KEGIATAN

Dialog Kebijakan: 12,7 Juta Hektar Areal Perhutanan Sosial: Realistis atau Ambisius?
2017/01/27 - 02:35 am | 345 Klik

P3SEKPI_Pusat Litbang, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) bekerja sama dengan ACIAR FST/2015/040 menyelenggarakan Dialog Kebijakan dengan tema Kebijakan “12,7 Juta Hektar Areal Perhutanan Sosial: Realistis atau Ambisius?” di ruang Sonokeling Manggala Wanabakti Kantor KLHK di Jakarta, 25 Januari 2017.

Dialog dibagi dua sesi. Sesi pertama berisi materi perkembangan kebijakan perhutanan sosial dan tantangannya oleh Ir. Wiratno, M. Sc (Direktur PKPS). Dilanjutkan Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial di tingkat daerah oleh Ir. Syaiful Bahri, M. Si (Kepala Dishut Prov. Lampung) dan strategi keberhasilan hutan tanaman rakyat oleh Prof. Didik Suhardjito (IPB).  Sesi II berisi materi tentang revisi kritis kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan oleh Agus Budi Purwanto (ARUPA) . Yang terakhir Abdullah Hasyim (Koperasi Krui Tani Sejahtera)  yang mempresentasikan Tantangan HTR di lapangan dan strategi solutif.

Ir. Wiratno, M. Sc memaparkan angka 12,7 juta hektar dapat dicapai dengan pendampingan masyarakat apabila tidak hanya memberi izin namun lakukan pendampingan. “Pelayanan jangan hanya berhenti pada pemberian izin namun harus sampai pada pendampingan ke hilir,” Ujarnya. Karena jika hanya memberi izin tidak akan bisa terealisasi angka tersebut.

Beliau juga menampilkan sistem informasi berbasis web yang bernama Situation Room. Sistem ini memiliki banyak informasi, mulai dari persebaran hutan rakyat sampai buku-buku para peneliti. “ini bisa menjadi knowledge centre serta mampu dikembangkan.” Jelasnya.

Ir. Syaiful Bahri, M. Si menjelaskan berbagai jenis hutan yang tersebar di Lampung. Ada tanaman hutan rakyat, hutan lindung, sampai hutan produksi. Namun sayang pelaksanaan perhutanan sosial belum ideal. “Sementara ini, kami melaksanakan perhutanan sosial itu dalam rangka solusi konflik dengan masyarakat, belum mengatakan perhutanan sosial adalah program pemberdayaan masyarakat.” Jelasnya.

Prof. Didik Suhardjito menekankan salah satu faktor utama dalam keberhasilan hutan tanaman rakyat adalah dengan pendampingan. Karena itu beliau mengusulkan untuk melibatkan penyuluh sampai mahasiswa.

Abdullah Hasyim menjelaskan sulit mengajak masyarakat untuk bergabung dalam HTR. “sedari dulu kawasan ini sudah diakui warga sebagai kebon dari nenek moyang dulu, sehingga masyarkat sulit menerima program ini.” Jelasnya.

Agus Budi Purwanto mengkritisi proses perhutanan sosial yang ia rasa masih banyak hal yang belum jelas. “Kita harus menyepakati dalam 3 tahun ini roadmapnya mau seperti apa?” ujarnya.

Dialog diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi P3SEKPI DAN ACIAR sebagai public service diharapkan dari dialog ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk KLHK. Kebijakan ini hanya bisa berjalan apabila semua pihak bersiergis dalam mewujudkan target.***


Materi Terkait:

  1. Hutan tanaman rakyat Kabupaten Pesisir Barat
  2. Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Lampung
  3. Peraturan Menteri LHK No. 83 tentang Perhutanan Sosial 
  4. Perhutanan Sosial (ARUPA)
  5. Strategi Pengembangan Hutan Rakyat

 
Pengunjung hari ini : 57
Total pengunjung : 27235
Hits hari ini : 179
Total Hits : 452033
Pengunjung Online : 1
 
© Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 2015