BERITA

REDD+: Turunkan Emisi, Dapatkan Insentif Positif
2019/04/26 - 02:09 am | 117 KLIK

_Samarinda_Geliat persiapan implementasi FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur (Kaltim) terus berlanjut. Parapihak dari kalangan Pemerintah Provinsi Kaltim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat terus bekerja bersama menyiapkan perangkat pendukung. Tujuannya jelas, agar program Carbon Fund benar-benar siap saat implementasi di tahun 2020-2024. Mekanisme pembagian manfaat dana karbon, keterlibatan masyarakat adat/lokal, penanganan dampak lingkungan dan sosial, mekanisme penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat, mekanisme monitoring dan pemantauan pelaksanaan program, terus dimatangkan.

Daddy Ruhiyat, Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim mengatakan, “modalitas yang sangat baik jika Kaltim berhasil melaksanakan program REDD+ sebagai sumbangsih kepada Pemerintah Pusat dalam menurunkan emisi di Indonesia. Kita telah bekerja keras 3 tahun ini bersama OPD mempersiapkan perangkat implementasi REDD+ Kaltim. Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund bahkan telah berhasil diintegrasikan dalam RPJMD Kaltim. Hal ini menunjukkan Kaltim telah benar-benar siap melaksanakan program FCPF Carbon Fund ini tahun 2020-2024”. Ungkapan tersebut disampaikan Daddy saat memberikan arahan di rapat koordinasi persiapan pelaksanaan FCPF Carbon Fund di Midtown Hotel Samarinda (23/4/2019).

Rapat yang dihadiri OPD terkait, LSM, dan akademisi berfokus pada diskusi bagaimana memberikan insentif positif kepada swasta yang berpartisipasi dan berhasil menurunkan emisi karbon dalam wilayah kerjanya. Perdebatan yang muncul adalah apakah insentif sebaiknya dalam bentuk moneter (finansial) atau non moneter, seperti sertifikat/penghargaan atau program pengembangan kapasitas. “Swasta telah mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan sumberdaya di areal konsesinya, saya sepakat jika insentif yang mereka terima dalam bentuk non moneter yaitu dalam bentuk program”, ungkap Rahmina, salah satu anggota tim penyusun perangkat REDD+ Kaltim.

Pembagian insentif dari kinerja Carbon Fund, merupakan satu soal. Bukan saja soal teknis bagaimana menentukan dan mengukur emisi yang diturunkan, terkait dengan berbedanya tipe lahan yang dikelola, tetapi juga soal persentase yang bisa diterima parapihak.

Sebagai ilustrasi disampaikan oleh Ali Suhardiman dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Mozambik (negara di Afrika bagian selatan) menerapkan mekanisme pembagian insentif berdasarkan kesepakatan parapihak (bukan berdasarkan performa). Insentif yang diterima masyarakat lokal bahkan sampai 70% untuk proyek REDD+ FCPF Carbon Fund. Untuk Indonesia, mekanisme ini mungkin sulit diterapkan karena mekanisme yang didiskusikan adalah berdasarkan performa atau kinerja. Selain itu, sumber pendanaan program REDD+ di Mozambik ternyata tidak hanya dari Carbon Fund, tetapi juga dari program lain di World Bank.

 

Sumber foto: http://www.dprd-kaltimprov.go.id

Penulis: Agustina Tandi Bunna (Ebe)

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 104
Total pengunjung : 45491
Hits hari ini : 274
Total Hits : 601120
Pengunjung Online : 2
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015