, Penasihat Senior Menteri Bidang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional yang menjadi salah satu panelis Pekan REDD+ Indonesia. Apa yang disampaikan Nur Masripatin menjadi catatan sangat penting bagi semua pihak. Jangan sampai REDD+ dipahami sebagai “tidak ada uang, tidak ada REDD+”. Ada atau tidak ada dana dari pihak luar, Indonesia tetap berkomitmen mencegah deforestasi dan degradasi dengan upaya dan daya sendiri.

Dalam kesempatan ini, Kementerian LHK menyampaikan berbagai kesiapan dalam mengimplementasikan REDD+ di Indonesia. Hal ini ditandai dengan telah tersedianya perangkat REDD+ nasional seperti Strategi Nasional (National Strategy), Forest Reference Emission Level (FREL), National Forest Monitoring System (NFMS), Monitoring, Reporting and Verification System (Sistem MRV), dan Sistem Registri Nasional (SRN).

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang terpilih menjadi lokasi implementasi REDD+ tahun 2020-2024 dalam program kerjasama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) antara KLHK (Badan Litbang dan Inovasi sebagai Executing Agency) dan World Bank, selain sudah memiliki sistem Measurement, Monitoring, and Reporting (MMR), juga telah mengembangkan rencana pembagian manfaat bagi pelaku REDD+ yang dikenal dengan Benefit Sharing Plan (BSM), kerangka pengamanan untuk dampak sosial dan lingkungan (Safeguards Instruments), serta pengalihan hak atas karbon (ability of emission reduction titles).

Dalam diskusi kelompok hari kedua, perwakilan sub nasional/provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Aceh menyampaikan perkembangan dalam menuju implementasi REDD+. Kalimantan Timur menunjukkan capaian lebih maju dari sisi kesiapan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya pendukung lainnya. Bahkan rencana program pengurangan emisi telah diintegrasikan dalam rencana strategis pembangunan daerah dan dianggarkan dalam belanja daerah.

Jika didukung dengan kesiapan perangkat, komunikasi dan koordinasi yang baik antar para pihak, maka ada potensi sumber pendanaan yang dapat diakses dan dimanfaatkan. Bukan saja dari APBN/APBD, tetapi juga dana hibah atau pinjaman donor yang sifatnya tidak mengikat, serta dari pihak swasta dari dalam dan luar negeri.

Syaiful Anwar, Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) sebagai Implementing Agency Implementasi REDD+ di Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan bahwa Program Readiness REDD+ Indonesia  telah didukung pendanaannya oleh FCPF. Sejak tahun 2015 sampai 2019, total dana US$ 8,6 juta telah dihibahkan melalui World Bank. “Dengan dukungan yang begitu kuat maka akan menjadi peluang yang sangat baik bagi daerah Kaltim untuk memperbaiki tata kelola hutannya”, demikian pungkas Syaiful.

 

Penulis: Agustina Tandi Bunna (Ebe)

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 95
Total pengunjung : 50633
Hits hari ini : 143
Total Hits : 691577
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015