Hambatan dan Strategi Pengembangan Kelembagaan HTR di Tingkat Nasional dan Lokal
2018/10/30 - 04:00 am | 36 Klik

Bogor_Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), menyelanggarakan Focus Group Discussion(FGD) Hambatan dan Strategi Pengembangan Kelembagaan HTR di Tingkat Nasional dan Lokal . FGD ini bertujuan  untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) terkait kebijakan, pendanaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan di tingkat lokal.  Selain itu harapannya dapat merumuskan skema kelembagaan HTR dan merumuskan strategi pengemabangan usaha  HTR.

Buka-bukaan Soal Pengelolaan HCV, P3SEKPI-FCPF Adakan Lokakarya
2018/05/08 - 03:20 am | 241 Klik

P3SEKPI-Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim bekerjasama dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) menyelenggarakan lokakarya “Tantangan Implementasi Pengelolaan HCV (High Conservation Value) di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan, Perkebunan Sawit, dan Pertambangan): sebagai Strategi Kebijakan Pengurangan Emisi di Indonesia”. Agenda ini diselenggarakan pada Senin (07/05/18) di Hotel Alana, Sentul, Bogor.

Baseline Pendapatan Rumah Tangga dan Emisi Level REDD+, Bagaimana Mengukur Signifikansi Keberhasilannya?
2018/11/15 - 03:39 am | 7 Klik

JAKARTA_Community-based REDD+ merupakan tema yang dilekatkan pada Forest Investment Program (FIP), suatu kerjasama kegiatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dengan Asian Development Bank (ADB). FIP-1 adalah program pendanaan khusus untuk penanggulangan deforestasi dan degradasi hutan sehingga merupakan bingkai besar berbagai kegiatan berbasis masyarakat untuk tujuan tersebut.

Seren Taun Cisungsang: Bentuk Laporan Para Rendangan
2018/11/14 - 02:10 am | 18 Klik

BOGOR_Henriana Hatra Wijaya yang akrab disapa Kang Nochi menyampaikan bahwa ada satu ritual tahunan yang dilakukan Kasepuhan Adat Cisungsang, yaitu Balik Taun Rendangan atau Seren Taun. Dia menceritakannya dalam kesempatan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) “Rasionalitas Persyaratan Hutan Adat dalam Mendukung Legalitas Hutan” oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI). Kasepuhan Adat Cisungsang terletak di tepi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Tantangan dan Kendala Penetapan Hutan Adat
2018/11/13 - 08:48 am | 14 Klik

Bogor_Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 menjadi tonggak “kemerdekaan” Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan koreksi konstitusional atas “negaranisasi hutan”. Sayangnya, kemerdekaan itu belum dirasakan penuh oleh MHA sebab mandat konstitusional itu belum dijalankan secara utuh dan konsekuen. Demikian ungkapan Eko Cahyono dari Sajogyo Institute pada Focus Group Discussion (FGD) “Rasionalitas Persyaratan Hutan Adat dalam Mendukung Legalitas Hutan” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Senin,  5 November 2018 di Bogor.

Diskusi Draft MoU Untuk Aksi Pengendalian Perubahan Iklim di Kalimantan Timur
2018/11/12 - 07:00 am | 13 Klik

_JAKARTA_Dalam rapat pada Kamis (8/11/2018) di ruang rapat Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) tengah mendiskusikan draft Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pelaksanaan REDD+¹di Kalimantan Timur. Dokumen tersebut disusun demi menguatkan komitmen antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melancarkan aksi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim di provinsi tersebut.