BERITA

Peluncuran Persiapan Menuju ERPA: Dialog Manfaat Dana Karbon Bagi Kalimantan Timur
2019/09/23 - 01:51 pm | 1569221551 KLIK


_SAMARINDA_
Tahapan pre-negosiasi ERPA (Emission Reductions Payment Agreement) atau Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai program entity (program bersama) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim serta World Bank selaku wali amanah (trustee) dana karbon bagi Kaltim.

“Memasuki tahap negosiasi ERPA ini, saya berharap dapat semakin menguatkan komitmen Kaltim dalam melaksanakan pembangunan rendah emisi. Walaupun kita tahu bahwa Kaltim akan memiliki pekerjaan besar, yaitu membangun ibu kota negara Indonesia yang baru, namun upaya pembangunan rendah emisi harus tetap menjadi komitmen Pemprov Kaltim,” tegas Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK saat dimintai komentarnya soal rencana program emisi dan bagaimana dia melihat kesiapan Kaltim.  Agus juga berharap Kaltim mendapatkan hasil maksimal dalam setiap program kegiatan penurunan emisi yang telah dicanangkan.

Mekanisme pembagian manfaat menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam implementasi program penurunan emisi. Untuk memberikan informasi dan pemahaman lebih banyak terkait mekanisme pembagian manfaat maka KLHK dan Pemprov Kaltim menggelar “Launching Proses Pre-Negosiasi ERPA dalam Kerangka Program Penurunan Emisi FCPF di Kaltim”. Acara tersebut dirangkai dengan dialog interaktif (talkshow) mekanisme pembagian manfaat bersama parapihak terkait di Kaltim. Bertempat di kantor Gubernur Kaltim, acara diselenggarakan pada Senin, 9 September 2019.

“Kegiatan hari ini bertujuan untuk menyampaikan dimulainya kegiatan proses Pre-Negosiasi ERPA dalam Kerangka Program Penurunan Emisi FCPF Kaltim ke pihak-pihak berkepentingan. Acara ini juga akan diisi dengan dialog interaktif tentang mekanisme pembagian manfaat yang akan dilakukan selama kegiatan implementasi program penurunan emisi FCPF-CF tahun 2020-2024”, demikian disampaikan I Wayan Susi Dharmawan selaku koordinator proyek FCPF di Kaltim.  

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dalam sambutan yang dibacakan oleh Emma Rachmawaty, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK berpendapat bahwa implementasi program penurunan emisi melalui mekanisme Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) 2020-2024 di Kaltim masih perlu persiapan matang, terutama dukungan kebijakan nasional. Tidak itu saja, upaya Pemprov Kaltim melakukan internalisasi program penurunan emisi ke dalam RPJMD provinsi dan kabupaten/kota merupakan keniscayaan. Keterlibatan  pihak swasta, masyarakat adat dan lokal, serta mitra pembangunan lainnya sangat diperlukan agar program ini berhasil.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Andre Aquino, Senior Environment Specialist Bank Dunia,  Ann Jeanette Glauber, Practice Manager Bank Dunia mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras dan komitmen KLHK dan Pemprov Kaltim dalam menjalankan inisiatif ini. Beliau berpesan agar ERPA nantinya dapat mendukung upaya pengurangan emisi yang dilakukan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. “Kami berharap dukungan ini dapat mendorong terjadinya transformasi jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur hingga ke seluruh lapisan masyarakatnya sehingga provinsi ini dapat menjadi yang terdepan dalam pembangunan rendah karbon dan pengelolaan lahan yang lestari”.  

Dalam dokumen rencana pembagian manfaat (BSP/Benefit Sharing Plan) tertulis jelas dukungan kebijakan nasional dalam pembagian manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, upaya-upaya kesiapan Kaltim, integrasi program penurunan emisi dalam pembangunan Kaltim, keterlibatan masyarakat serta manfaat atau jenis insentif apa yang akan diterima oleh masyarakat yang terlibat. Dialog interaktif juga membahas keterlibatan sektor swasta dan manfaat apa yang akan diterima mereka.

Dalam pembukaan, Gubernur Kaltim Isran Noor dengan mantap berkata,“Kaltim siap mengimplementasikan REDD+ Carbon Fund tahun 2020-2024. Hal ini selaras dengan visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, khususnya dalam misi keempat yakni Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Penting menjadi catatan, bahwa setiap gerak pembangunan Kaltim harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan”.

 

Penulis: Agustina Tandi Bunna (Ebe)

Editor: Haryono


 
Pengunjung hari ini : 95
Total pengunjung : 50633
Hits hari ini : 157
Total Hits : 691591
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015