BERITA

Persiapan Negosiasi ERPA
2019/07/01 - 02:14 am | 66 KLIK

_BOGOR_ Persiapan menuju negosiasi kesepakatan pembayaran penurunan emisi atau yang umum dikenal dengan istilah ERPA (Emission Reductions Payment Agreement) terus digalakkan. Tim negosiator ERPA Indonesia terus dibekali materi guna negosiasi ERPA yang akan digelar Desember 2019. Pembekalan meliputi  materi teknis seperti rencana dan seluk-beluk program penurunan emisi, materi kebijakan dan hukum (nasional maupun hukum internasional), serta pendalaman template dokumen ERPA yaitu kerangka kondisi umum dan komersial rencana PE (Penurunan Emisi) dari World Bank. Materi teknis dan berbagai hal terkait agar benar-benar dikaji secara substansi sehingga tim akan mempunyai kesiapan maksimal dalam proses negosiasi.

Sebagai langkah awal, persiapan negosiasi ERPA yang dilaksanakan di Hotel Santika Bogor, 17-18 Juni 2019, menghadirkan dua Penasehat Senior Menteri LHK yaitu Nur Masripatin (Bidang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional) dan Wahjudi Wardojo (Bidang Tata Guna Lahan Berkelanjutan). Dua tokoh ini hadir dan berbagi pengalaman kepada tim negosiator dan peserta pertemuan tentang apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana proses agar negosiasi dapat “dimenangkan” Indonesia. “Negosiasi yang sukses itu apabila kepentingan prioritas kita telah terakomodir, karena memang tidak mungkin semua yang kita inginkan bisa tercapai”, demikian Nur Masripatin dalam arahannya.

Ditambahkan Wahjudi, “Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam negosiasi ERPA, karena memang sangat diharapkan ikut dalam program FCPF Carbon Fund untuk membantu pencapaian target internasional dalam program penurunan emisi dunia”. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional terkait isu perubahan iklim (misalnya Perjanjian Paris) dan akan berkomitmen terhadap berbagai konsekuensi atas keputusan tersebut. Catatan Wahjudi yang penting bahwa kita menegosiasikan Indonesia itu berbeda, tidak bisa disamakan dengan negara lain, karena nilai-nilai keanekaragaman kita tidak bisa dibandingkan dengan hanya nilai sejuta karbon dari hutan dalam program pembayaran kinerja penurunan emisi karbon ini. “Isu terkait biodiversity misalnya orangutan di Kalimantan dan Sumatera, badak di Kaltim, dan lain-lain harus kita tonjolkan dalam negosiasi. Isu biodiversity itu kelebihan kita”, ujar Wahjudi.

Pengalaman negosiasi LoI (Letter of Intent) proyek FCPF Carbon Fund di Indonesia memberikan pembelajaran yang baik. Pertama, negosiasi ERPA tidak berbeda jauh dengan negosiasi LoI dalam hal substansi yang dinegosiasikan karena kita menegosiasikan hal-hal yang sudah berada di struktur tertentu. Kedua, identifikasi isu kritikal dalam template dokumen ERPA, daftar isu sesuai urutan prioritas, identifikasi argumentasi strategis untuk memperoleh kesepakatan, dan identifikasi argumentasi, serta isu lain yang bisa memperkuat posisi negosiasi. Ketiga, dalam konteks dan tata waktu (timing) perlu dipastikan guardian untuk kesepakatan terkait Tranche A dan Tranche B – transfer & retransfer ER (Emissions Reductions) credit units, dan perlu eksplisit di ERPA. Keempat, bila ada isu kritikal maka negosiasi dibawa ke level antara Indonesia dan negara-negara dalam Participant Carbon; ini termasuk dalam ‘drafting yang dinegosiasikan’.

Pembekalan selama 2 hari ini akan dilanjutkan dalam Workshop ERPA di Jakarta 25-27 Juni 2019. Workshop dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman secara detil terkait ERPA dan menampung masukan/saran dari Indonesia untuk bahan negosiasi. Parapihak yang akan dihadirkan adalah WB Washington, KLHK, Bappenas, Kemenlu, Kemenkeu, Pemprov Kaltim, Perwakilan Kelompok Masyarakat Lokal Kaltim, Perwakilan Sektor Swasta Kaltim, dan tim negosiator ERPA Indonesia.

 

Penulis: Agustinus Tandi Bunna (Ebe) 

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 75
Total pengunjung : 47604
Hits hari ini : 199
Total Hits : 627986
Pengunjung Online : 3
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015