A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/puspijak/public_html/layanan/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

LAYANAN PUSPIJAK

Rencana Penelitian Integratif Puspijak 2015-2019

  1. Kebijakan Pengelolaan Lanskap dan Jasa Hutan

    Pengabaian lanskap dan jasa hutan dalam pembangunan nasional  akan berdampak kepada berkurangnya luas dan tutupan hutan serta meningkatnya kondisi hutan terdegradasi. Kedua kondisi hutan ini akan berdampak pada terganggunya fungsi hutan yang diperuntukkan untuk menyediakan kebutuhan hidup masyarakat dan penyangga kehidupan manusia. Oleh karena itu kegiatan Penelitian Integratif (PI) ”Kebijakan Pengelolaan Lanskap dan Jasa Hutan sangat diperlukan. Penelitian Integratif Kebijakan Pengelolan Lanskap dan Jasa Hutan dimaksudkan untuk menyediakan informasi pengelolaan lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah menyusun kebijakan revisi tata ruang dan pembangunan nasional berdasarkan fungsi lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai dari Penelitian Integratif Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan antara lain meliputi: (i) minimal ada 3 peraturan terkait penataan ruang disempurnakan; (ii) kebijakan insentif dalam penataan ruang dilaksanakan oleh 5 provinsi utama; dan (iii) panduan penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN ) berbasis lanskap dan jasa hutan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam PI ini adalah analisis spatial, analisis kebijakan, dan analisis ekonomi serta analisis dampak lingkungan.

  2. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Penanganan Perubahan Iklim 

    Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim menyebabkan perubahan suhu dan pola curah hujan, yang meningkatkan peluang bencana.  Indonesia berperan dalam upaya penurunan emisi dan telah menetapkan target penurunan emisi dengan target paling besar pada sektor kehutanan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan direncanakan, termasuk RAN GRK dan REDD+. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung aksi mitigasi memerlukan mekanisme yang teritegrasi.  Meskipun sampai saat ini berbagai institusi dan peraturan telah dikembangkan, kegiatan mitigasi dan adaptasi PI di sektor kehutanan masih memerlukan perbaikan.  Upaya penurunan emisi harus mempertimbangkan biaya yang paling efektif dan memenuhi kaidah MRV untuk memonitor keberhasilan yang telah dicapai dan memungkinkan adanya sistem insentif yang memadai terhadap keberhasilan penurunan emisi.  Sistem MRV sendiri harus disesuaikan dengan mekanisme atau metodologi yang berkembang di tingkat global melalui perundingan COP serta mekanisme lainnya.Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan, dalam periode tahun 2015-2019 akan melaksanakan penelitian terintegrasi terkait inventarisasi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  Penelitian terkait aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sejalan dengan Road Map penelitian Kehutanan 2010-2025 yang menjadi rambu penelitian.  Penelitian difokuskan kepada substansi yang masih memerlukan hasil penelitian untuk mendukung keberhasilan penanganan isu perubahan iklim di Indonesia.  RPI ini bertujuan untuk menyediakan teknologi, pengetahuan dan informasi penangan perubahan iklim untuk sektor kehutanan dengan meningkatkan kemampuan inventarisasi GRK, melaksanakan aksi mitigasi yang sesuai dengan kaidah MRV dan upaya adaptasi melalui pemahaman terhadap tingkat kerentanan, adaptasi tanaman pohon tropis serta strategi adaptasi masyarakat.  RPI akan menghasilkan luaran berupa rekomendasi, strategi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bentuk  database, publikasi ilmiah dan populer, Policy Brief sebagai bahan kebijakan, petunjuk teknis, dan berbagai bahan pembelajaran dan diseminasi terkait peran kehutanan dalam mitigasi PI yang mencakup aspek inventarisasi GRK, MRV, kelembagaan dan pendanaan, serta adaptasi.

  3. Tata Kelola dan Ekonomi Kehutanan 

    Penelitian Integatrif (Kebijakan) Tata Kelola dan Ekonomi Kehutanan merupakan kelanjutan Penelitian Penelitian Penguatan Tata Kelola Kehutanan dan Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan. Permasalahan tata kelola begitu kompleks dan rumit sehingga dipandang perlu untuk melanjutnya penelitian yang terkait dengan topik tersebut. Tujuan dari penelitian integratif ini adalah: a) Memberikan rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola pemerintah dalam pengurusan hutan; b) Memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi CBFM (hutan rakyat, Hutan Desa, HKM, HTR) dan 3) Memberikan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola industri dan perdagangan usaha kayu dan non kayu.  Kegiatan yang tercakup di dalamnya antara lain : penguatan  KPH, kriteria dan indikator pengelolaan hutan, tata hubungan kerja antar institusi, hutan desa, HKm, HTR, hutan rakyat,  dampak pemberlakukan konvensi  perdagangan internasional, suplay dan demand kayu, kebijakan fiskal  sektor kehutanan/peningkatan penerimaan negara dari  sektor kehutanan, insentif dan disinsentif dalam pengusahaan kayu serta penguatan tata kelola industri/perdagangan usaha kayu dan  non kayu. Kajian ini direncanakan selama lima tahun.

  4. Politik Dan Hukum Pengurusan Hutan

    Ragam permasalahan kehutanan semakin bermunculan seiring dengan dinamika struktur sosial ekonomi masyarakat dan politik negara. Di tingkat nasional, permasalahan meliputi isu-isu yang kental dengan nuansa politik seperti konflik berbasis lahan, sektoralisme, peran dan perilaku lembaga-lembaga politik yang kurang optimal mendukung kebijakan-kebijakan kehutanan, deforestasi yang terkait dengan desentralisasi dan dinamika politik lokal.  Sementara di tingkat internasional kita selalu diperhadapkan dengan isu-isu ekonomi politik internasional, seperti  perubahan iklim, global land grabbing, krisis pangan dan energi. Penelitian Politik dan Hukum Pengurusan Hutan tahun 2015-2019 diharapkan dapat akan menghasilkan publikasi ilmiah,  policy brief dan rekomendasi terkait dengan upaya optimalisasi peran pembangunan di sektor kehutanan untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Penelitian Integratif ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran antara lain: 1) rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan yang mendapat legitimasi dari para pemangku kepentingan; 2) rekomendasi kebijakan alokasi sumberdaya hutan yang adil dan proporsional; 3) rekomendasi penyusunan undang-undang dan regulasi kehutanan yang tegas dan konsisten; 4) rekomendasi komunikasi politik dan diplomasi kebijakan yang kuat

© PUSPIJAK 2014