BERITA

Menyoal Peran Swasta dalam Penurunan Emisi di Kaltim
2019/04/22 - 12:51 am | 72 KLIK

_SAMARINDA_ Implementasi REDD+ di Kalimantan Timur (Kaltim) akan dilaksanakan pada 2020-2024. Banyak tahapan persiapan yang telah dilakukan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) selaku Implementing Agency persiapan Implementasi REDD+ di Kaltim menggelar lokakarya “Mencari Terobosan Kebijakan untuk Mendorong Keterlibatan Peran Swasta dalam Pembangunan Rendah Karbon di Kalimantan Timur”. Bekerjasama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI Kaltim), lokakarya diadakan pada 11 April 2019 di Samarinda. Didampingi oleh Syaiful Anwar, Kepala P3SEKPI, Meiliana (Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur) dalam sambutannya menyatakan kesiapan Kaltim dalam implementasi REDD+ yang didukung FCPF (Forest Carbon Partnership Facility).

Meiliana mengajak stakeholder Kaltim untuk mendukung implementasi REDD+ FCPF tahun 2020-2024 yang sejalan dengan program pembangunan hijau Kaltim (Kaltim Green). Dideklarasikan pada 7 Januari 2010, Kaltim Green menjadi dasar pembangunan hijau dengan strategi transformasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah emisi. Pemerintah Kaltim juga menelurkan Peraturan Gubernur Kaltim No. 9/2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur. Hal lain yang perlu diapresiasi adalah upaya Kaltim mengintegrasikan program penurunan emisi ke dalam RPJMD Provinsi. Mereka juga menyiapkan dokumen perencanaan strategis lainnya seperti Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Growth Strategies), Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+, Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Master Plan Ekonomi Hijau, dan Master Plan Perubahan Iklim.

Ada pertanyaan menarik yang mengemuka, bagaimana menguatkan peran swasta dalam penurunan emisi? Apa yang perlu disiapkan? Menanggapi soal itu, Sulistya Ekawati dan Subarudi, peneliti dari P3SEKPI mengemukakan bahwa peran swasta masih kurang didukung oleh kebijakan yang kondusif. Diperlukan kebijakan insentif non fiscal dalam bentuk pengurangan pajak seluas area high conservation value (HCV) atau area bernilai konservasi tinggi bagi swasta yang mengelola. Selain itu, ada kepastian perpanjangan ijin bagi perusahaan yang mengelola bisnisnya secara berkelanjutan serta penyederhanaan dan kemudahan izin bagi perusahaan yang bersertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).

Kementerian Keuangan sudah melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam bentuk dukungan pendanaan terkait penurunan emisi. Perlu sosialisasi kepada sektor swasta tentang skema insentif (seperti green sukuk, green banking, dan bank insurance) untuk mendorong mereka terlibat dalam penurunan emisi. Sudah ada dua bank yang memberikan pinjaman lunak bagi perusahaan yang melakukan bisnisnya secara berkelanjutan. Pemerintah harus mendorong bank-bank lain untuk mengikuti jejak mereka. Agar kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dapat ditegakkan, diperlukan kejelasan perihal insentif bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO dan disinsentif bagi yang tidak menerapkan.

“Pelibatan sektor swasta dalam perlindungan wilayah esensial berbasis lanskap di Wehea dan Kelay merupakan salah satu inisiatif yang inovatif. Meskipun belum ada kejelasan insentif, pihak swasta di kedua wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau ini telah berpartisipasi secara voluntary dalam penurunan emisi karbon di Kaltim. Inisiatif ini patut diapresiasi oleh para pihak”. Demikian diungkapkan M. Fadli, salah satu nara sumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim.


Penulis: Agustina Tandi Bunna (Ebe)

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 105
Total pengunjung : 45491
Hits hari ini : 286
Total Hits : 601132
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015