|
Wacana mengenai pembubaran instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga (Balitbang K/L) dalam sepekan terakhir telah menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Jumat (13/4/2018), Kelompok Peneliti Politik dan Hukum Kehutanan (Kelti Polhuk), Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) mengadakan diskusi dalam rangka menanggapi wacana tersebut. Diskusi yang dihadiri oleh peneliti Kelti Polhuk berlangsung menarik.
 Suasana pagi di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi terasa lengkap dengan suguhan kopi hangat. Kopi liberika yang harum dengan aroma nangka yang kuat dan dominan pahit, begitu menggugah rasa. Kopi ini merupakan komoditi unggulan Kelurahan Mekar Jaya.
 Kerja pengendalian perubahan iklim di Indonesia kini semakin baligh dengan dibuatnya instrumen pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Disampaikan oleh Dudi Rulliadi, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, saat agenda Pojok Iklim di Jakarta pada Rabu (28/03), bahwa bentuk instrumennya adalah pendanaan menggunakan APBN melalui anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L), insentif fiskal, dan green sukuk.
 Australia sebagai salah satu negara yang bersepakat dalam Paris Agreement, melaksanakan beberapa upaya untuk mengubah orientasi pembangunan negaranya menuju pembangunan yang ramah lingkungan. Sektor perbankan sebagai salah satu sumber pendanaannya tentu saja harus menyesuaikan orientasi, mengarah ke sektor usaha yang mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.
 “SVLK atau Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia” (silk.dephut.go.id). Penerapan SVLK di Indonesia dimaksudkan untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan.
Selasa, 3/4/2018, di ruang rapat lantai dua, Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Sekretariat Redaksi Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (biasa disingkat JPSEK) mengadakan rapat internal. Ini merupakan pertemuan pertama di masa bakti Dr. Deden Djaenudin selaku Ketua Dewan Redaksi (Editor in Chief).
 Hutan Lindung (HL) Sekaroh terletak di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan bagian dari kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Timur. Lokasi HL Sekaroh sekitar 96 km dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Waktu tempuh dari kota Mataram ke HL Sekaroh menggunakan kendaraan roda empat sekitar tiga jam.
 Budi Lestari adalah nama salah satu desa di antara 16 desa di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini berada dalam kawasan hutan produksi di areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani dan telah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
 Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) bekerjasama dengan Center for International Forestry Research (CIFOR) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Dana Sawit dalam Mendorong Industri Minyak Sawit Berkelanjutan dan Dukungannya dalam Pencegahan Deforestasi” di Hotel Morrisey, Jakarta.
 Jurnal merupakan jantung kehidupan peneliti dan tolak ukur sebuah hasil penelitian. Dengan adanya jurnal, hasil penelitian dapat tersampaikan dan dikonsumsi oleh masyarakat secara lebih luas. Sebagaimana diketahui bahwa Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) memiliki dua jurnal terakreditasi yaitu Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan serta Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan.
|
Pengunjung hari ini 
Total pengunjung 
Pengunjung Online 
