BERITA

BLI Adakan Workshop Menulis KTI untuk Jurnal Internasional
2018/11/16 - 09:21 am

_Banjarbaru_Salah satu rangkaian kegiatan kerjasama ACIAR FST/2016/144 “Improving Community Fire Management and Peatland Restoration in Indonesia” adalah ACIAR Scientific Paper Writing Workshop. Badan Litbang dan Inovasi (BLI) melalui Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) dan Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru menyelenggarakannya selama empat hari (7-10 November 2018) di Banjarbaru. Tujuannya adalah memfasilitasi peneliti untuk meningkatkan keterampilan menulis dan menuangkan ide ke dalam karya tulis ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional terkemuka.


Baseline Pendapatan Rumah Tangga dan Emisi Level REDD+, Bagaimana Mengukur Signifikansi Keberhasilannya?
2018/11/15 - 03:39 am

JAKARTA_Community-based REDD+ merupakan tema yang dilekatkan pada Forest Investment Program (FIP), suatu kerjasama kegiatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dengan Asian Development Bank (ADB). FIP-1 adalah program pendanaan khusus untuk penanggulangan deforestasi dan degradasi hutan sehingga merupakan bingkai besar berbagai kegiatan berbasis masyarakat untuk tujuan tersebut.


Seren Taun Cisungsang: Bentuk Laporan Para Rendangan
2018/11/14 - 02:10 am

BOGOR_Henriana Hatra Wijaya yang akrab disapa Kang Nochi menyampaikan bahwa ada satu ritual tahunan yang dilakukan Kasepuhan Adat Cisungsang, yaitu Balik Taun Rendangan atau Seren Taun. Dia menceritakannya dalam kesempatan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) “Rasionalitas Persyaratan Hutan Adat dalam Mendukung Legalitas Hutan” oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI). Kasepuhan Adat Cisungsang terletak di tepi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.


Tantangan dan Kendala Penetapan Hutan Adat
2018/11/13 - 08:48 am

Bogor_Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 menjadi tonggak “kemerdekaan” Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan koreksi konstitusional atas “negaranisasi hutan”. Sayangnya, kemerdekaan itu belum dirasakan penuh oleh MHA sebab mandat konstitusional itu belum dijalankan secara utuh dan konsekuen. Demikian ungkapan Eko Cahyono dari Sajogyo Institute pada Focus Group Discussion (FGD) “Rasionalitas Persyaratan Hutan Adat dalam Mendukung Legalitas Hutan” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Senin,  5 November 2018 di Bogor.


Diskusi Draft MoU Untuk Aksi Pengendalian Perubahan Iklim di Kalimantan Timur
2018/11/12 - 07:00 am

_JAKARTA_Dalam rapat pada Kamis (8/11/2018) di ruang rapat Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) tengah mendiskusikan draft Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pelaksanaan REDD+1di Kalimantan Timur. Dokumen tersebut disusun demi menguatkan komitmen antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melancarkan aksi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim di provinsi tersebut.


Inisiatif Kabupaten Lestari
2018/11/12 - 03:55 am

_JAKARTA_Kepedulian terhadap lingkungan muncul dari sudut-sudut kabupaten. Tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), beberapa kabupaten yang memiliki komitmen terhadap lingkungan membentuk sebuah forum yang mereka namakan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).


Rasionalitas Persyaratan Hutan Adat
2018/11/06 - 04:07 am

_BOGOR_Secara faktual, capaian Pemerintah dalam mengembangkan skema hutan adat masih rendah. Fakta itu yang menjadi latar belakang mengapa Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Dr. Ir. Syaiful Anwar MSc. menekankan pentingnya kajian atas rasionalitas persyaratan hutan adat.


Di Balik Rendahnya Kinerja Pembangunan HTR
2018/11/05 - 04:40 am

BOGOR_Kinerja pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hingga saat ini belum menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kendati HTR adalah salah satu dari lima skema Pehutanan Sosial (PS) yang menjadi Strategi Nasional dalam pemerataan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Lambatnya kinerja pembangunan HTR ditunjukkan dengan realisasi pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR yang baru mencapai 15,7% dari total keseluruhan skema PS, dan 4,9% dari areal kawasan hutan produksi yang dicadangkan dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) per Septemper 2018


Diskusi Kesenjangan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi
2018/11/02 - 04:05 am

_BOGOR_Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) “Pembaruan Model Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi”, Selasa (23/10/2019) di Hotel Haris, Sentul, Bogor. Tujuannya yaitu mendiskusikan gap kebijakan pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi dan merumuskan pembaruannya.


Video Conference Lintas PUI BLI untuk Persiapan JIC
2018/11/01 - 07:21 am

_BOGOR_Tepat satu bulan ke depan, 29 November 2018, Joint International Conference (JIC) on Hydro-Meteorological Disaster Mitigation Under Global Change dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Persiapan JIC terus dimatangkan.


 
Pengunjung hari ini : 2
Total pengunjung : 41448
Hits hari ini : 3
Total Hits : 562386
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015