BERITA

‘'Gambut Kita” Memburu Data
2019/05/21 - 03:58 am | 37 KLIK

_BOGOR_Data adalah esensi sebuah kerja ilmiah. Bila perlu, harus dilakukan “perburuan”. Begitulah, pada tanggal 11-13 April 2019 tim “Gambut Kita” melakukan perburuan data perkembangan dan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng).

Prof. Luca Tacconi dari Australian National University memimpin tim yang terdiri dari Dr. Fitri Nurfatriani dan Mimi Salminah S.Hut., M.For.Sc. dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) serta Dr. Dony Rachmanadi dari Balai Litbang Kehutanan Banjarbaru. Banyak diskusi dilakukan. Selain dengan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Prov. Kalteng dan Tim Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Karhutla KLHK) di bawah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran wilayah Kalimantan, diskusi juga dilakukan dengan kelompok masyarakat desa Tanjung Taruna dan desa Garung.

TRGD Prov. Kalteng dibentuk tahun 2016, tetapi mulai aktif tahun 2017. TRGD dibentuk dengan struktur yang mirip dengan Badan Restorasi Gambut Daerah (BRGD). Hal ini karena TRGD merupakan pelaksana penugasan kegiatan restorasi di daerah di bawah koordinasi BRG. Struktur organisasi TRGD Prov. Kalteng terdiri dari Ketua (Sekretaris Daerah Prov. Kalteng), Wakil Ketua (Kepala Dinas Lingkungan Hidup/LH), Sekretaris (Kepala Dinas Kehutanan), Bidang Perencanaan dan Kerjasama (Bappeda Prov. dan Dinas Kehutanan Prov.), Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan (Dinas Kehutanan), dan Bidang Litbang (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura).

Dibanding bidang lain, Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan serta Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan lebih efektif dijalankan. Hal ini mengingat kegiatan restorasi di Kalteng masih difokuskan pada kegiatan pembasahan gambut, khususnya pembangunan sekat kanal dan bangunan penataan air lainnya yang melibatkan masyarakat setempat. Pola pembangunan konstruksi dilakukan secara kontrak kepada kontraktor atau swakelola oleh masyarakat. Meskipun demikian, rancangan pembangunan konstruksi harus didasarkan pada petunjuk teknis (juknis) dan standar biaya yang dikeluarkan BRG.

Dalam hal pencegahan kebakaran, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Karhutla di bawah koordinasi Komandan Korem sebagai ketua dan Kapolda Kalteng sebagai wakil ketua. Adapun Dinas LH bertanggungjawab melakukan mitigasi atau pencegahan kebakaran. Jika pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur, sudah menetapkan status SIAGA DARURAT, Satgas Pencegahan Karhutla akan mengadakan pertemuan setiap hari.

Kriteria penentuan status siaga adalah kondisi di mana paling sedikit dua kabupaten telah menentukan siaga dan sudah terjadi kasus penyebaran penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Pertemuan dilakukan untuk memonitor kondisi terbaru kebakaran di tingkat lapang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan memberikan informasi kondisi cuaca dan potensi terjadinya karhutla, sementara Dinas Kehutanan dan Dinas LH akan melaporkan tinggi muka air. Lokasi-lokasi yang terdeteksi ada titik api akan didatangi oleh tim Korem dan Polda.

Kebijakan demikian membuahkan hasil positif. Menurut Dinas LH, dalam kurun waktu 2016-2018 terjadi penurunan hot spot dan area kejadian kebakaran. Dari tahun 2015-2018, penurunannya mencapai sekitar 92%. Hal ini disebabkan karena adanya kolaborasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kuat serta penegakan hukum yang tegas oleh  TNI dan Polri. Konsekuensi bagi TNI dan Polri sudah jelas. Presiden telah menegaskan bahwa pimpinan TNI dan Polri yang wilayahnya terbakar akan dimutasi.

Upaya penegakan hukum lain yang dilakukan adalah proses hukum di pengadilan jika ada areal konsesi yang terbakar. Untuk menimbulkan efek jera, bagi masyarakat yang melakukan pembakaran akan ditangkap dan diproses secara hukum.

Kegiatan restorasi di desa Tanjung Taruna berbeda dengan desa Garung. Di desa Tanjung Taruna, pembangunan sekat kanal dan sumur bor dilakukan oleh konsultan, bekerjasama dengan masyarakat setempat. Masyarakat diberi upah harian maupun borongan. Upah membuat sumur bor adalah Rp1 juta per titik yang dikerjakan oleh 6-8 orang. Dalam satu hari dapat diselesaikan tiga titik sumur bor.

Sementara itu, pembangunan sekat kanal di desa Garung dilakukan oleh mitra BRG, yaitu Litbang Pertanian Rawa Kalteng (yang sekaligus berperan sebagai supervisi) dengan melibatkan masyarakat. Biaya pembuatan sekat kanal adalah Rp200 juta untuk lima sekat kanal. Biaya tersebut sudah mencakup bahan dan upah. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu sekat kanal adalah 1 minggu dengan tenaga kerja sebanyak 10 orang.  Sekat kanal dibangun dengan lebar 4 meter. Tujuannya adalah supaya dapat digunakan juga untuk sarana transportasi masyarakat, khususnya perahu dengan ukuran 2 meter.



Penulis: Mimi Salminah

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 58
Total pengunjung : 45966
Hits hari ini : 121
Total Hits : 609665
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015