BERITA

Mahir Ber-policy brief
2019/12/17 - 07:55 am | 1576544201 KLIK

Dua peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Handoyo dan Rachman Effendy, menjadi narasumber di workshop penulisan policy brief. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan menyusun policy brief.

Handoyo menerangkan bahwa policy brief merupakan sebuah ringkasan kebijakan dari isu khusus, pilihan-pilihan kebijakan, dan rekomendasi yang perlu diambil, dari pilihan terbaik. Ia menambahkan bahwa policy brief diperuntukkan bagi pembuat kebijakan, baik yang ada di pemerintahan maupun pihak lain yang tertarik untuk menyusun bahkan mempengaruhi suatu kebijakan.

Berisi informasi tentang alternatif-alternatif penyelesaian, sebuah policy brief harus bisa meyakinkan pembaca (pembuat kebijakan) bahwa permasalahan yang sedang dibahas harus segera diselesaikan. Tentu hal itu ditopang dengan bukti-bukti yang mendukung alternatif tertentu (advokasi) atau menstimulasi pembaca untuk membuat keputusan (obyektif)”, ujar Handoyo.

Untuk format policy brief, Handoyo menjelaskan bisa dalam berbagai macam, namun umumnya berwujud 1-8 lembar kertas A4 dan terdiri dari 700-3.000 kata. Disisipkan satu atau lebih gambar (foto) dan dikemas dalam desain yang menarik.

Policy brief harus fokus pada isu, berdasarkan bukti yang kuat, fokus pada makna -bukan metode-, dan berelasi dengan big picture. Hal itu ia tekankan mengingat target policy brief merupakan orang-orang sibuk.

“Ingat, sebagian besar pembuat kebijakan adalah orang yang sibuk dan mungkin tidak berada pada spesialisasi di mana anda berada. Mereka sebagian besar hanya membaca sesuatu yang terlihat atraktif, terlihat menarik, pendek, dan mudah dibaca (dipahami)”, ucap Handoyo.

Ia mengatakan bahwa policy brief harus ada sebelum dibuatnya naskah akademik sebuah kebijakan. Hal itu agar muncul sebuah keyakinan pada policy maker mengenai urgensi dari suatu masalah yang ada dan bagaimana alternatif pemecahannya.

Policy brief dan penggunaannya harus jadi alat dalam proses advokasi kebijakan, harus terus-menerus didorong di instansi pemerintah. Saya harap apa yang kami lakukan dapat menjadi kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan”, pungkasnya.

Workshop penulisan policy brief diselenggarakan di Jakarta (13/12/2019) dan Yogyakarta (17/12/2019) oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagian besar peserta adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjalani program S2 dan S3.

 

Penulis: Faisal Fadjri

Editor: Hariono

Kontributor: Handoyo


 
Pengunjung hari ini : 66
Total pengunjung : 56534
Hits hari ini : 178
Total Hits : 730205
Pengunjung Online : 3
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015