BERITA

Peneliti P3SEKPI Cerita REDD+ di Manila
2019/07/19 - 09:50 am | 219 KLIK

“Implementasi REDD+ di Indonesia dengan pendekatan yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Timur akan diimplementasikan mulai tahun 2020 melalui FCPF Carbon Fund. Kemajuan signifikan ini merupakan pencapaian yang membanggakan berbagai entitas nasional dan sub nasional”, ujar Rochmayanto

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Yanto Rochmayanto, berkesempatan manggung dalam acara “The 20th ASEAN  Senior Officials on Forestry (ASOF) International Seminar”, pada Rabu (17/7) di Manila, Filipina. Membawakan presentasi berjudul “REDD+ as Payment for Ecosystem Services”, Rochmayanto membagikan pembelajaran REDD+ Readiness di Indonesia.

Mengawali paparannya, Rochmayanto bercerita bahwa REDD+ Readiness di Indonesia telah disiapkan sejak lama. Proses persiapan tersebut kini telah mengalami kemajuan yang signifikan.

“Kesiapan REDD+ di Indonesia merupakan proses yang panjang sejak REDD+ dipromosikan di COP Bali. Kemajuan REDD+ saat ini menunjukkan banyak pencapaian dalam berbagai aspek, seperti kebijakan dan peraturan, REL dan MRV, pendanaan dan pembagian manfaat, serta kerangka pengaman (safeguards)”, papar Rochmayanto.

Melalui P3SEKPI, kesiapan REDD+ di Indonesia telah didokumentasikan dalam REDD+ Readiness Package yang diajukan ke FCPF-World Bank pada tahun 2017. Dalam dokumen tersebut Indonesia menyampaikan hasil self assessment secara partisipatif berdasarkan empat kategori: Hijau untuk kemajuan “signifikan”; Kuning untuk kemajuan “baik, tetapi diperlukan pengembangan lebih lanjut”; Jingga untuk “diperlukan pengembangan lebih lanjut”; dan Merah untuk “belum menunjukkan kemajuan”.

“Kita sudah lakukan Self Assesment REDD+ Readiness. Indonesia mencapai kategori Hijau pada Komponen 3 (REL) dan Komponen 4 (Sistem Monitoring Hutan dan kerangka pengaman), tetapi Kuning pada Komponen 2 (persiapan strategi REDD+)”, urainya.

Dalam kesempatan ini, Rochmayanto juga menceritakan kemajuan kesiapan REDD+ di Indonesia selama setahun terakhir, yang mencakup semua infrastruktur REDD+, antara lain: kelembagaan, implementasi, dan pembentukan Badan Layanan Umum (sebagai lembaga pengelola kompensasi keuangan).

“Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup telah menempatkan penyerapan dan penyimpanan karbon sebagai salah satu tipe Imbal Jasa Lingkungan, dengan pendanaan melalui Climate Change Windows. PP ini adalah kebijakan formal yang mentransfromasi REDD+ sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan sumber pendanaan” jelas Rochmayanto.

Kendati demikian, Rochmayanto mengatakan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perlunya penguatan pengaturan hak atas penurunan emisi (carbon right), kebijakan penggunaan lahan, dan keterlibatan private sector merupakan tantangan yang mewarnai perjuangan program kompensasi keuangan lingkungan global ini.

 

Penulis: Yanto Rochmayanto dan Faisal Fadjri

Editor: Hariono


 
Pengunjung hari ini : 6
Total pengunjung : 53663
Hits hari ini : 30
Total Hits : 710155
Pengunjung Online : 3
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015