KEGIATAN

FGD Kegiatan Kerjasama Penelitian Enhancing smallholder benefits from Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia, di Riau
2015/03/10 - 02:50 am | 801 Klik

Pada tanggal 17 Februari 2015 di Kantor Dinas Kehutanan Riau, Pekanbaru diadakan FGD dengan thema “Hambatan kebijakan, pelajaran dari lapangan, dan tantangan keberlanjutannya”. FGD ini diselenggarakan dalam rangka kajian Kebijakan di Sektor Kehutanan dan Di Luar Sektor Kehutanan yang Memepengaruhi Kinerja REDD+. Kajian tersebut tergabung dalam proyek ACIAR “Enhancing smallholder benefits from reduced emissions from deforestation and forest degradation in Indonesia”. Salah satu lokasi penelitian tersebut adalah provinsi Riau.

FGD dibuka oleh Bapak Kepala Bidang Perlindungan Hutan, yang hadiri oleh 40 stakeholders, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Satuan Tugas REDD+ Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau,Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKS DA),Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Tanjung Pinang, KPH Tasik Besar Serkap, KPH Minas Tahura, Yayasan Pelopor, Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio, Universitas Riau dan Pengusaha HPH/Perkebunan.

Hasil FGD menyimpulkan Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang diharapkan berperan aktif dalam penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, karena di provinsi ini angka kejadian kebakaran hutannya sangat tinggi. Sebenarnya dokumen SRAP REDD+ untuk Provinsi Riau sudah disusun lengkap dengan rencana aksinya, tetapi payung hukumnya tidak jelas, sehingga belum dapat terimplementasikan. Sebagian masyarakat (seperti masyarakat adat Rumbio) dan beberapa perusahaan sudah mengimplementasikan REDD+, tetapi mereka melakukannya secara parsial sehingga sulit diukur. Yang perlu didorong adalah membentuk kelembagaan REDD+ di level pusat dan daerah. Kinerja REDD+ akan meningkat jika didukung oleh kelembagaan yang mantap di level pusat dan daerah. Selain itu kebijakan yang disusun juga harus memperhatikan aspirasi daerah. Hal lain yang tak kalah krusial adalah memperjelas insentif ekonomi dari program REDD+, karena peluang untuk mengkonversi hutan menjadi sawit begitu kuat. Peran NGO sebagai pendamping program REDD+ agak menurun karena ketidakjelasan program REDD+ ke depan.  Peleburan  BPREDD+ ke dalam Direktorat Jenderal  Perubahan Iklim dan Pengendalian Kebakaran Hutan diharapkan akan menjamin keberlanjutan dan kejelasan program REDD+.


 

 
Pengunjung hari ini : 101
Total pengunjung : 45491
Hits hari ini : 257
Total Hits : 601103
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015