BERITA

Kaltim, IKN yang Hijau
2019/10/08 - 10:21 am | 1570504962 KLIK


_SAMARINDA_Setelah Presiden Joko Widodo menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tempat Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, sontak seluruh mata dari penjuru dunia tertuju ke Kaltim. Banyak pihak yang pro, tetapi banyak juga yang kontra. Pihak yang kontra berpikir bahwa dengan pemindahan Ibu Kota Negara maka otomatis akan membuka lahan dan membabat hutan dalam skala luas.

Faktanya adalah IKN yang baru akan mengusung konsep kota yang hijau, bisa dalam sebutan forest city, smart city, sustainable city, green city, dan lain-lainnya. Demikian digambarkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor saat Launching Proses Pre-Negosiasi ERPA dalam Kerangka Program Penurunan Emisi FCPF di Kaltim dan dialog interaktif (talkshow) mekanisme pembagian manfaat bersama para pihak terkait di Kaltim. Acara digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 9 September 2019. Bahkan menurut orang nomor satu Kaltim ini, akan diterbitkan Pergub khusus agar para spekulan tanah tidak banyak bermain dengan memanfaatkan isu pemindahan IKN untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Tahapan Pre-Negosiasi ERPA (Emission Reductions Payment Agreement) atau Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi di Kaltim sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tahapan ini dilakukan sebagai program entity (program bersama) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) serta World Bank selaku wali amanah (Trustee) dana karbon bagi Kaltim.

Isran Noor yang didampingi Emma Rachmawati (Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK), Agus Justianto (Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK), Daddy Ruhiyat (Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim), I Wayan Susi Dharmawan (Koordinator Proyek Forest Carbon Partnership Facility), mengatakan kepada wartawan dalam acara konferensi pers bahwa Kaltim yang pertama kali diberi kesempatan untuk mengimplementasikan program FCPF di Indonesia, siap melaksanakan program segera mungkin. Menurutnya hal ini selaras dengan visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, khususnya dalam misi keempat yakni Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Penting menjadi catatan bahwa setiap gerak pembangunan Kaltim harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.

“Jika kita membangun tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan, maka kita akan disorot oleh seluruh dunia. Hutan bukan hanya urusan Kaltim atau Indonesia saja tetapi urusan seluruh dunia,” demikian lebih lanjut Isran Noor memberi penegasan kepada para wartawan dan peserta yang hadir dalam acara konferensi pers.

Dialog interaktif tidak kalah menarik. Panelis tingkat nasional, sub nasional, bahkan pihak swasta dan masyarakat hadir dan memberikan paparan tentang manfaat apa saja yang akan diterima semua pihak yang berkomitmen dalam penurunan emisi di Kaltim.  Ignatius Wahyu Marjaka (Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK), Syaiful Anwar (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim/P3SEKPI), Nazrin (Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur), Saur Parsaoran (Mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim), Hairil (Kepala Desa Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara), Bandung Sahari (perwakilan swasta/GAPKI), semuanya seolah berlomba untuk memberikan kontribusi.


Penulis: Agustina Tandi Bunna (Ebe)

Editor: Haryono


 
Pengunjung hari ini : 6
Total pengunjung : 53663
Hits hari ini : 38
Total Hits : 710163
Pengunjung Online : 3
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015